BatamNow.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyinggung permasalahan di Pelabuhan Internasional Batam Center dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BP Batam di Jakarta, pada Senin (02/12/2024).
Dalam RDP itu Andre Rosiade menyinggung persoalan yang tengah terjadi di pelabuhan yang bertaraf internasional itu.
Adapun singgungan itu perihal tender yang terkesan tertutup dan soal perencanaan pengadaan lahan yang rencananya akan mendapat investasi sebesar Rp 3,8 triliun untuk pengembangan wilayah pelabuhan dan pembangunan areal komersil.
Namun, ternyata pemenang tender baru menginvestasikan dana sekitar Rp 83 miliar, di tahap awal.
Kemudian menurut, Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Wan Darussalam, bahwa proses lelang itu dilakukan secara terbuka dan ada pembentukan panita.
Dalam tender itu, ada beberapa kriteria yang ditetapkan, karena Pelabuhan Batam Center ke depan bukan hanya mengembangkan pelabuhannya, tapi konsepnya sudah terintegrasi dengan kawasan jasa atau komersial lainnya.
Di tahun pertama, kata Wan, untuk tahap awal pemenang tender baru menginvestasikan di pelabuhan Itu sekitar Rp 80-an miliar.
“Tapi pelabuhan berjalan seperti normal, tidak ada perjalanan pelabuhan yang terhambat seperti yang dilakukan oleh PT Synergy. Bahkan penerimaan kita lebih dari pelabuhan itu lebih naik daripada Synergy pak,” ucap Wan, dalam RDP itu.
Menurut pendapat Wan Darussalam bahwa pelabuhan itu tidak ada kendala setelah pergantian pengelola pelabuhan dari PT Synergy Tharada ke PT Metro Nusantara Bahari.
Di tengah klaim BP Batam pelabuban berjalan normal, ada satu dari tiga ponton fasilitas sandar feri penumpang internasional di Pelabuhan Batam Center masih “terborgol” dan tak dapat difungsikan.
Penyegelan itu dilakukan pihak PT Synergy Tharada, perusahaan pengelola lama karena hak mereka yang belum terselesaikan oleh BP Batam. Penyegelan dilakukan sejak 2 Agustus lalu.
Ponton itu dibangun oleh PT Synergy Tharada pada tahun 2015 atas persetujuan BP Batam, dan di luar investasi sebagaimana diatur dalam perjanjian.
Kronologi penambahan ponton itu, dulunya, untuk mengatasi penumpukan antrean feri terutama pada hari-hari besar dimana trip kapal ditambah karena jumlah penumpang melonjak.
Pantauan langsung BatamNow.com di pelabuhan, hingga kini satu ponton masih tersegel.
Purwiyanto saat menjabat Plh Kepala BP Batam, sewaktu kepala BP Batam, Muhammad Rudi sedang cuti kampanye, mengeluarkan pernyataan soal ponton itu.
Kata Purwiyanto, ia sudah memerintahkan agar ponton yang mengundang masalah di pelabuhan itu segera dibongkar, tapi tak dilaksanakan atau diindahkan.
“Ini sdh saya suruh lekas bongkar,” kata Purwiyanto kepada BatamNow.com, melalui pesan di WhatsApp, Senin (18/11) setelah dikabari berita kondisi pelabuhan itu.
Mengapa perintah Purwiyanto tak kunjung dieksekusi?
Direktur Badan Usaha (BU) Pelabuhan BP Batam, Dendi Gustinandar yang memiliki kekayaan Rp 3,1 miliar ini, tak merespons konfirmasi BatamNow.com, yang dikirimkan lewat WhatsApp pada Senin (18/11).
“Katanya tak ada kendala rupanya BP Batam, tampaknya, seperti tiarap atas tindakan pihak PT Synergy Tharada,” kata beberapa orang pelabuhan di kantin belakang pelabuhan.
Apakah Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam Wan Darussalam mengetahui permasalahan ponton yang “di borgol” oleh pihak pengelola lama PT Synergy Tharada, sehingga ia mengatakan bahwa operasional di pelabuhan itu berjalan seperti normal?
Pertanyaan itu coba dikonfirmasi wartawan BatamNow.com lewat WhatsApp kepada Wan Darussalam, namun tak direspons hingga berita ini dipublikasikan. (A)
Apakah benar PUTRA dari nomor satu di BP Batam sebagai salah satu investor di PT. Metro Nusantara Bahari. Ini melanggar hukum atau legal legal saja?