BatamNow.com, Jakarta – Rencana penambahan personel Polri dan prajurit TNI, seperti yang dikatakan Panglima TNI dan Kapolri, menuai kritik tajam dari sejumlah pihak.
“Penambahan pasukan memperlihatkan negara lebih mencintai proyek ini daripada rakyatnya,” kata Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau Boy Jerry Even Sembiring, kepada BatamNow.com, di Jakarta, Kamis (14/09/2023).
Sementara itu, Komisioner Mediasi Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo enggan mengomentari jauh terkait hal tersebut. “Kami merekomendasikan kepada aparat penegak hukum setempat untuk menjaga agar situasi tetap kondusif dengan tidak melakukan tindakan-tindakan represif dan upaya-upaya kriminalisasi yang selama ini diadukan oleh warga Rempang,” tegasnya.
Dikatakannya, sepanjang belum ada kesepakatan antara pihak BP Batam dan stakeholders di sana dengan warga Rempang, sebaiknya tidak dilakukan kegiatan apapun karena itu berpotensi menyulut emosi warga yang bisa berujung pada kericuhan lagi.
@batamnow Penyidik Polresta Barelang ke Pantai Melayu, Warga Protes Seawall Dicongkel Ambil Sampel Batu Karang Baca Beritanya di BatamNow.com #fyp #fypシ #fypシ゚viral #batamnow #bpbatam #barelang #batam #rempang #galang #semuatentangbatam #batampunyacerita #kotabatam #batamsirkel #batamisland #batamnews #batamhits #muhammadrudi ♬ Dj Entah Siapa Yang Salah – Alengka Record
Masuk Genosida?
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan enggan mengomentari saat ditanya, apakah penggusuran/ relokasi sepihak terhadap semua penduduk asli suku Melayu, Orang Laut, Orang Darat, dan suku lainnya di Pulau Rempang, bisa dikategorikan kejahatan Genosida sesuai UU 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia?
“Maaf, saya tidak bisa berkomentar terkait hal tersebut,” ujar Hari, ketika dihubungi BatamNow.com, hari ini, Kamis (14/09).
Sementara itu, Boy Sembiring menjelaskan, “Tentu bukan genosida secara langsung. Tapi dampak penggusuran dapat mengakibatkan komunitas Melayu bercerai berai, bahkan ada rasa ketidaknyamanan di tempat yang baru nantinya. Itu bisa berujung dampak fatal pada kehidupan orang Melayu nantinya”.
Dia menambahkan, satu-satunya cara melalui musyawarah dan mufakat adalah apa yang dapat dilakukan pemerintah dengan masyarakat Rempang.
Sayangnya, Pemerintah mengajak dialog dengan cara pengerahan pasukan dan seolah tidak ada hal yang bisa didiskusikan lagi karena mereka (pemerintah) sudah membawa keputusan dan aspirasi warga Rempang seperti tak dihiraukan. (RN)
