Catatan Redaksi BatamNow.com
Pada awal 1990-an, BJ Habibie—saat menjabat Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Ketua Otorita Batam—mengusung gagasan besar: menjadikan Kepulauan Natuna sebagai pusat perdagangan dan ekonomi maritim, yang ia ibaratkan sebagai “Hong Kong-nya Indonesia”.
Namun, lebih dari 30 tahun kemudian, ambisi itu belum juga terwujud.
Kini, di bawah kepemimpinan Bupati Cen Sui Lan (sejak 2025), mimpi besar itu tampaknya tak salah jika dicoba kembali untuk diwujudkan.
Sebagaimana dikenal masyarakat dunia, Hong Kong di Republik Rakyat Cina adalah daerah administratif khusus yang terletak di bagian tenggara Tiongkok, di estuari Sungai Mutiara.
Kawasan ini dikenal karena pertumbuhan ekonominya yang pesat di dunia yang berkembang sejak tahun 1949..
Memiliki pelabuhan laut dalam alami, dan kepadatan penduduk yang tinggi—sekitar 7 juta jiwa dalam wilayah seluas 1.104 km².
Potensi Strategis yang Belum Optimal
Secara geografis, Natuna bukan wilayah biasa. Ia daerah perbatasan.
Berada di ujung utara Selat Karimata, termasuk salah satu titik paling strategis di Asia Tenggara.
Berbatasan langsung dengan Vietnam dan Kamboja, serta berada di jalur pelayaran internasional, Natuna menjadi sangat penting dalam konteks geopolitik Indonesia.
Secara sumber daya alam, data menunjukkan:
- Cadangan minyak: 1,4 miliar barel
- Gas alam: lebih dari 112 miliar barel
- Potensi perikanan tangkap: lebih dari 1 juta ton per tahun.
Namun, seluruh potensi ini belum sepenuhnya dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Rencana Pemerintah Pusat
Dalam RPJMN 2025, Natuna termasuk dalam sejumlah program prioritas nasional, antara lain:
- Ekonomi Biru: Pengembangan pelabuhan perikanan, budidaya laut, dan penguatan logistik sektor perikanan.
- Swasembada Energi: Eksplorasi dan peningkatan produksi migas di tiga wilayah basin: West, East, dan South Natuna.
- Konservasi Geopark: Pengelolaan keanekaragaman hayati untuk mendukung bioekonomi dan pengembangan ekowisata.
Meski peta jalan pembangunan telah tersedia, pelaksanaannya sangat bergantung pada kemampuan eksekusi di tingkat daerah.
Di sisi lain, Natuna juga memerlukan perhatian lebih dari pemerintah pusat.
Sebagai Wilayah Strategis Nasional, Natuna tidak hanya penting karena kekayaan alamnya, tetapi juga karena letaknya yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan—area yang rentan konflik wilayah laut dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Maka itu, pembangunan Natuna tak bisa hanya bergantung pada APBD atau RKPD Tahun Anggaran 2026 (sekitar Rp 1,84 triliun).
Perlu ada dukungan anggaran tambahan, antara lain melalui:
- DAK tematik
- Dana afirmasi
- Insentif investasi khusus
Karena itu, pendekatan pemerintah pusat terhadap Natuna harus bersifat geopolitik dan pertahanan, bukan hanya pembangunan daerah biasa.
Mimpi Cen Sui Lan dan Realitas di Lapangan
Bupati Cen Sui Lan telah menyampaikan sejumlah gagasan besar ke publik: pembangunan smelter, pabrik pengolahan, bandara internasional, hingga menjadikan Natuna destinasi wisata kelas dunia.
Namun, gagasan besar memerlukan perencanaan kuat agar tidak hanya menjadi wacana.
Beberapa tantangan utama di lapangan:
- Infrastruktur terbatas: Konektivitas antarwilayah, pelabuhan, dan jalan utama masih kurang memadai.
- Akses energi & digital: Banyak wilayah belum tersambung listrik dan internet stabil.
- Minim investasi swasta: Kurangnya insentif dan kepastian hukum mengurangi minat investor.
- Kapasitas SDM & birokrasi: Rendahnya keterampilan tenaga kerja dan belum efektifnya tata kelola pemerintahan.
Langkah Strategis ke Depan
Transformasi Natuna menuntut pendekatan lintas sektor dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat lokal.
Salah satu motor ekonomi yang potensial adalah pengembangan Geopark Natuna.
Proyek ini dapat mendorong sektor ekowisata dan konservasi berbasis masyarakat.
Langkah strategis lainnya:
- Mendukung UMKM dan ekosistem digital
- Mempercepat perbaikan infrastruktur dasar
- Menyediakan insentif fiskal untuk investor di sektor strategis: cold storage, galangan kapal, perikanan modern, dan pariwisata konservatif.
Natuna memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di wilayah barat Indonesia.
Namun, visi “Hong Kong”-nya Indonesia membutuhkan kerja nyata yang komprehensif untuk mewujudkannya —bukan sekadar mimpi.
Cen Sui Lan kini berada pada posisi strategis sebagai pemimpin daerah perbatasan yang menyimpan potensi besar.
Natuna mau dibawa ke mana? Itu pertanyaan penting yang mengemuka hari ini.
Dengan latar belakang politik yang kuat dan jaringan yang luas di pusat kekuasaan, Cen Sui Lan diyakini memiliki kapasitas untuk menerjemahkan potensi Natuna menjadi strategi pembangunan yang konkret, inklusif, dan berkelanjutan.
Namun jika peluang ini tidak dimanfaatkan secara maksimal, Natuna akan tetap menjadi “permata tidur” di batas utara Nusantara—kaya sumber daya, namun tak kunjung bangkit sebagai pusat pertumbuhan baru.
Apakah mimpi BJ Habibie untuk menjadikan Natuna sebagai “Hong Kong”-nya Indonesia masih relevan atau lebih dari itu?
Jawabannya berpulang pada siapa yang memimpin, dan sejauh mana keberanian dan konsistensi dalam merealisasikannya bekerja sama dengan masyarakatnya. (*)
