BatamNow.com – Gubernur DPW Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kepulauan Riau (Kepri), Yusril Koto menanggapi demonstrasi ratusan orang di depan kantor Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu di Ruko Bida Asri 2, Batam Kota, Senin (15/06/2026).
Aksi tersebut dipicu unggahan di media sosial menayangkan Gubernur LIRA Kepri meminta transparansi terkait proyek di Pulau Kasu dan disebutnya terindikasi melibatan oknum anggota dewan.
Saat dihubungi, Yusril mengatakan tidak mengetahui jalannya demonstrasi itu. Ia menyebut per tanggal 8 Juni dirinya sudah meninggalkan Batam untuk kegiatan sosial, dan ketika hari ini tengah dalam perjalanan menuju Medan.
Yusril menegaskan, unggahannya itu tidak ada maksud menyinggung suku maupun masyarakat tertentu.
‘Saya kan tidak menyinggung suku, saya tidak menyinggung masyarakat kok. Nggak ada masyarakat saya singgung,” jelasnya, Senin (15/06).
Menurutnya, pernyataan LIRA Kepri lewat unggahan media sosial sebagai kontrol sosial terhadap proyek yang menggunakan uang negara.
“Jadi ada caption ‘Minta transparansi, LSM LIRA Kepri Desak Pengusutan Dugaan Proyek Siluman di Pulau Kasu’, di bawahnya ‘Diduga Ada Main Oknum Dewan’. Terus masyarakat mana yang tersinggung? Suku mana yang tersinggung? Saya kontrol sosial kok, karena ada uang negara di situ, uang pajak rakyat,” terang Yusril.
Menurutnya, persoalan ini bermula dari laporan seorang penyedia material bangunan yang mengaku telah memasok bahan untuk proyek batu miring sejak September 2025 hingga Mei 2026 dengan nilai ratusan juta rupiah.
Namun saat menagih pembayaran, penyedia material tersebut disebut mendapat penjelasan bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) proyek dimaksud belum diterbitkan.
“Setelah ditelusuri, ternyata proyek batu miring itu baru Juni ini keluar. LSM LIRA Kepri minta transparansi, kok bisa material dikirim, dikerjakan, proyeknya baru keluar?” kata Yusril.
Atas temuan tersebut, LIRA Kepri meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek penahan ombak yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp 4 miliar.
Menanggapi aksi massa yang berujung pada pencopotan atribut LIRA Kepri dan pelemparan kaca kantor, Yusril mengungkap pihaknya akan menempuh jalur hukum.
“Saya sudah meminta wakil gubernur LIRA Kepri dengan anggota lain untuk membuat laporan pidana pengerusakan,” tegasnya.
Yusril mengaku, pihaknya juga memperoleh informasi dan menduga massa aksi dimobilisasi oleh pihak tertentu.
“Dan ini informasi di lapangan, saya menduga kuat ini dibayar, dimobilisasi oleh oknum dewan. Tahulah siapa oknum dewan di Pulau Kasu itu. Yang mengerjakan proyek itu juga keluarga oknum dewan,” ujarnya.
Diberitakan, unjuk rasa di kantor DPW LIRA Kepri diikuti oleh ratusan orang yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pulau Kota Batam.
Warga Pulau Kasu, Jaya Laksana yang ikut dalam aksi, menegaskan masyarakat di sana tersinggung atas penggunaan istilah “proyek siluman” dalam pernyataan Gubernur LIRA Kepri yang diunggah di media sosial. (H)
