Wartawan : Junpa Siregar, S.E., A.k.,
Editor : Omrad
Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepri Lagat Siadari menengarai BP Batam tak serius dan kurang transparan soal proses transisi konsesi air di Batam, meski tinggal hitungan bulan.
“Seharusnya dua tahun sebelum konsesi berakhir, sudah harus ada pembahasan serius dan meski dibuka akses informasi kepada publik,” tambah Lagat, Selasa (7/1) di Batam.
Sekadar mengingatkan Ombudsman adalah lembaga negara yang berwewenang mengawasi penyelengaran pelayanan publik baik yang dilakukan negara, BUMN, swasta bahkan perorangan.
Sementara menurut Kepala Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) perwakilan Kepri Indra Khaira Jaya, masa transisi konsesi air ATB dengan BP Batam sudah sempit.
“Waktu anda sudah sempit. Hati-hati, masalah air ini adalah kebutuhan vital daerah ini. Jangan nanti, kalau sudah bermasalah ke kami juga,” tegas Kepala Lembaga Pengawasan Aset Negara ini.
Indra mengatakan, pun andai akhir dari masa konsesi itu jatuh tempo pada Oktober tahun ini, sangat riskan mengontrol soal aset negara yang dikelola oleh ATB dan butuh waktu.
“Dengan mepetnya masa pembahasan transisi konsesi ini, dapat berdampak pada kualitas konsesi yang akan datang.” kata Lagat yang dosen tetap Universitas Batam (Uniba) ini.
Seirama dengan Indra, BP Batam menurut Lagat, harus memahami, pada dasarnya pengelolaan SDA (Sumber Daya Air) mutlak dikembalikan pada negara sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Artinya, negara dalam hal ini BP Batam, PENJAMIN komoditas air bagi masyarakat yang berbiaya murah, berkualitas dan terjangkau.
Oleh karenanya, kata dia, prinsip-prinsip kehati-hatian dan ketelitian serta keterbukaan publik menjadi atensi dalam mengakhiri dan menunjuk pelaksana konsesi.
Dia juga menegaskan ulang soal perlunya diberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menilai, mengevaluasi konsesi pada ATB ini.
:batamnow: dalam beberapa edisi menyoroti masa transisi konsesi air yang akan berakhir beberapa bulan lagi.
Sementara pihak BP Batam terkesan “santuy” saja menghadapi masa transisi ini. Banyak pihak menaruh curiga ke pihak BP Batam yang seakan mengulur-ulur waktu transisi dengan tujuan tertentu.
Sedangkan pihak ATB sendiri sebagai pengelola air di Batam selama 25 tahun, juga lebih “santuy” lagi seolah tak ada yang mendesak. “Tanya kepada BP Batam saja, kita sudah siap-siap menjalakan sesuai dengan amanah,” kata Maria Y Jakobus Corporate Secretary ATB, Desember lalu.
Asumsi banyak pihak tentang tagline ATB “Tak Terganti” seakan memberi pesan dari awal bahwa ada “skenario” tertentu agar ATB meneruskan pengelolaan air di Batam.
Tagline ATB ini tadinya “Smart Water Company dari Batam Untuk Indonesia”, berubah menjadi “ATB Semakin Dipercaya”. September 2018, tiba-tiba berubah lagi menjadi “Tak Terganti”. Apa urgensi tagline ini berubah seketika? Inilah salah satu isu yang memperkuat tudingan publik adanya skenario tertentu antara ATB dan BP Batam.
Meski menurut Direktur Promosi dan Humas BP Batam, semua aturan konsesi air dengan ATB akan berjalan sesuai dengan ketentuan. Dan Dendi Gustinandar memastikan bahwa konsesi air ATB, berakhir tahun ini.
Data yang dihimpun :batamnow:, ATB masuk di konsorsium perusahan grup besar PT Bangun Cipta Kontraktor (BCK) dan Cascal Internasional Ltd dari United Kingdom.
Nama Siswono Yudo Husodo bertengger sebagai Presiden Komisaris BCK. Pria kelahiran 4 Juli 1943 di Long Iram, Kalimantan Timur ini adalah salah satu tokoh bangsa dari deretan tokoh bangsa lainnya.
Siswono sendiri juga tak asing dikancah perpolitikan nasional. Dia beberapa kali menjabat menteri di era Suharto. Sekarang duduk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem sebagai partai koalisi Jokowi. Siswono juga satu partai dengan Kepala BP Batam Muhammad Rudi.(*)
