BatamNow.com – Pj Sekdaprov Kepulauan Riau (Kepri) Ir Lamidi memimpin Rapat Evaluasi Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Pemprov Kepri tahun anggaran 2021 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Senin (08/11/2021). Rapat rutin ini menindaklanjuti rapat serupa 2 minggu yang lalu untuk mengevaluasi realisasi belanja dan pendapatan daerah tahun 2021 yang tersisa lebih kurang 1,5 bulan lagi.
Menurut Pj Sekda Lamidi, diperlukan perhatian khusus bagi OPD yang sampai saat ini masih terhitung rendah realisasi kegiatannya mengingat waktu yang tersisa tidak banyak.
“Oleh karena itu paket-paket yang sedang dilelang kalau sudah selesai tahapan lelangnya untuk segera dibuatkan kontraknya,” ujar Pj Sekda Lamidi.
Kemudian berdasarkan pemaparan Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Pj Sekda Lamidi menuturkan bahwasanya terkait perbandingan realisasi APBD yang terlihat menurun dari periode yang sama di tahun lalu, dikarenakan adanya penyesuaian pada APBD Perubahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah yang baru.
“Sebenarnya kita masih di jalur yang benar dikarenakan perbandingan tersebut tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 3 persen. Ini pun untuk mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Biro Administrasi Pembangunan Aries Fhariandi dalam paparannya menyampaikan peringkat Provinsi Kepri secara nasional terkait realisasi belanja per 15 Oktober berada di peringkat 16, sedangkan untuk realisasi pendapatan berada di posisi 20.
“Namun biasanya semua provinsi akan melakukan akselerasi di akhir tahun untuk pencapaian target masing-masing,” ujarnya.
Kemudian menurut Aries, realisasi belanja per 5 November sudah mencapai 60,92 persen dan untuk realisasi pendapatan sebesar 75,48 persen.
“Dibanding 2 minggu yang lalu, ada fluktuasi dikarenakan adanya penyesuaian pada struktur APBD Perubahan. Penyesuaian itu juga mengakibatkan ada beberapa OPD yang progresnya menjadi minus,” ungkap Aries.
Selanjutnya sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Pj Sekda Lamidi, menurut Aries realisasi keuangan sesuai dengan LRA sampai dengan November 2021 yang lebih rendah daripada periode yang sama di tahun yang lalu yaitu sebesar 60,92 persen di tahun 2021 dibandingkan sebesar 64,84 di tahun 2020.
“Adanya keterlambatan penyerapan secara umum dipengaruhi beberapa perubahan nomenklatur yang harus menunggu proses APBDP,” ujarnya.
Turut menghadiri rapat rutin ini Para Asisten Pemprov Kepri, Para Kepala OPD, para Sekretaris, Kabag TU dan Kasubbag Perencanaan OPD Provinsi Kepri. (*)
