BatamNow.com – Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah (PGIW) Kepulauan Riau (Kepri) bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperkuat jaringan advokasi lintas iman untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI), khususnya korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Workshop Penguatan Pelayanan Gereja untuk Isu Pekerja Migran, TPPO, dan Anti-Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Gereja GMIST Dioskuri Batam, Sabtu (17/10/2026).
Kegiatan yang melibatkan PGI Pusat itu dihadiri Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI, Muhamad Fachri; Ketua PGIW Kepri Pdt. Ronald Rampala; Sekretaris Umum PGIW Kepri Pdt. Otniel Harefa; serta sedikitnya 40 perwakilan tokoh lintas agama, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan aktivis kemanusiaan nasional yang bergerak di garda depan advokasi buruh migran.
Salah satu agenda utama dalam kegiatan tersebut adalah peresmian awal (soft launching) Shelter Pekerja Migran Indonesia yang diinisiasi PGIW Kepri di Batam.
Shelter ini disiapkan sebagai rumah aman (safe house) bagi pekerja migran yang mengalami kerentanan, termasuk mereka yang membutuhkan pemulihan psikologis dan pendampingan hukum.
Keberadaannya diharapkan dapat memperkuat penanganan korban TPPO di Batam yang menjadi salah satu jalur transit migrasi internasional.
Dirjen Pemberdayaan KP2MI, Muhamad Fachri, mengapresiasi inisiatif tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keagamaan dapat memperluas jangkauan perlindungan bagi pekerja migran.
“Ini tentu membuka peran yang lebih dalam untuk melindungi pekerja migran Indonesia, terutama mereka yang mengalami kerentanan, baik secara fisik maupun psikis, agar bisa ditempatkan di shelter ini,” ujar Fachri.
Ia menilai kolaborasi tersebut sejalan dengan upaya memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Gereja Diminta Terlibat dalam Advokasi
Pembahasan dalam workshop tidak hanya berfokus pada penanganan korban, tetapi juga pencegahan perekrutan ilegal dan penguatan advokasi di tingkat masyarakat.
Mengingat kompleksitas aspek hukum dan sosial ekonomi dalam lingkaran TPPO, sesi pemaparan materi dan bedah kasus dipandu secara taktis oleh akademisi sekaligus Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policy (BALAPI), Rikson Tampubolon.
Selaku moderator, Rikson berhasil mengarahkan jalannya dialog interaktif dari sekadar refleksi teoritis menuju perumusan kebijakan advokasi yang aplikatif bagi gereja-gereja di wilayah perbatasan.
Dalam sesi teologis secara virtual, Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI, Pdt. Etika Saragih, menekankan pentingnya keterlibatan aktif lembaga keagamaan dalam menghadapi persoalan pekerja migran dan TPPO.
Menurutnya, lembaga keagamaan perlu mengambil peran nyata dalam melindungi masyarakat yang rentan terhadap eksploitasi menjadi korban sindikat ilegal akibat persoalan sosial dan ekonomi.
“Gereja dipanggil melampaui wacana; iman harus dibuktikan melalui aksi nyata yang membela keadilan ekologis dan melindungi martabat kaum rentan,” kata Etika.
Di sisi lain, kolaborasi lintas iman mengkristal melalui keterlibatan aktif Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus dari Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pekerja Migran Keuskupan Pangkalpinang.
Tokoh kemanusiaan yang akrab disapa Romo Paschal ini mengingatkan agar lembaga keagamaan merombak total pola pendekatan penanganan korban migran di lapangan.
“Pelayanan gereja jangan sekadar karitatif. Kita harus melawan perekrutan menyesatkan dengan membangun shelter dan mendampingi korban sebagai subjek yang berdaya,” ujar Romo Paschal.
KP2MI Dorong Perlindungan dari Hulu ke Hilir
Menjawab tantangan tata kelola pasca-trauma, Direktur Kepulangan dan Rehabilitasi KP2MI, Seriulina br. Tarigan, menjamin kesiapan penuh dari sisi regulasi negara untuk menopang keberlanjutan infrastruktur shelter yang diinisiasi oleh PGIW Kepri.
Penanganan perlindungan harus dipastikan menyentuh perlindungan dari hulu hingga hilir demi memastikan aspek kemanusiaan yang berkeadilan.
“Kementerian Ketenagakerjaan Migran (KP2MI) hidup dengan roh kemanusiaan. Kami menjamin perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran dan siap berkolaborasi dengan gereja untuk migrasi yang aman,” ujar Seriulina.
Melalui workshop tersebut, PGIW Kepri, PGI Pusat, KP2MI, dan jaringan lintas iman menyepakati bersama bahwa perlindungan martabat manusia harus meruntuhkan sekat-sekat sektarian.
Penguatan kapasitas posko pelayanan PGIW Kepri dan edukasi migrasi aman di level akar rumput ditargetkan menjadi cetak biru (blueprint) baru penanggulangan TPPO di wilayah perbatasan Indonesia yang lebih manusiawi dan beradab. (A)
