BatamNow.com – Setelah warga yang direlokasi menyampaikan keluhan ke Menteri Transmigrasi, kini giliran pekerja proyek pembangunan rumah relokasi untuk PSN Rempang Eco-City di Tanjung Banun memprotes pembayaran hak mereka yang tertunggak.
Menurut beberapa pekerja ditemui di sana, hak yang ditagih itu misalnya uang sewa alat berat yang tertunggak sudah satu bulan lebih.
Protes pun dilakukan. Pantauan BatamNow.com di lokasi proyek pada hari ini, Senin (10/03/2025) sekira pukul 10.50 WIB, beberapa operator alat berat secara spontan berkumpul dan memarkirkan 1 unit bulldozer serta 1 unit kendaraan roller di persimpangan jalan di dekat Blok F perumahan Rempang Eco-City.
Lokasi itu dipilih untuk “menutup” akses rencana pengecoran beton jalan yang masih berbentuk tanah di sana.
Akhirnya, aksi mereka didatangi seorang berpakaian loreng hijau dan selanjutnya dilakukan pertemuan dengan perwakilan PT Lestari Nauli Jaya (LNJ) sebagai kontraktor pelaksana proyek pembangunan rumah relokasi sebanyak 350 unit di tahap 1 lewat tender BP Batam.
Pertemuan operator dan perwakilan PT LNJ dilakukan di rumah dengan pintu bernomor C514.
Rumah itu lokasi yang sama didkunjungi Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara pada Rabu (26/02) lalu.
Informasi diperoleh di lapangan, para operator alat berat itu bertemu dengan Budi yang menjadi project manager (PM) pembangunan rumah relokasi untuk PSN Rempang Eco-City.
Usai pertemuan pihak perusahaan dengan para operator alat berat yang protes, awak media ini coba mewawancarai Budi yang hendak naik ke mobil ditumpanginya. Namun ia masih enggan memberikan penjelasan. “Mau saya bawa ke manajemen dulu,” katanya.
Dijelaskan operator, ada juga hak berupa uang makan yang belum dibayarkan. Namun mereka enggan membeber ke media soal besarannya.
Seorang lainnya dari pihak perusahaan di lokasi proyek dan ikut dalam pertemuan tersebut membenarkan adanya keluhan soal pembayaran sewa alat berat dan uang makan yang disampaikan para operator alat berat.
Informasinya, hak operator yang tertunggak sudah itu misalnya biaya untuk sewa alat berat seperti ekskavator dan truk pengangkut. Nominalnya, ada yang puluhan juta bahkan disebut-sebut ada yang mencapai ratusan juta rupiah per penyewa.
Tunggakan hak operator alat berat itu telah disampaikan kepada Budi manajer proyek pembangunan rumah relokasi lewat pertemuan pada hari ini.
Sebelumnya, warga yang sudah direlokasi juga menyampaikan keluhan kepada Menteri Transmigrasi. Mereka menanyakan kejelasan penyerahan sertifikat hak milik (SHM) yang dijanjikan serta permintaan dibangunkan masjid di perumahan itu.
Pantauan media ini, Senin (10/03), telah dibuat mushala sementara di perumahan Rempang Eco-City, sebagaiaman solusi jangka pendek yang ditawarkan kepada warga sambil menunggu pembangunan masjid.
Mandor Ikut Mengeluhkan Ketersediaan Material
Selain operator alat berat, kondisi meresahkan juga dikeluhkan mandor yang mengerjakan pembangunan rumah tipe 45 untuk proyek relokasi itu.
Mandor mengeluhkan mulai dari sebagian jalan akses ke tempat proyek yang belum dicor, ketersedian air untuk mencampur material, hingga suplai bahan bangunan yang tak lancar.
Menurut seorang mandor, seharusnya akses jalan sudah nyaman dipakai untuk kelancaran proses pembangunan unit rumah.
Sementara saat ini, masih ada rumah dalam pengerjaan yang jalan di depannya masih berupah tanah dan akan becek berlumpur bila terkena hujan. “Itu kan berpengaruh itu. Sementara jalan kan belum,” kata Putra salah seorang dari 25 mandor di proyek itu.
Kendala kedua, pekerja harus mengantre untuk berbagi suplai air yang dikirimkan dengan truk tangki. “Ada bahan, airnya pakai lori, belum bagi-bagi,” jelasnya.
Dan bila hujan turun, suplai air tangki juga akan terhambat karena akses jalan tanah menjadi licin apalagi konturnya miring/ menanjak.
Kemudian, pengiriman material bangunan pun disebut kurang lancar dan tak merata.
Kendala disebutkan di atas, katanya, akan membuat molor proses pembangunan. Menurutnya, 1 unit rumah dikerjakan borongan dengan target mereka dapat selesai dalam 25 hari.
“Kalau untuk satu rumah 25 hari itu putus, kalau lancar, bahkan ini menjadi lapangan pekerjaan untuk masyarakat,” katanya di depan salah satu unit rumah yang sedang dikerjakan bersama beberapa tukang.
Ia jelaskan, mereka bekerja di sana sebagai pemborong bukan buruh. Tapi kenyataannya, terkadang mereka terpaksa harus ikut mengangkut sendiri material seperti pasir dan semen dari gudang.
Itu terpaksa dilakukan agar tidak ada waktu yang terbuang demi mengejar target penyelesaian rumah tanpa menyebabkan kerugian waktu maupun materiil di pihak pemborong.
“Kita kan makan dan minum. Kalau ada hambatan dari sisi material atau sisi lainnya, otomatis uang kan kita kan habis ke situ aja, nombok, kerja nggak jalan,” terang Putra.
Ia pun berharap agar segera ada solusi mengatasi keluhan mereka, terutama ketersediaan material bangunan.
Sementara Kepala Biro Humas BP Batam Ariastuty Sirait tak merespons ketika dikonfirmasi terkait keluhan pekerja pembangunan rumah relokasi untuk proyek strategis nasional (PSN) itu. (D)
