BatamNow.com – Pembangunan Rumah Sakit Internasional Mayapada Apollo Batam International Hospital (MABIH) resmi dimulai, ditandai dengan peletakan batu pertama di kawasan Sekupang pada Rabu (27/08/2025).
Presiden Komisaris Mayapada Healthcare, Jonathan Tahir, menyampaikan bahwa rumah sakit tersebut ditargetkan rampung dalam dua tahun, tepatnya akhir 2027.
Nilai investasi yang digelontorkan diprediksi mencapai lebih dari Rp 1 triliun.
“Kami sangat yakin bahwa rumah sakit MABIH ini akan menjadi nilai tambah positif bagi Batam dan juga Indonesia,” ujar Jonathan dalam pidatonya saat seremoni peletakan batu pertama.
Yang menarik, Jonathan secara gamblang menyatakan bahwa pembangunan rumah sakit ini merupakan jawaban atas tantangan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Jawabannya sangat simpel. Kami menjawab tantangan dari Pak Prabowo, bagaimana kami bisa dari pihak swasta berkontribusi dalam membantu pemerintah. Dan kami yakin dengan lokasi yang sangat strategis kita bisa menahan devisa keluar,” tegasnya.
Pernyataan ini langsung mengundang tanda tanya di tengah masyarakat Batam.
Pantauan BatamNow.com, banyak yang mempertanyakan mengapa Jonathan hanya menyebut nama Prabowo, tanpa menyinggung Presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi), yang justru menetapkan dasar hukum proyek ini melalui kebijakan pemerintah.
Sebagaimana diketahui, pembangunan kawasan rumah sakit internasional di Batam merupakan kelanjutan dari penetapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Kesehatan.
PP tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 7 Oktober 2024.
Dalam aturan itu, KEK Kesehatan ditetapkan di Sekupang dengan luas 23,10 hektare, sementara KEK Pariwisata ditetapkan di Nongsa seluas 24,7 hektare.
Dalam PP juga ada pasal yang mengatur paling lambat dalam masa tiga tahun RS masa pembangunan.
Strategi Menahan Devisa Keluar
Lebih lanjut, Jonathan menjelaskan alasan strategis Mayapada membangun MABIH di Batam.
Menurutnya, lokasi Batam yang sangat dekat dengan negara tetangga menjadikannya titik penting untuk mengurangi arus keluar devisa dari sektor kesehatan yang mencapai triliunan rupiah.
“Dan dengan adanya MABIH, kami yakin pasien-pasien Indonesia akan berkurang ke luar negeri,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia menyatakan kepercayaan diri bahwa MABIH mampu bersaing secara kualitas dan fasilitas dengan rumah sakit di negara tetangga.
Komitmen Serius, Harap Dukungan Pemko dan BP Batam
Dalam acara tersebut, Jonathan turut meyakinkan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, yang hadir secara langsung, bahwa proyek ini akan menjadi salah satu proyek strategis yang sukses.
“Secara otomatis akan menambah lapangan kerja. Kami yakin juga ini akan menambah nilai ekonomi kepada daerah Batam,” ujarnya.
Ia pun menegaskan bahwa perjalanan Mayapada Healthcare di Batam baru saja dimulai dan masih banyak pekerjaan rumah ke depan.
Ia juga memohon dukungan dari Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, yang hadir sebagai pemimpin acara, baik dalam kapasitasnya sebagai Kepala BP maupun Wali Kota Batam.
Sementara itu, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, tak tampak hadir membersamai Amsakar.
Padahal, biasanya Li Claudia sering bersama Amsakar Achmad dalam setiap acara pemerintahan di Batam.
Gagal Kelola RSBP, Mayapada Lanjutkan Bangun Sendiri
Sebelum PP KEK ditetapkan oleh Jokowi, sekitar tahun 2022 Mayapada sempat menjajaki rencana kerja sama operasional dalam mengelola RSBP Batam, yang telah beroperasi puluhan tahun sejak era Otorita Batam.
Namun upaya itu gagal. Hingga masa jabatan Muhammad Rudi sebagai Kepala BP Batam berakhir, perjanjian kerja sama tak kunjung disepakati dan diteken.
Kemudian, baik Amsakar maupun Li Claudia Chandra setelah menjabat, justru memilih mempertahankan RSBP dengan alasan rumah sakit tersebut masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi RSBP merupakan salah satu RS rujukan utama bagi peserta BPJS di Batam.
Sementara itu, Mayapada Internasional Group melalui proyek MABIH, bukan bagian dari layanan BPJS. (Red)
