BatamNow.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mencabut sertifikat hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) terlantar. Hal ini akan dilakukan mulai bulan ini atau paling lama Januari 2022.
“Akan kami lihat HGU dan HGB yang ditelantarkan semuanya, mungkin bulan ini atau bulan depan akan saya mulai cabut satu per satu,” ungkap Jokowi dalam Pembukaan Kongres Ekonomi Umat Islam ke-II, Jumat (10/12/2021).
Dilansir CNNIndonesia.com, Jokowi tak menyebut secara pasti berapa sertifikat HGU dan HGB yang akan dicabut. Hal yang jelas, jumlahnya sangat banyak.
“Yang ditelantarkan ini banyak sekali,” imbuh Jokowi.
Kepala negara mengatakan rata-rata HGU diberikan untuk masa waktu lebih dari 20 tahun dan 30 tahun. Namun, tanah tersebut tak produktif.
“Konsesinya diberikan sudah lebih 20 tahun, 30 tahun lebih. Tidak diapa-apakan, sehingga kami tidak bisa memberikan ke yang lain,” jelas Jokowi.
Sementara, ia menyebut Indonesia sudah memiliki bank tanah saat ini. Dengan demikian, lahan-lahan yang akan dicabut sertifikat HGU dan HGB nya itu akan masuk dalam daftar bank tanah.
“Akan banyak nanti bank tanah kita, sudah ada yang mengomandani, ada banyak sekali yang kami cabuti,” tegas Jokowi.
Di sisi lain, Jokowi mengaku siap mencarikan lahan bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, lahan itu harus digunakan untuk kegiatan produktif.
“Kalau bapak ibu sekalian ada yg memerlukan lahan dengan jumlah sangat besar, silakan sampaikan pada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan, berapa? 10 ribu hektare? 50 ribu hektare?,” ujar Jokowi.
Hanya saja, masyarakat yang butuh lahan besar itu tak bisa memilih lokasi. Jika Jokowi memberikan lahan di provinsi A, maka masyarakat harus terima.
“Tapi jangan menunjuk, pak saya yang di Kalimantan saja. Jangan. Saya yang memutuskan. Oh bapak butuh 10 ribu hektare ya, saya berikan ada nih di Sumatera. Oh 50 ribu hektare, saya ada nih di Kalimantan, silakan,” jelas Jokowi.
Sementara itu sebanyak ± 68.500.000 m2 lahan terlantar dan bermasalah di Kota Batam.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap masalah lahan terlantar di BP Batam ini sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPBB) Tahun 2020. (LL/D)
Pemerintahan batam bertele tele dalam pengurusan dokument seperti di Bp kawasan dan Bpn juga begitu pak
Masyarakat utk pengurusan tempat tinggal aja terlalu sulit pak seperti kavling bertele tele
Di batam masyarakat punya rumah dah puluhan tahun ,,PT pula yg ngaku ngaku