Peran Pemodal Asing Harus Diakhiri
Tengoklah uraian akal sehatnya. Air dan tanah milik kita. Pengguna dan pelanggannya masyarakat Batam juga. Uangnya dari kocek masyarakat di sini juga.
Tapi separuh pendapatan atau laba bisnis air ATB Batam mengalir jauh hingga ke Inggris Raya, negerinya konsorsium ATB: Biwater. Dan terakhir sejak 2012, baru berbelok lagi ke Sembcorp anak perusahaan Temasek BUMN Singapura.
Sementara (masyarakat) pelanggan ATB yang warga Batam itu, selalu resah tatkala menghadapi kenaikan tarif air milik negerinya.
Inilah fakta empiris yang membuat kita miris selama 25 Tahun.
Masih kita biarkan terus kondisi seperti ini?
Belum lagi amanat UUD 45 pasal 33 ayat 3 yang mengatakan ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari aspek mana makmurnya? Membeli air ATB sama saja dengan membeli air kemasan.
Tapi, bagaimanapun dan dengan misi apapun, dulunya, kita memahami awal masuknya ATB bersama konsorsiumnya di Batam. Bahwa sudah banyak jasanya dalam membangun kedaulatan air di sini, pun pantas dihormati. Kita tak akan mengulas sampai jauh ke belakang soal itu, sejauh air ATB ke Inggris itu.
Mengapa gurita perusahaan Bangun Cipta Kontraktor (BCK) ini harus menggandeng mitranya dari luar negeri (LN), hanya untuk mengurusi air di Batam. Apakah karena ATB kurang mampu saat itu, atau dengan alasan lain?
Tentu, sejak tahun 1995 (era orde baru), satu perjalanan waktu yang sangat panjang bagi pemodal asing ini menangguk keuntungan atas penjualan air di Batam. Bisnis air ini adalah satu jenis usaha yang seksi dan dengan market yang sangat jelas serta dipastikan berkesinambungan. Sepanjang masa. Tiada ruginya.
Data yang belum terkonfirmasi yang diperoleh :batamnow:, sampai dengan tahun 2007, asumsi laba ATB bersama konsorsiumnya naik rata-rata 10%. Maka diperkirakan total laba bersih ATB sampai dengan tahun 2020 sekitar Rp 1.3 Triliun.
Belum lagi kepemilikan aset ATB yg 1 T itu. Hampir 50% nya milik asing.
Bila diselaraskan dengan komposisi kepemilikan saham asing, maka asumsi laba bersih hasil penjualan air yang dibawa ke luar negeri diperkirakan Rp. 660 Miliar.
Mungkin saking seksinya pundi-pundi bisnis air ini, sampai beberapa perusahaan asing itu saling borong saham di New York Stock Exchange di Amerika. Biwater Internasional sempat berkutat selama 10 Tahun (dari tahun 1995 sampai 2005) bersama ATB.
Kemudian saham Biwater dialihkan ke Cascal Internasional Limited (UK) dari Tahun 2005 ke Tahun 2010.
Di tahun 2010 Sembcorp Singapura melakukan tender over atas saham Cascal sebesar 48,8%. Tahun 2012, saham Cascal diambil oleh Sembcorp secara penuh dengan total 50%.
Mengapa Sembcorp anak Temasek, BUMN Singapura ini merangsek ke ATB? Benarkah Negeri Kaya Dolar Itu Semata-mata Berburu Rupiah ke Batam? Beritanya coming soon…
Ada apa dengan Sembcorp ? Benarkah negeri kaya dolar itu semata-mata berburu rupiah ke Batam atau ada misi lain?
Padahal sebenarnya alih-mengalihkan saham korporasi ATB ini menyalahi ketentuan, karena setiap kepemilikan saham pengelola air dilarang dialihkan sebelum konsesi berakhir.
Kini tibalah masanya, pengelolaan air di Batam mesti merdeka dari campur tangan modal asing.
Ini juga sesuai dengan Nawa Cita Presiden Jokowi menasionalisasi pundi-pundi negeri. Lihatlah, tambang emas Freeport di Papua. Sumur-sumur minyak yang tadinya dominan dikuasai asing, banyak kembali kepangkuan Ibu Pertiwi.
Sekarang bola ada di kepalan satu tangan, yakni di tangan Kepala BP Kawasan Muhammad Rudi yang sekaligus sebagai Wali Kota Batam.
Mau dibawa ke mana pengelolaan air di Batam, khususnya yang dikuasai oleh BP Batam?
Rudi atau pihak Pemko tak mungkin lagi mencari alasan bahwa sulit berkoordinasi dengan pihak BP Batam. Alasan yang sering terjadi pada masa dualisme kepemimpinan terdahulu, sebelum kekuasaan ”negeri” Batam absolut di tangan Rudi.
Atau mindset konsep pengelolaan air ini, hanya berkutat permanen pada pola model kerja sama selama ini, dimana tak lekang dari potensi friksi antar-pengelola dengan Pemerintah Daerah.
Lihalah dalam waktu dekat, Pemprov Kepri hendak menyegel aset ATB. Ini puncak dari tarik-menarik pajak air permukaan yang masih mengantung hingga sekarang. Pajak air yang ditagih Pemprov Kepri sebesar Rp 45 Miliar yang tak diakui pihak ATB, satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pihak ATB tak sudi membayarkannya karena mereka tidak tau dari mana hitung-hitungannya.
Sementara selama ini, pengakuan Head Of Corporate Secretary ATB Maria Y Jakobus, mereka membayar PNBP ke BP Batam dan pajak air permukaan ke Dispenda Provinsi Kepri.
Agaknya masih ada ruang-ruang gelap diseputaran air ATB dan BP Batam yang harus disorot dengan lampu penerang, pada masa transisi konsesi ini.
Atau membiarkan ruang-ruang gelap ini usang sendiri dengan membuka ruang yang baru yang transparan dengan konsep baru sesuai kewenangan Pemko ke depan?
Semua itu kita kembalikan kepada Muhammad Rudi sebagai Wali Kota Batam maupun sebagai Kepala BP Batam.
Mau dialirkan ke mana air Batam ini?(*)
