BatamNow.com – Komisi II DPRD Kota Batam melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Forum Musyawarah Warga dan UMKM Muka Kuning Indah 1 (Genta1) Batu Aji, Rabu (10/12/2025) sore.
Warga dan pelaku UMKM menyampaikan keluhan bahwa ekonomi mereka menurun drastis setelah ditutupnya akses masuk ke Genta 1 dari persimpangan Jalan Letjend Suprapto (traffic light Putri Hijau).
Penutupan salah satu ruas dari persimpangan empat itu sekitar Juli 2025, setelah pelebaran Jalan Letjend Suprapto. Kini, menimbulkan polemik.
Sebelumnya, Jalan Muka Kuning Indah 1 ramai dilalui oleh pengendara karena jalan tersebut akses cepat menuju Kantor Kecamatan Batu Aji, pusat perbelanjaan Aviari, maupun SP Plaza dan sebaliknya.
Penurunan aktivitas ekonomi, warga sampaikan, kini bisa dilihat dari warung/toko UMKM yang kini tutup total, indekos mulai kosong ditinggalkan, hingga terjunnya harga jual rumah.
Penutupan jalan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Bina Marga Kota Batam sebagai tindak lanjut analisis keselamatan lalu lintas di Simpang Putri Hijau.
Namun dalam RDP kali ini, Rabu (10/12), kedua dinas itu tidak dapat hadir sehingga pembahasan difokuskan pada pendapat warga.
Linda salah satu pelaku UMKM di Genta 1, mengatakan bahwa pendapatannya turun drastis sejak jalan ditutup.
“Saya mewakili emak-emak dan janda, pelaku usaha kecil. Usaha ini bukan hanya tempat mencari uang, tapi penopang hidup keluarga. Sejak jalan ditutup, kami kehilangan penghasilan. Kami minta jalannya dibuka kembali,” ujarnya.
Keluhan yang sama disampaikan Devi, pemilik toko sembako. Ia mengatakan warungnya bahkan terpaksa tutup total karena tidak ada lagi pembeli yang melintas.
“Pendapatan hilang kebutuhan keluarga tetap jalan, kalau begini lebih baik mati perang dari pada mati kelaparan karena ini masalah perut,” ujarnya dengan tegas.
Imam Sucipto, imam Masjid Darussalam, menambahkan bahwa penutupan jalan juga mempengaruhi nilai jual rumah dan indekos ditinggalkan sehingga banyak kosong.
“Saya ada jual rumah, rumah saya kemarin ditawar Rp 1 miliar tapi sekarang ini harganya tidak sampai lagi segitu. Bahkan kos-kosan sekarang banyak yang kosong sejak akses ditutup, karena akses semakin jauh,” ucapnya.
Pimpinan rapat, Safari Ramadhan menyampaikan bahwa DPRD memahami keluhan warga dan akan meminta penjelasan lebih lanjut dari instansi terkait.
“Kami ingin mendengar alasan teknis secara langsung dari Dishub dan Bina Marga namun mereka tidak hadir. Harapannya kita bisa menemukan solusi bersama, baik untuk keselamatan lalu lintas maupun keberlangsungan UMKM,” ujarnya.
Kepala Dinas UMKM Batam, Salim Putra, menjelaskan bahwa pihaknya hanya meneruskan informasi teknis dari instansi lain.
“Pekerjaan fisik berada di Bina Marga, sementara kajian keselamatan dan lalu lintas ada di Dishub dan Satlantas,” ujarnya.
Anggota Komisi II DPRD Batam, M Syafei menyampaikan bahwa legislatif akan mencari titik tengah antara aspek keselamatan dan keberlangsungan ekonomi.
“Keselamatan penting, tapi UMKM juga perlu bernapas. Kita cari solusi yang tidak merugikan kedua pihak,” ujarnya.
Anggota lainnya dari Komisi II, Setia Putra Tarigan juga mengatakan akan menyampaikan dalam rapat pimpinan agar diadakan lagi pertemuan dan memanggil Kadis Perhubungan, Kadis Bina Marga dan Kapolresta.
“Supaya langsung instansi, bukan satuan kerja. Kita ingin duduk bersama dengan semua pihak supaya keputusan yang diambil tepat dan tidak menimbulkan polemik baru,” katanya.
Dia juga menyampaikan kepada Camat untuk melapor ke Sekda supaya mengarahkan ke setiap dinas bisa saling koordinasi. (H)
