BatamNow.com, Jakarta – Sejalan pertumbuhan penduduk, tata kelola air menjadi bagian penting yang harus dijalankan secara serius. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga dunia.
Hal tersebut ditekankan Presiden Joko Widodo saat membuka Kick Off Meeting of The 10th World Water Forum di Jakarta, Rabu (15/02/2023). “Berbagai program harus dilakukan demi menjamin keberadaan elemen tersebut bisa berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan seluruh makhluk hidup,” kata Gubernur DKI Jakarta 2012-2014 tersebut.
Menurutnya, dibutuhkan upaya penguatan pengelolaan sumber daya air adalah agenda besar yang harus dijalankan secara serius oleh dunia. “Keberlanjutan sumber daya air menjadi isu yang sangat mendesak bagi dunia,” ujarnya.
Dikatakannya, saat ini kebutuhan akan air terus meningkat tajam sejalan dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan produksi pangan dan industri. Di sisi lain, ketersediaan air yang berkualitas dan berkelanjutan semakin minim akibat degradasi lingkungan dan perubahan iklim.
Jokowi menegaskan, air harus bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran bersama. “Pengelolaan sumber daya air secara efisien dan terpadu merupakan agenda yang harus kita kerjakan bersama,” sebutnya.
Dijelaskan sejumlah hal yang hendaknya mendapat perhatian penting yakni, konservasi air, ketersediaan air bersih dan sanitasi, air untuk ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi bencana alam berupa banjir dan kekeringan.
Agenda-agenda tersebut, lanjutnya, harus dikerjakan secara bersama-sama melalui kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, swasta hingga masyarakat.
“Semua agenda itu butuh banyak inovasi, terutama dari sisi finansial,” ungkapnya.
Sementara itu, di Kota Batam, Kepulauan Riau, yang berjarak sekitar 867 kilometer dari Jakarta, masih banyak warga yang menderita lantaran sistem penyediaan air minum (SPAM) di kota tersebut terbilang sangat buruk. Bagaimana tidak! Lantaran distribusi air perpipaan yang macet dan hanya mengalir di pukul sekitar pukul 01.00 WIB – 04.00 WIB, banyak warga Kota Batam dipaksa menunggu kiriman air minum melalui truk-truk tangki. Itu pun tidak jelas dari mana air itu berasal dan bagaimana tingkat higienitasnya.
Hal tersebut sudah berlangsung bertahun-tahum, seolah tanpa solusi. Wali Kota Batam ex-officio Kepala BP Batam Muhammad Rudi malah berencana menaikkan tarif air minum karena katanya butuh dana Rp 4,5 triliun untuk mengganti pipa-pipa serta WTP.
Langsung saja warga menolak. Sudah selama ini warga diharuskan membayar air dengan kualitas pelayanan yang buruk, sekarang justru tarifnya mau dinaikkan.
Sebagian warga mencurigai ini cuma akal-akalan Rudi saja. Kebetulan dia ada rencana mencalonkan diri sebagai Gubernur Kepri pada Pilkada Serentak 2024 nanti. “Ngurus Kota Batam saja gak becus, apalagi mau urus Kepri,” kata banyak warga kritis.
Saat ini, pengelolaan SPAM Batam dipegang oleh konsorsium PT Moya Indonesia dengan PT PP (Persero) Tbk sejak April 2022. Sebelumnya, pengelolaan SPAM dipercayakan kepada PT Adhya Tirta Batam (ATB). Menurut Presiden Direktur (Presdir) PT ATB Benny Andrianto, saat berakhir kontrak pada 14 November 2020, kondisi perpipaan SPAM Batam masih bagus. Ini juga didasari penilaian dari PT Surveyor Indonesia.
Apakah BP Batam sampai tidak punya uang sehingga harus menaikkan tarif air minum? Mengacu pada data produksi tahun 2020, maka diperkirakan BP Batam diperkirakan memperoleh pendapatan sebesar Rp 360 miliar per tahun. Jumlah yang terbilang fantastis tentunya. Menurut Benny, sepanjang 25 tahun ATB mengelola SPAM Batam, BP Batam tidak mengeluarkan dana sama sekali. Lantas kenapa Rudi harus menaikkan tarif air minum? Ada apa dengan Rudi?
Pastinya, dengan pengelolaan air minum yang buruk, BP Batam sudah masuk kategori melanggar hak asasi manusia (HAM). Sebab, sebagai kebutuhan dasar manusia, penyediaan air minum dan air bersih mutlak dilakukan oleh negara. Kalau demikian, lantas apa yang sudah dilakukan Rudi selama ini dalam jabatannya sebagai Wali Kota Batam? Ketika warganya menunggu distribusi air minum, mungkin Rudi sedang asyik menggantang peluangnya di Pilkada Serentak 2024 nanti. (RN)
