BatamNow.com – Akademisi dan analis kebijakan publik sekaligus Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policy (BALAPI), Rikson Tampubolon SE, M.Si., angkat bicara tentang pelayanan PLN Batam pasca-blackout.
Ia menyoroti tegas realisasi kompensasi pelanggan yang tidak masuk akal sebagai dampak blackout dan malah konsumen mendapat tagihan yang melonjak.
Ia katakan, Batam sedang berkembang sebagai kawasan industri digital dan pusat data. Pertumbuhan investasi tersebut merupakan peluang ekonomi, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap kebutuhan energi dan kesiapan sistem kelistrikan.
Menurut Rikson, pemerintah dan PLN perlu memastikan bahwa ekspansi industri berjalan seiring dengan penguatan infrastruktur listrik.
Keandalan pasokan untuk rumah tangga, UMKM, dan industri yang telah beroperasi tidak boleh diabaikan.
“Batam jangan hanya menghitung berapa besar investasi data center yang masuk, tetapi juga memastikan listriknya benar-benar siap. Pertumbuhan industri harus berjalan bersama peningkatan kapasitas, cadangan energi, dan keandalan pasokan,” tegasnya, Selasa (03/11/2026).
Katanya, jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha justru menanggung risiko dari perencanaan energi yang tidak matang.
BALAPI mendorong PLN Batam dan BP Batam menyampaikan rencana pengembangan infrastruktur kelistrikan secara transparan, termasuk kebutuhan energi, tahapan pembangunan, dan strategi mitigasi risiko.
Kepastian tersebut penting agar pertumbuhan industri tidak mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
BALAPI Mendesak Lima Langkah Konkret
Sebagai bentuk evaluasi dan perlindungan kepentingan pelanggan, BALAPI mendesak PLN Batam untuk:
- Membuka perhitungan kompensasi secara transparan, termasuk menjelaskan dasar 10 persen dan komponen tagihan yang digunakan.
- Segera memeriksa keluhan pelanggan, khususnya tagihan yang tidak berkurang atau justru meningkat setelah kompensasi diterapkan.
- Menyediakan kanal pengaduan yang responsif,dengan mekanisme pemeriksaan, penjelasan, dan koreksi yang jelas.
- Menyampaikan evaluasi blackout secara berkala, termasuk pembenahan sistem proteksi, pemeliharaan gardu, dan kesiapan menghadapi gangguan.
- Memastikan pertumbuhan kebutuhan listrik Batam diimbangi kesiapan infrastruktur, tanpa mengabaikan perlindungan dan keandalan pasokan bagi pelanggan rumah tangga.
“PLN harus bertanggung jawab dan tidak lamban. masyarakat berhak mengetahui apa yang mereka bayar, apa yang menjadi hak mereka, dan bagaimana perusahaan memastikan kejadian serupa tidak terulang,” ucapnya.
Sebab, menurutnya masyarakat sudah banyak dirugikan. Kompensasi tanpa transparansi hanya akan menambah ketidakpercayaan.
“Ini akan jadi momok serius bagi tata kelola PLN Batam. Dan kita juga sedang berpikir untuk menyurati secara resmi soal tata kelola BP Batam kepada Pemerintah Pusat, Danantara dan PLN Pusat,” tegas Rikson.
Rikson menegaskan, kompensasi bukan akhir dari tanggung jawab PLN Batam. Perusahaan harus membuktikan bahwa hak pelanggan dipenuhi, keluhan ditangani, dan sistem kelistrikan dibenahi secara nyata.
“Kompensasi 10 persen itu seperti memberi payung setelah hujan badai. Payung memang diperlukan, tetapi masyarakat juga ingin tahu mengapa atapnya bocor dan kapan akan diperbaiki. PLN jangan hanya hadir setelah krisis. PLN harus memastikan pelayanan yang andal sebelum masyarakat kembali menjadi korban,” ujarnya. (A)
