BatamNow.com, Kuningan – Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat meminta jurnalis meninggalkan profesinya saat abai terhadap kepentingan publik.
Dilansir AyoBandung.com, pihaknya melarang jurnalis mengutamakan kemitraan dengan penguasa, bila kemudian kepentingan publik justru dikesampingkan jurnalis. Jurnalis, tegasnya, merupakan profesi yang punya fungsi sebagai kontrol sosial.
“Jangan mengekor penguasa, jangan terbuai dengan kemitraan penguasa, bahkan kepentingan iklan sekalipun, hentikan hal seperti itu. Kalau tidak bisa, tinggalkan profesi Anda sebagai jurnalis,” katanya saat melantik pengurus PWI Kabupaten Kuningan periode 2021-2023 di aula Sangkan Resort Aqua Park, Kamis (25/02/2021).
Jurnalis harus bekerja berdasarkan hati nurani dan berdasarkan kepentingan publik.
Dia mengingatkan jurnalis punya kewajiban sebagai kontrol sosial. “Bikin berita untuk kepentingan publik,” tegasnya.
Pihaknya mendorong jurnalis se-Jabar bersikap profesional dengan mematuhi segala aturan yang berlaku, termasuk kode etik jurnalistik, elemen jurnalisme, maupun kode etik perilaku jurnalis. Ketaatan pada aturan perundang-undangan maupun kode etik membentuk profesionalisme jurnalis.
“Wartawan profesional itu sosok kontrol sosial yang hebat,” cetusnya.
Profesionalisme jurnalis juga ditunjukkan dengan memberi perhatian pada hal kecil, salah satunya saat mewawancarai narasumber.
Dia meminta jurnalis mempersiapkan segala sesuatu sebelum melakukan pekerjaannya, termasuk menyiapkan peralatan maupun mengulik bahan yang diperlukan selama wawancara.
Dalam kesempatan itu, dia khusus meminta pengurus PWI Kabupaten Kuningan menjalankan sumpahnya. Mereka pun diamanati untuk menyosialisasikan pentingnya perusahaan pers berbadan hukum.
“Perusaahan pers harus berbadan hukum supaya dapat perlindungan dari Dewan Pers. Jadi, ketika ada delik pers, perusahaan pers yang berbadan hukum akan dilindungi Undang-undang Pers,” kemukanya.
PWI setempat diminta menggiring perusahaan pers sebagai perusahaan yang sehat. Di sisi lain, Hilman pula mengapresiasi kemitraan yang terjalin baik antara pers dengan Pemkab Kuningan.
Bupati Kuningan, Acep Purnama dalam kesempatan itu menunjuk jurnalis sebagai mitra pemerintah. Dia meyakini, jurnalis telah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga informasi yang diperoleh pun dapat dipertanggungjawabkan.
“Informasi yang dihasilkan tentu bermanfaat. Sebaliknya, informasi yang tidak baik, seperti hoaks, tentu tidak baik,” ungkapnya.
Pihaknya tetap mengharapkan kritik membangun jurnalis bagi kemajuan Pemkab Kuningan. Kritik, baginya, merupakan pengingat untuk menghindari kesalahan.
Dia pun mempersilakan jurnalis menyampaikan aspirasi. Lebih jauh, kolaborasi antara pers dan pemerintah diharapkan akan mendatangkan lebih banyak manfaat.
“Penyampaian aspirasi dan kolaborasi sah-sah saja, asal bermanfaat,” tandasnya.
Sementara, Ketua PWI Kabupaten Kuningan, Nunung Khazanah menyoroti pandemi yang berdampak pada setiap sektor kehidupan. Covid-19 juga dinilai telah meningkatkan kemiskinan di Kabupaten Kuningan.
“Kemiskinan makin tinggi akibat pandemi,” ujarnya.
Untuk ini, pihaknya berharap Pemkab Kuningan maupun pihak terkait lain menggali sektor potensial, mulai pertanian, pariwisata, hingga UMKM.
Di sisi lain, dia tak menampik, pers punya peran sebagai corong perubahan. Profesionalisme jurnalis pun didorong pihaknya.
Untuk ini, PWI Kabupaten Kuningan sendiri menginisiasi sejumlah program yang dipandang dapat lebih mendewasakan jurnalis.
“Kami dirikan Rumah Pintar Jurnalis untuk memfasilitasi masyarakat yang menyukai jurnalistik karena ternyata banyak yang tertarik. Di sana mereka bisa kursus jurnalistik,” terangnya.
Pihaknya pula menginisiasi sebuah program bernama Ngopi atau Ngbrol Penuh Inspirasi. Program ini merupakan ajang untuk membahas isu-isu lokal.
Selain itu, ada pula website PWI Kabupaten Kuningan yang memuat kepengurusan, hingga aturan perundang-undangan terkait pers serta kode etik jurnalistik.(*)
