BatamNow.com – Direktur Eksekutif Batam Labour and Public Policies, Rikson Tampubolon prihatin atas kenaikan tarif parkir berlangganan di Kota Batam yang dinilainya terlalu mahal bila dibanding dengan kota lain seperti Medan.
“Kenaikan tarif parkir berlangganan di Kota Batam sangat memberatkan masyarakat, terutama jika dibandingkan dengan tarif yang berlaku di Kota Medan, kota tetangga kita. Hal ini berpotensi memicu maraknya juru parkir ilegal yang mencari keuntungan melalui pungutan liar. Dan ini sudah kita rasakan jukir makin marak di mana-mana, makin menjamur. Dan pemerintah sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa menertibkan ini. Dan akibatnya masyarakat juga yang dirugikan,” ujar Rikson yang juga alumni Program Magister Perencanaan Wilayah Universitas Sumatera Utara.
Tarif parkir berlangganan per tahun di Batam saat ini Rp 250 ribu untuk kendaraan bermotor (ranmor) roda dua, Rp 600 ribu untuk ranmor roda empat, dan Rp 750 ribu untuk ranmor roda enam atau lebih.
Sementara tarif parkir berlangganan di Kota Medan: Rp 90 ribu untuk sepeda motor, Rp 130 ribu untuk roda empat, dan Rp 168 ribu untuk truk/ bus.
Tarif parkir terbaru di Batam diatur lewat Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Wali Kota Batam Nomor 8 Tahun 2024 mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
Menurut Rikson, tarif parkir berlangganan di Medan jauh lebih terjangkau. “Harusnya untuk Kota Batam idealnya, harusnya tidak lebih dari Rp 200 ribu untuk roda empat, roda dua Rp 100 ribu,” sarannya.
Lebih lanjut, Rikson menyatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih siap dalam mengelola parkir di Kota Batam. Kenaikan tarif parkir dinilai tidak dibarengi dengan peningkatan pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas pendapatan dari sektor parkir.
Pun seharusnya, kebijakan kenaikan tarif parkir juga dapat diarahkan untuk perbaikan transportasi publik di Kota Batam.
“Kami mengharapkan DPRD Kota Batam yang baru nanti dapat membentuk panitia khusus untuk mengaudit dan mempertanyakan manajemen perparkiran di Kota Batam secara menyeluruh. Kota Batam, dengan visinya sebagai bandar dunia madani, harusnya mencontoh manajemen parkir seperti di Singapura dan Johor, di mana petugas parkir liar jarang ditemui di jalanan. Kan visi kia mau jadi bandar dunia madani, harusnya di contoh itu Singapura dan Malaysia? Jarang kita lihat juru parkir illegal. Masyarakat bisa maklum kalau biaya parkir itu naik, asal jelas ke mana dampak positifnya,” tegasnya.
Bila tarif parkir berlangganan diturunkan dan lebih terjangkau, menurutnya masyarakat Batam juga akan semakin banyak yang mendaftar progam terebut sehingga akan sukses berjalan optimal.
“Dan tentunya diharapkan dapat meningkatkan keteraturan dan pengawasan terhadap parkir di Kota Batam. Sistem ini juga bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pemilik kendaraan dalam menikmati fasilitas parkir yang lebih terorganisir dan terjamin. Masyarakat Kota Batam berharap Pemerintah Kota Batam dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tarif parkir berlangganan ini demi kesejahteraan dan kenyamanan bersama,” tandasnya. (*)
