BatamNow.com – Komisi Nasional Hak Asasi Nasional (Komnas HAM) bakal turun lagi ke Pulau Rempang, Kota Batam, untuk melihat langsung situasi terkini, terutama jelang Pilkada Serentak 2024.
“Sejumlah LSM dan komunitas masyarakat sejauh ini tidak memberi laporan konkrit terkait situasi dan perkembangan di Rempang. Ini sangat disayangkan. Harusnya tetap ada komunikasi sehingga kami dapat membantu mencarikan jalan keluarnya,” kata Komisioner Mediasi Komnas HAM RI, Dr. Prabianto Mukti Wibowo, kepada BatamNow.com, di Jakarta, hari ini, Kamis (11/07/2024).
Prabianto menuturkan, pihaknya hanya bisa memantau lewat pemberitaan di media-media. Salah satu yang dinilainya begitu concern memberitakan adalah media ini. “Kami memberi apresiasi kepada BatamNow.com yang terus secara konsisten berjuang bersama-sama warga Rempang,” tuturnya.
Menurutnya, PSN Rempang Eco-City mirip dengan PSN di tempat lain, di mana pemerintah menggunakan pendekatan kekuasaan untuk melancarkan rencana investasi meski harus ‘mengalahkan’ hak-hak warga. “Harusnya tidak demikian. Kalau memang pemerintah komitmen menarik investor, harus terbuka ke masyarakat dan menyiapkan segala sesuatu keperluan masyarakat, bila memang harus direlokasi,” katanya.
Diakuinya, PSN di sejumlah tempat ternyata memiliki dampak sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat setempat. “Sebenarnya tinggal bagaimana pendekatan yang dibangun sejak awal. Kami yakin masyarakat pun terbuka dengan kehadiran investasi. Namun, mereka pun harus juga dimanusiakan. Bukan direlokasi di tempat-tempat yang tidak jelas. Siapkan dulu sarana dan prasarana bagi masyarakat, baru dipindah. Kunci semua itu kan komunikasi dan good will,” tegas Prabianto.
Saat ini, lanjutnya, Komnas HAM tengah melakukan kajian-kajian tentang seberapa besar dampak PSN terhadap kondisi masyarakat. “Apa yang terjadi di Rempang menjadi bukti bahwa PSN yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat bisa dikatakan tidak berhasil mensejahterakan masyarakat,” imbuhnya.
Dari hasil kajian tersebut, sambung Prabianto, nantinya Komnas HAM akan membuat rekomendasi perbaikan terhadap penerapan PSN kedepannya.
Lebih jauh Prabianto mengatakan, menjadi hak warga Rempang untuk menolak wilayahnya dimasuki oleh orang-orang yang tidak dikenal, apalagi berniat memasang patok. Bahkan untuk menolak direlokasi pun menjadi hak masyarakat Rempang. “Kalau memang warga di sana tidak menghendaki, ya tolak saja. Pemerintah pun tidak boleh memaksakan,” tandasnya.
@batamnow Di Malam Iduladha, Warga Rempang Bersumpah Tolak Penggusuran Baca Beritanya di BatamNow.com #batamnow #batamtiktokcommunity #batamhits #batamnews #batamisland #batamsirkel #kotabatam #batampunyacerita #semuatentangbatam #galang #rempang #barelang #bpbatam #muhammadrudi #fyp #fypシ #fypシ゚viral #jokowidodopresidenkita #jokowidodo #rempangecocity #rempanggalangtanahmelayu #ham #komnasham #rempanggalangtanahmelayu ♬ Takbiran – Nursilian
Pilkada Serentak
Apakah PSN Rempang Eco-City harus dihentikan, mengingat ada hajatan besar Pilkada Serentak? “Secara nasional pembangunan harus tetap berjalan, meski ditengah gelaran Pilkada Serentak 2024. Hanya saja, jangan sampai karena Rempang Eco-City, ada hak-hak Konstitusi warga Rempang yang dilanggar. Misal, karena sikap warga Rempang menolak PSN, maka hak Konstitusionalnya akan hilang,” tukasnya.
Namun, kalau memang karena kejadian PSN ini, warga memilih abstain dalam Pilkada 2024 nanti, ya itu menjadi haknya juga. “Ya itu konsekuensi, sekaligus cerminan bahwa kebijakan pemerintah belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat,” serunya.
Prabianto meminta BP Batam dan Pemkot Batam bisa sama-sama menjaga kondusivitas di Rempang dalam suasana pesta demokrasi lokal ini. “Jangan lakukan tindakan-tindakan sepihak yang memancing kekeruhan dalam masyarakat jelang Pilkada Serentak ini. Karena resistensinya akan sangat tinggi dan bisa berpengaruh, tidak hanya lokal, tapi juga nasional,” ucapnya mengingatkan.
Dirinya juga menegaskan, Komnas HAM akan turun ke Rempang lagi untuk melihat langsung perkembangan dan kondisi di lapangan. “Kami akan upayakan untuk datang ke Rempang dan melihat langsung kondisi riil di sana serta bertemu dengan masyarakat lagi,” cetusnya.
Tak hanya itu, Komnas HAM juga berencana melakukan rapat koordinasi dengan para stakeholder baik yang di pusat maupun Batam. “Kunci penyelesaian Rempang ini ada di Pemerintah Pusat. Dalam hal ini Kementerian Investasi/BKPM. Kami akan kembali melakukan komunikasi yang intens dengan berbagai pihak untuk memantau pelaksanaan PSN di sana. Jangan hanya gembar-gembor di awal, lalu meredup, sementara masyarakat sudah tercerai-berai,” pungkasnya. (R)
