BatamNow.com, Jakarta – Menteri Ilmu Pengetahuan Malaysia, Khairy Jamaluddin, menyatakan bahwa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sudah mengajukan pengunduran diri kabinetnya ke Raja Malaysia, Sultan Abdullah Alam Ahmad Shah, Senin (16/08/2021).
“Kabinet sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke raja. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi, untuk melayani negara, Tuhan memberkati Malaysia,” kata Khairy di fitur Story di akun Instagram pribadinya.
Dilansir CNNIndonesia.com, sekitar pukul 12.23 waktu Malaysia, Muhyiddin memang terlihat tiba di Istana Negara untuk menggelar audiensi dengan Sultan Abdullah selama 40 menit. Muhyiddin dikabarkan hendak mengajukan pengunduran dirinya kepada raja.
Meski begitu, hingga kini kantor PM Malaysia tidak menanggapi permintaan konfirmasi dari Reuters. Muhyiddin dikabarkan akan menggelar pidato yang disiarkan secara nasional sekitar pukul 14.00 waktu lokal.
Kabar pengunduran diri pemerintahan Muhyiddin terus menguat setelah sang perdana menteri terus dikritik terkait penanganan pandemi Covid-19.
Kepemimpinan Muhyiddin terus digoyang oposisi terutama setelah ia terlibat selisih pendapat dengan Sultan Abdullah terkait pemberlakuan status darurat nasional Covid-19.
Sejak itu, oposisi menganggap Muhyiddin melanggar konstitusi karena melangkahi wewenang Sultan Abdullah. Para penentang Muhyiddin juga merasa sang perdana menteri berupaya menghindari mosi tidak percaya dengan menunda rapat parlemen.
Setelah menentang seruan untuk mundur selama berminggu-minggu, seorang menteri di Kantor PM, Mohd Redzuan Md Yusof, mengatakan Muhyiddin telah memberi tahu anggota partainya, BERSATU, bahwa ia akan mengundurkan diri sebagai PM hari ini.
Jika benar, Muhyiddin akan mengundurkan diri setelah 17 bulan kepemimpinannya di Negeri Jiran yang penuh gejolak. Meski begitu, hingga kini belum jelas siapa yang akan menggantikan Muhyiddin jika ia resmi mundur.
Keputusan itu kemungkinan akan diserahkan ke Sultan Abdullah sebagai kepala negara. Raja Malaysia memiliki kewenangan menunjuk anggota parlemen untuk menjadi perdana menteri yang menurutnya paling mungkin mendapat dukungan mayoritas suara di parlemen.(*)
