BatamNow.com, Jakarta – Wacana pemerintah untuk mengganti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tenaga robot ternyata bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat dan juga negara. Setidaknya, tindakan merugikan yang selama ini dilakukan oleh beberapa oknum PNS bisa hilang.
Dilansir CNBCIndonesia.com, salah satunya adalah tindakan pungutan liar atau pungli. Sudah menjadi rahasia umum praktek pungli banyak sekali terjadi terutama dilakukan oleh PNS yang bekerja di pelayanan publik.
Dengan perubahan tenaga kerja pelayanan publik dengan robot maka tindakan yang merugikan masyarakat tersebut tidak akan ada lagi di Indonesia.
“70% pekerjaan yang interaktif dengan rakyat seperti di Kelurahan, kecamatan, kantor Walikota/Bupati harusnya bisa diganti teknologi. Ini akan membuat rakyat lebih puas, karena bisa sekaligus berantas pungli, dan korupsi,” ujar Akademisi dan Praktisi dari Universitas Indonesia Rhenald Kasali kepada CNBC Indonesia, Jumat (26/11/2021).
Adapun tindakan pungli yang terjadi ini terutama dalam pengurusan surat-surat dan perpanjangan izin. Sehingga pelayanan inilah yang dinilai harus digantikan dengan robot.
“Apa saja yang digantikan robot, misalnya seperti customer contact, surveilance terhadap lalu lintas/ pembuangan sampah, pengurusan/perpanjangan ijin-izin, surat tanah,” kata dia.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah juga berpendapat yang sama bahwa kegiatan pungli bisa dihilangkan jika kegiatan PNS yang berhubungan dengan publik diganti dengan robot.
“Bagian layanan yang bisa diganti misalnya pembuatan KTP, itu bisa diganti. Pelayanan samsat bisa diganti juga. Jadi bisa menghilangkan pungutan liat yang masih sering ada,” jelas Trubus.
Meski demikian, hal ini memang tidak mudah dilakukan. Sebab, pemerintah membutuhkan dana yang besar serta kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) nya untuk bisa menciptakan teknologi tingkat tinggi untuk membuat robot.
“Jadi ini pasti dalam jangka waktu panjang. Jangka pendek dan menengah akan sulit,” pungkas Trubus. (*)
