BatamNow.com, Tanjungpinang – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Riau (Kepri) mendukung upaya DPRD Provinsi Kepri untuk mengembangkan sektor labuh jangkar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru.
Hal tersebut ditegaskan dalam pertemuan antara Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan dengan jajaran pengurus PWI Kepri dan PWI Tanjungpinang di ruang tamu pimpinan DPRD Kepri, Dompak, Senin (20/10/2025).
Iman yang dikenal humoris sesekali melontarkan candaan ringan. Gelak tawa pun terdengar mengisi ruangan yang sore itu menjadi tempat diskusi hangat antara legislatif dan insan pers.
Hadir Ketua PWI Kepri Saibansah Dardani, Ketua Dewan Penasehat Marganas Nainggolan, Ketua Dewan Kehormatan Parna Simarmata, Ketua Dewan Pakar Ramon Damora, serta para pengurus lainnya.
“Sebenarnya pertemuan bisa saja di Batam. Namun Dompak (pulau tempat kantor DPRD Kepri, red) perlu juga dilihat langsung. Biar kawan-kawan pengurus PWI Kepri merasakan gelombang laut,” kata Iman.
Pertemuan itu merupakan agenda khusus DPRD Kepri untuk berdialog dengan PWI Kepri. Sebagian besar pengurus organisasi wartawan tertua di Indonesia tersebut berdomisili di Batam, sementara sebagian lainnya berada di ibu kota provinsi, Tanjungpinang.
Dalam perbincangan yang berlangsung lebih dari satu jam itu, berbagai ide mengalir dari para pengurus PWI, mulai dari gagasan untuk memperkuat peran organisasi hingga masukan terkait arah pembangunan daerah. Iman menyimak dan menanggapi satu per satu usulan tersebut.
Salah satu topik serius yang muncul adalah soal menurunnya ruang fiskal Kepri akibat berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD). Kondisi ini membuat PAD belum mampu menutup kekurangan tersebut.
Proyeksi DPRD menunjukkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri tahun 2026 berpotensi turun drastis hingga menjadi Rp 3,2 triliun, dari sebelumnya di atas Rp 4 triliun. Dampaknya, sejumlah program dan proyek pembangunan dikhawatirkan tertunda.
Situasi itu dinilai ironis mengingat Kepri dikenal memiliki kekayaan laut dan sumber daya alam yang melimpah. Dengan 96 persen wilayah berupa perairan, Kepri sejatinya adalah “lumbung potensi” yang belum tergarap optimal.
Mendengar topik tersebut, ekspresi Iman berubah serius. Ia menegaskan, persoalan ini menjadi perhatian utama DPRD Kepri.
Iman memaparkan banyak sekali potensi kemaritiman Kepri, mulai dari perikanan budidaya, perikanan tangkap hingga pariwisata bahari. Ada berbagai jenis tambang seperti pasir kuarsa dan timah. Jika potensi tersebut tidak diangkut semua keluar Kepri, maka angkanya sangat besar untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
“Harapan kita sumber daya alam Kepri ya, tidak diangkut semua,” imbuh Iman.
Ia menyoroti selama ini sebagian besar kekayaan alam Kepri justru mengalir ke pusat dan hanya sedikit yang kembali ke daerah. Padahal, potensi tersebut bisa menjadi sumber utama peningkatan PAD.
Fokus pada Sektor Labuh Jangkar
Salah satu solusi yang ditawarkan Iman untuk memperkuat fiskal daerah adalah sektor labuh jangkar.
“Dari sumber daya alam yang begitu besar, sektor labuh jangkar bisa kita andalkan dengan cepat. Kekayaan-kekayaan lain juga bisa, tapi masih butuh prosesnya panjang,” terang Iman.
Untuk itu, DPRD Kepri telah mengirim surat resmi kepada Kementerian Perhubungan dan DPR RI agar memberikan kewenangan pengelolaan jasa labuh jangkar kepada pemerintah provinsi. Saat ini, kewenangan tersebut masih berada di tangan kementerian dan memerlukan perjanjian bersama dengan Gubernur Kepri untuk dapat dilaksanakan.
“Kuncinya sebenarnya adalah kolaborasi pengelolaan kemaritiman. Khususnya lagi sektor labuh jangkar, baru ini bisa terlaksana,” imbuh Iman.
Menurutnya, realisasi program ini membutuhkan kerja sama lintas lembaga—antara pemerintah daerah dan pusat, DPRD dan DPR RI, serta dukungan dunia usaha.
“Kita mempunyai empat orang anggota DPR RI asal Kepri, yang bisa mendorong cepat terlaksana dan terealisaainya labuh jangkar di Kepri. Kita mengajak dan menyuratinya secara resmi,” ujar Iman.
Dari hasil berbagai kajian, potensi pendapatan dari sektor labuh jangkar di Kepri diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun hingga Rp 3 triliun per tahun. Titik-titik strategisnya tersebar di enam lokasi utama: Tanjungbalai Karimun, Pulau Nipah, Pulau Galang, Kabil, Tanjung Berakit, serta kawasan Batuampar dan Sekupang. (*)
