BatamNow.com – Krisis air minum (bukan air bersih) perpipaan kembali menyusahkan sebagian warga konsumen Badna Usaha (BU) Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) BP Batam
Dalam dua pekan terakhir, gangguan distribusi terjadi di sejumlah kawasan, antara lain Sagulung, Batu Aji, Sei Binti, Bengkong dan kawasan lainnya.
Diperkirkan puluhan ribu pelanggan SPAM BP Batam yang terdampak.
Gangguan yang berlangsung sejak 26 Agustus 2026 itu salah satunya dipicu pekerjaan relokasi pipa berdiameter 800 milimeter (mm) lalu terjadi kebocoran pada jaringan pipa yang sama di kawasan Muka Kuning.
Ribuan pelanggan terdampak. Sebagian bahkan terpaksa mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kondisi tersebut menambah panjang catatan persoalan pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Batam.
Sejak Januari 2026, sedikitnya enam kali kebocoran pipa dilaporkan mengganggu distribusi dan menyebabkan aliran air minum terhenti di sejumlah wilayah.
@batamnow Batam diklaim sebagai kota modern nan maju. Namun sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, kewajiban negara (BP Batam) dalam melayani hak asasi warga atas air minum sebagai kebutuhan vital, masih bermasalah. “Bayangkan, warga banyak mencari air ke parit, sungai kecil, payu bahkan memandikan anak pun menggunakan air comberan di saat gangguan aliran air minum perpipaan mati mendadak karena terjadi kebocoran pipa secara berulang,” kata beberapa warga terdampak krisis air minum Krisis air minum sudah terjadi sejak Rabu (26/08/2026), namun BU SPAM BP Batam bersama mitra operasionalnya PT Batam Air Batam Hilir (ABHi), tampaknya, tak memiliki kemampuan memitigasi dengan cepat perbaikan distribusi air minum warga ini dengan air tangki. Bahkan mobil pemadam kebakaran (Damkar) pun sudah dikerahkan, namun tak menjawab tuntas permasalahan. Warga: Kami Butuh Air Bukan Janji-janji Hingga Senin (31/08/2026) warga Sagulung Berseri masih “menjerit” dampak matinya aliran air ke rumah mereka. Puluhan warga RT 002 dan RT 009/RW 006 yang mewakili sekitar 250 kepala keluarga (KK) bahkan mendatangi tiik pengisian truk tangki (filling point) di depan RS Graha Hermine, Batu Aji. Mereka mengaku selama enam hari belum mendapatkan distribusi air tangki meski telah diajukan. “Kami butuh air. Jangan janji-janji terus. Kami sudah bosan makan janji,” kata Rismawati. Arianto Situmorang mengatakan warga telah berulang kali meminta bantuan distribusi air, namun belum mendpatkannya. “Sudah bolak-balik, tidak ada sama sekali,” ujarnya. Mandikan Anak Terpaksa dengan Air Comberan Ketiadaan air membuat warga terpaksa mencari sumber lain. Sebagian membeli air, sementara lainnya mengambil air dari parit dan selokan dan air comberan untuk kebutuhan rumah tangga. “Untuk memandikan anak kita, air comberan yang di Mata Kucing kami mengambil dari situ, kami sewa pickup untuk mengambil air comberan di pinggir jalan,” kata Rismawati. Krisis air telah mengganggu kebutuhan dasar keluarga, termasuk anak-anak yang hendak berangkat sekolah. “Kami sangat membutuhkan air. Bahkan anak sekolah pun tidak mandi karena tidak ada air. Kami memohon kepada ABH, 24 jam kalu bisa kami harus hidup air,” ujar Rismawati. Tangki Air dan Damkar Belum Menjawab Distribusi menggunakan mobil tangki dan pengerahan mobil pemadam kebakaran (damkar) dilakukan di tengah krisis. Namun, warga Sagulung Berseri mengaku belum menerima bantuan tersebut. “Wujud mobil tangki seperti apa kami tidak tahu,” kata Rita, warga terdampak. Krisis ini terjadi setelah gangguan pada jaringan perpipaan, termasuk kebocoran pipa induk berdiameter 800 mm yang berdampak pada distribusi air di sejumlah kawasan di Batam. Warga mempertanyakan mengapa gangguan jaringan dapat berlangsung hingga enam hari dan mengapa distribusi darurat atas air minum belum menjangkau mereka. Warga meminta Kepala BP Batam, Amsakar Achmad mengevaluasi seluruh jajaran di Direktorat BU SPAM BP Batam dan PT Air Batam Hilir (ABHi) sebagai mitra operasional SPAM. “Pokoknya itu, kalau memang tidak kompeten, silakan itu diputus hubungannya dengan pihak ABH. Karena ini kan mitra, kalau mitra berarti dia harus tanggung jawab mengatasi masalah air yang ada di sini. Jangan kita disengsarakan, masyarakat miskin di sini,” tegas Arianto. Pelayanan Air Minum Prioritas Amsakar-Li Claudia: Masih Bermasalah Sejak awal pemerintahannya, pelayanan air minum masuk sebagai prioritas utama program Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra yang juga memegang posisi pimpinan BP Batam. Namun mendekati dua tahun kepemimpinan keduanya, masalah pelayanan air minum kepada pelanggan atau konsumen SPAM BP Batam, masih bermasalah dan pada tahun 2026 frekuensi masalah lebih parah. Catatan dan data yang diperoleh media ini, berkali pipa bocor selama tahun ini dan masalah teknis layanan lainnya yang berpontensi merugikan konsumen… Baca di BatamNow.com #batam #batamnow #batamhits #batamtiktok #fyp ♬ original sound – BatamNow.com
Ironi PNBP Rp 2,44 Triliun
Kondisi krisis air minum terjadi ketika BP Batam tengah membahas Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2027 bersama Komisi VI DPR RI, Senin (31/08/2026).
Dalam rapat tersebut, BP Batam memaparkan pagu anggaran 2027 sebesar Rp 2,44 triliun.
Di sisi penerimaan, sektor SPAM melalui BU SPAM BP Batam menjadi salah satu kontributor utama PNBP, dengan basis pelayanan sekitar 350 ribu sambungan pelanggan.
Di sinilah muncul persoalan yang kontradiktif: sektor yang menjadi salah satu sumber penerimaan utama justru masih menghadapi persoalan mendasar dalam kontinuitas pelayanan.
Bagaimana mungkin penerimaan dari sektor air minum terus berjalan dan masuk kategori utama , sementara pelanggan yang taat membayar harus mengalami gangguan distribusi selama berhari-hari, bahkan di sejumlah kawasan persoalan pelayanan berlangsung berulang?
Lebih jauh, dalam pagu anggaran 2027 tersebut, pemeliharaan, perbaikan dan revitalisasi jaringan perpipaan SPAM belum terlihat sebagai prioritas yang tegas dan proporsional terhadap besarnya peran sektor air minum dalam penerimaan.
Padahal, pembenahan SPAM merupakan salah satu agenda penting pemerintahan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, termasuk dalam kapasitasnya sebagai pimpinan BP Batam.
@batamnow Gangguan suplai air minum akibat pekerjaan relokasi pipa 800 milimeter (mm) dan perbaikan kebocoran pipa 800 mm di depan kawasan Batamindo, Muka Kuning, membuat sejumlah warga di Batam kesulitan mendapatkan air minum perpipaan. Pekerjaan tersebut mulai dilakukan pada Rabu (26/08/2026) sekitar pukul 21.00 WIB dan dijadwalkan berlangsung hingga pukul 04.00 WIB. Namun ternyata pekerjaan tersebut baru selesai pada Jumat (28/08) sekitar pukul 09.45 WIB. Setelah jaringan mulai dioperasikan, pada Jumat sekitar pukul 13.00 WIB, tim teknis ABH menemukan kebocoran pipa 800 mm di jalur yang sama. Dan perbaikannya baru rampung pada Sabtu (29/08) sekira pukul 14.45 WIB. PT Air Batam Hilir (ABHi) setiap terjadi masalah distribusi, menyebutkan telah menyiagakan mobil tangki air minum bagi pelanggan yang mengalami gangguan suplai hingga 1×24 jam. Permintaan mobil tangki dapat dikoordinasikan melalui Ketua RT, RW, atau kelurahan setempat dan disampaikan melalui saluran resmi layanan pelanggan ABHi. Namun, di lapangan, sejumlah Ketua RT dan RW mengaku kewalahan menghadapi warga yang membutuhkan air. Ketua RW Kelimpungan Hadapi Desakan 850 KK Salah satunya Ketua RW 13 Perumahan Prima Garden, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Borkat Siregar. Sejak Kamis (27/08) hingga Sabtu (29/08), Borkat mengaku terus mendapat desakan dari sekitar 850 kepala keluarga (KK) di wilayahnya yang mengalami kesulitan mendapatkan air. Ia mengaku telah berulang kali menghubungi layanan pelanggan ABHi untuk meminta bantuan mobil tangki air. Bahkan, tiga unit mobil tangki telah dimintanya untuk memenuhi kebutuhan warga. Namun, hingga Sabtu (29/08), bantuan yang diminta tersebut belum kunjung tiba. “Saya sudah mulai kelimpungan mengahadapi desakan dari warga saya, saya sudah berupaya dari tiga hari kemarin meminta bantuan mobil tangki, namun hingga hari ini, satu tetes pun belum ada diantarkan oleh pihak ABHi,” kata Borkat kepada BatamNow.com, Sabtu (29/08). Menurutnya, sebagai Ketua RW, ia harus berhadapan langsung dengan warga yang membutuhkan air. Desakan tersebut datang hampir setiap saat karena air merupakan kebutuhan dasar masyarakat. “Ini sudah menjadi tanggung jawab saya, tapi seharusnya ABHi juga harus bertanggung jawab atas keluhan masyarakat ini,” ujarnya. Tegaskan Ketua RT/RW Bukan Bawahan ABHi Borkat juga meminta ABHi tidak menjadikan Ketua RT maupun RW sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan warga akibat persoalan distribusi air. Ia mengingatkan bahwa Ketua RT/RW merupakan koordinator di lingkungan masyarakat, bukan bawahan perusahaan penyedia air. “Kami bukan bawahan PT ABHi, jadi tolong jangan benturkan kami dengan masyarakat kami sendiri, jadi kami meminta kerja samanya juga dari ABHi atas keluhan warga kami ini,” tegasnya. Menurut Borkat, koordinasi antara perusahaan dengan pengurus lingkungan harus berjalan efektif agar masyarakat yang terdampak gangguan suplai tidak semakin kesulitan. Kebutuhan Air Masjid Dipenuhi Bantuan Damkar Kondisi kekurangan air juga dirasakan untuk kebutuhan fasilitas ibadah. Borkat mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan air di Masjid Jannatul Firdaus, termasuk keperluan wudu saat salat Jumat, pihaknya terpaksa meminta bantuan dari Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) Tanjung Uncang. “Untuk kebutuhan air wudhu waktu salat Jumat di masjid kita, terpaksa saya berkoordinasi dengan komandan pos Damkar Tanjung Uncang, alhmdulillah-nya dikirimkan satu tangki,” jelasnya. Warga Masih Antre Air hingga Malam Hingga Sabtu malam, warga yang terdampak gangguan suplai air masih mendatangi Pos Damkar Tanjung Uncang untuk mendapatkan air. Borkat mengatakan warga datang membawa berbagai wadah, mulai dari jeriken, ember hingga galon. “Hingga malam ini, warga saya serta warga lain yang terdampak masih terus berbondong-bondong datang untuk mengisi air kedalam jeriken, ember, galon,” katanya… Baca di BatamNow.com #batam #batamnow #batamhits #batamtiktok #fyp ♬ Suspense Crime Police News – Music For Business
Air Minum Bukan Sekadar Komoditas
Pengelolaan SPAM oleh BU SPAM BP Batam bersama mitranya, PT Air Batam Hilir (ABHi), tidak dapat semata-mata dipandang sebagai kegiatan bisnis penjualan air.
Air minum merupakan bagian dari pelayanan publik yang memiliki dimensi kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat.
Karena itu, penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
Artinya, kewajiban pelanggan membayar tagihan harus berjalan beriringan dengan kewajiban penyelenggara memastikan pelayanan sesuai standar.
Pelayanan air minum juga tidak cukup diukur dari sekadar ada atau tidak adanya aliran air.
Kekancaran distribusi air minum harus mengalir 24 jam dalam sehari sebagaimana dijamin negara lewat undnag undang
Yang harus dipastikan juga air yang diterima masyarakat semstinya aman, memenuhi standar kualitas, tersedia dalam jumlah yang memadai dan didistribusikan secara berkelanjutan. (Persoalan kualitas air minum akan dibahas secara khusus dalam laporan berikutnya)
Enam Hari Tanpa Air, Siapa Bertanggung Jawab?
Gangguan distribusi selama berhari-hari juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai standar dan tata kelola pelayanan SPAM.
Apa standar pelayanan yang diterapkan kepada pelanggan?
Apakah BP Batam memiliki rencana induk pengelolan SPAM yang lebih profesional?
Apa bentuk tanggung jawab atau kompensasi kepada pelanggan yang kehilangan pelayanan selama berhari-hari?
Mengapa sistem pemeliharaan dan mitigasi gangguan tidak mampu mencegah terjadinya gangguan berkepanjangan?
Termasuk ketika distribusi darurat harus mengerahkan mobil tangki, bahkan mobil pemadam kebakaran untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat.
Situasi tersebut setidaknya menunjukkan bahwa ketahanan sistem distribusi dan mekanisme mitigasi gangguan SPAM perlu dievaluasi secara serius.
Jika kebocoran jaringan terus berulang dan penanganannya menyebabkan ribuan pelanggan kehilangan akses air selama berhari-hari, maka persoalannya tidak lagi semata-mata teknis.
Hal itu menyangkut kualitas perencanaan, pemeliharaan aset, manajemen risiko, kesiapsiagaan darurat dan profesionalisme pengelolaan pelayanan publik.
Sampai di Mana Pengawasan Komisi VI?
Krisis air Batam semestinya menjadi perhatian serius Komisi VI DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap BP Batam.
Pengawasan tidak cukup berhenti pada persetujuan anggaran, investasi dan besaran PNBP. DPR juga perlu memastikan bahwa penerimaan negara yang dihasilkan berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.
Ukuran keberhasilan pengelolaan SPAM bukan hanya berapa besar penerimaan yang dihasilkan, tetapi juga seberapa konsisten air mengalir ke rumah pelanggan.
Karena itu, evaluasi perlu diarahkan pada efektivitas penggunaan anggaran, kondisi jaringan, tingkat kebocoran, pola pemeliharaan, target kontinuitas pelayanan serta mekanisme pertanggungjawaban kepada pelanggan.
Jangan sampai fungsi pengawasan hanya melihat BP Batam dari sisi penerimaan dan investasi, sementara persoalan pelayanan dasar yang dirasakan langsung masyarakat luput dari perhatian.
Jangan Sampai Air Tersendat, Penerimaan Terus Mengalir
Krisis air harus menjadi alarm bagi BP Batam dan PT ABHi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola SPAM.
Masyarakat bukan sekadar sumber penerimaan melalui pembayaran tagihan. Mereka adalah pengguna layanan publik yang berhak memperoleh air minum yang layak, aman, berkualitas, cukup dan berkelanjutan.
Jangan sampai air warga tersendat, tetapi penerimaan terus mengalir.
Sebab, keberhasilan pengelolaan SPAM pada akhirnya bukan hanya diukur dari besarnya penerimaan negara yang dihasilkan, melainkan dari satu pertanyaan sederhana: Apakah air minum mengalir secara normal ketika masyarakat membutuhkannya? (Red)
