BatamNow.com – Keberadaan pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus di kawasan Barelang, Kota Batam, diduga dimanfaatkan sebagai jalur keluar berbagai barang dari wilayah Free Trade Zone (FTZ) Batam.
Penelusuran BatamNow.com menemukan sejumlah pelabuhan yang diduga tidak resmi di sepanjang kawasan Jembatan 3 hingga Jembatan 6 Barelang. Pelabuhan-pelabuhan tersebut semestinya berfungsi sebagai tempat bersandar kapal tradisional yang melayani mobilitas masyarakat dari pulau-pulau sekitar menuju Batam.
Namun, sejumlah lokasi diduga telah beralih fungsi menjadi tempat pemuatan barang yang hendak dibawa keluar dari Batam.
Salah satunya berada sekitar 800 meter dari Jembatan 4 Barelang, tepatnya di Jalan Trans Barelang, Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang, Kota Batam.
Berdasarkan penelusuran di lokasi, kawasan tersebut dulunya merupakan tempat wisata sebelum beralih fungsi menjadi pelabuhan yang digunakan untuk aktivitas pemuatan barang ke kapal-kapal cepat berbahan kayu.
Saat didatangi BatamNow.com, terlihat puluhan pekerja mengangkut karung goni berwarna putih dari bak truk menuju kapal. Karung-karung tersebut diduga berisi beras.
Di lokasi juga terlihat empat kapal bersandar menunggu giliran pemuatan. Sementara itu, dua truk lainnya tampak sedang dibongkar muatannya.
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, aktivitas pemuatan barang berlangsung sejak sore hingga menjelang subuh dan diduga terjadi hampir setiap hari.
Setelah seluruh barang dipindahkan dari truk ke kapal, kapal-kapal tersebut kemudian berlayar meninggalkan lokasi yang diduga menuju ke luar wilayah Batam.
Volume barang yang diangkut pun diduga tidak sedikit, bahkan mencapai ratusan ton.
Aktivitas di kawasan tersebut terkesan tertutup. Akses masuk menuju lokasi dijaga seorang pria.
“Pantainya sudah ditutup itu. Ke pantai yang di samping saja,” kata seorang pria yang diduga menjaga kawasan tersebut.
Setelah ditelusuri lebih jauh, kawasan pantai yang dimaksud diketahui bernama Pantai Zore. Dahulu, lokasi tersebut dikenal sebagai tempat wisata pantai sekaligus kebun buah naga yang pernah menjadi salah satu destinasi wisata di kawasan Barelang.
Dugaan aktivitas serupa juga ditemukan di kawasan Jembatan 6 Barelang.
Berdasarkan informasi dari sumber BatamNow.com lainnya, pelabuhan lain di kawasan tersebut diduga menjadi jalur keluar barang-barang tanpa pita cukai.
Barang-barang yang diduga dikeluarkan melalui pelabuhan itu antara lain rokok, produk elektronik, hingga barang-barang titipan jasa titip (jastip).
Bea Cukai: Informasi Penyelundupan Akan Ditindaklanjuti
Atas temuan dan informasi tersebut, BatamNow.com meminta konfirmasi langsung kepada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai (BC) Tipe B Batam di Batuampar.
Permohonan konfirmasi awalnya ditujukan kepada Kepala KPU BC Batam, Agung Widodo, melalui pesan WhatsApp. Namun, Agung mengarahkan agar konfirmasi dijawab oleh bagian Humas BC Batam.
“Dengan Humas kami ya,” kata Agung saat membalas pesan permohonan konfirmasi, Rabu (11/11).
Menindaklanjuti arahan tersebut, BatamNow.com kemudian mengirimkan permohonan konfirmasi kepada bagian Humas.
Wawancara langsung dilakukan pada Kamis (12/11) bersama Kepala Seksi Humas KPU BC Tipe B Batam, Mujiono.
Mujiono mengatakan, setiap informasi masyarakat mengenai dugaan penyelundupan barang, baik yang masuk maupun keluar dari wilayah Batam, akan diterima dan ditindaklanjuti.
“Tentunya akan kami terima dan akan kami tindak lanjuti dan akan melakukan penelitian terhadap dugaan pelanggarannya. Jika terbukti adanya pelanggaran, tentunya akan kami lakukan penindakan,” kata Mujiono.
Saat ditanya mengenai dugaan pengeluaran beras dari Batam dengan volume mencapai ratusan ton, Mujiono menjelaskan bahwa barang-barang yang masuk ke Batam pada dasarnya diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.
“Jadi atas barang yang dikeluarkan dari Batam tentunya ini melanggar PP 41/21 terkait FTZ Batam ya,” ujarnya.
Terkait potensi kerugian negara akibat aktivitas tersebut, Mujiono mengatakan perlu melihat terlebih dahulu jumlah barang yang dibawa.
“Karena yang kita pahami adalah barang-barang yang masuk ke wilayah Batam tidak dipungut pajak,” ucapnya.
Mujiono juga menjelaskan batas wilayah perdagangan bebas Batam berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025.
Menurut dia, kawasan FTZ Batam mencakup Pulau Batam dan 22 pulau lain di sekitarnya.
“FTZ Pulau Batam itu adalah Pulau Batam sendiri bersama dengan 22 pulau lain di sekitarnya, sesuai dengan PP terbarunya ya,” ujarnya.
Dengan cakupan wilayah tersebut, pengeluaran barang dari Batam ke daerah lain dimungkinkan sepanjang mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Tentunya bisa, namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para pelaku usaha mengurus izin dulu ke instansi terkait, untuk kegiatan logistik,” jelasnya.
Mujiono juga menegaskan komitmen BC Batam dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait swasembada pangan, termasuk kebijakan di bidang perberasan dan larangan impor beras.
“Baik di bidang beras dan mendukung terkait larangan impor beras yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,” katanya.
Pelabuhan Tidak Resmi Jadi Perhatian Pengawasan
Menanggapi dugaan penyalahgunaan pelabuhan tradisional sebagai lokasi pemuatan barang untuk dibawa keluar dari Batam, Mujiono menyebut BC Batam telah menerapkan sistem pengawasan berlapis di wilayah perairan.
“Mungkin banyak yang tidak terlihat oleh masyarakat atau kaum awam, tapi kami melakukan sistem pengawasan berlapis,” ucapnya.
Selain pengawasan internal, BC Batam juga berkoordinasi dengan unit Bea Cukai lainnya di wilayah Kepulauan Riau maupun luar daerah yang memiliki sarana operasi di laut.
Pengawasan tersebut juga melibatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain yang bertugas di wilayah perairan.
“Jadi untuk pengawasan di perairan laut, kami juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya yang bertugas di wilayah pengawasan di perairan,” jelas Mujiono.
BC Batam memastikan setiap informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan terhadap sarana pengangkut maupun barang yang dibawa.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak negara serta kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan yang berlaku. (A)
