BatamNow.com – Budaya kekerasan dalam pendidikan kepolisian dan relasi kuasa antara senior dan junior menjadi sorotan dalam sidang perkara pembunuhan Bripda Natanael Simanungkalit di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis (12/11/2026).
Hal itu disampaikan ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Dr. Azmi Syahputra, saat memberikan keterangan dalam persidangan yang menjerat tiga terdakwa, yakni Al-Farizy, Guntur, dan Asrul.
Azmi menjelaskan, penentuan pertanggungjawaban pidana setiap terdakwa tidak cukup hanya didasarkan pada keterlibatan mereka dalam peristiwa tersebut.
Menurutnya, majelis hakim juga perlu menilai sikap batin, kehendak, serta kemungkinan adanya tekanan atau dominasi pihak lain.
“Tentu membaca sikap batin yang ada dalam batin seseorang akan sulit. Namun, dalam beberapa kasus, saya biasanya meletakkan pada ada kendali atau tidak, kendali di luar keinginannya,” ujar Azmi.
Ia menilai, dalam hubungan senior dan junior, perlu diteliti apakah tindakan seseorang benar-benar didasarkan pada kehendaknya sendiri atau dipengaruhi kekuasaan pihak yang lebih superior.
Azmi juga menyinggung konsep meeting of the minds, yakni kesamaan kehendak di antara para pelaku dalam mencapai tujuan tindak pidana.
“Sepanjang pelaku yang dihadapkan tidak punya keinginan yang sama untuk mencapai tujuan tersebut, sulit untuk kita dekatkan pada mens rea dari setiap pelaku, kecuali ada kekuatan dari luar si pelaku yang dominan. Itu yang saya sebut relasi kuasa,” ujarnya.
Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempertanyakan penjelasan tersebut.
JPU menilai, keberadaan ketiga terdakwa dalam satu ruangan saat pembunuhan terjadi tidak serta-merta menunjukkan mereka berada dalam kondisi terpaksa atau tidak memiliki pilihan untuk menghentikan perbuatannya.
Menurut JPU, para terdakwa masih memiliki kesempatan untuk menolak, membantah, atau menghentikan perbuatan tersebut apabila memang mendapat tekanan dari pihak lain.
Menanggapi hal itu, Azmi justru menyoroti budaya kekerasan dan senioritas yang menurutnya masih menjadi persoalan dalam pendidikan kepolisian.
Ia mengaku pernah menerima sejumlah cerita dari kalangan kepolisian yang datang ke kampusnya untuk menyampaikan pengalaman mereka.
“Saya harus sampaikan supaya kita tercerahkan. Pendidikan kepolisian itu masih ada budaya kekerasan. Mereka digebukin, malam-malam dipukulin. Ini menurut saya seperti melazimkan sesuatu yang akhirnya kalau mereka tidak menuruti senior, menjadi persoalan,” ungkap Azmi.
Ia mengatakan, tekanan dalam relasi senioritas tidak selalu berbentuk ancaman menggunakan senjata api. Kekerasan yang dilakukan berulang kali juga dapat membentuk ketakutan sehingga seseorang merasa tidak memiliki pilihan.
“Ancaman memang bukan pistol, tetapi ada budaya-budaya kekerasan yang terjadi. Inilah yang menjadi catatan kita bersama,” katanya.
JPU kemudian mempertanyakan apakah kondisi yang dijelaskan ahli tersebut dapat disamakan dengan alasan pembenar bagi ketiga terdakwa dalam melakukan tindak pidana.
Azmi kemudian menjelaskan bahwa kondisi tersebut lebih tepat dikaitkan dengan alasan pemaaf, bukan alasan pembenar dalam hukum pidana.
Pertanggungjawaban Harus Dilihat Proporsional
Dalam persidangan, JPU juga mempertanyakan pertanggungjawaban para terdakwa atas kematian korban, termasuk kemungkinan mereka memahami bahwa serangan terhadap organ tubuh vital dapat mengakibatkan kematian.
JPU mengingatkan bahwa anggota kepolisian mendapatkan pembekalan bela diri sehingga semestinya memahami bagian tubuh yang berbahaya apabila menjadi sasaran serangan.
Azmi mengatakan, akibat perbuatan tetap harus diperhitungkan. Namun, pertanggungjawaban masing-masing terdakwa harus dinilai secara proporsional dengan melihat kehendak dan peran mereka.
“Ya, itu tidak bisa kita hindari. Ada akibat yang terjadi. Maka kita letakkan pada dosis yang seimbang. Di mana letaknya tadi, apakah para pelaku memang menginginkannya sejak awal, termasuk akibat yang terjadi?” jelasnya.
JPU kemudian mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan sejumlah saksi, ketiga terdakwa disebut turut melakukan kekerasan. Bahkan, mereka disebut mengawali pemukulan ke bagian organ vital korban sebelum terdakwa utama melakukan kekerasan fisik.
JPU menegaskan, tindakan memukul bagian vital korban disebut sebagai inisiatif ketiga terdakwa dan bukan berdasarkan arahan terdakwa utama.
Menanggapi hal itu, Azmi menyatakan bahwa apabila benar tindakan tersebut merupakan inisiatif sendiri, perlu dilihat kembali apakah terdapat kesamaan kehendak atau meeting of the minds di antara para pelaku.
Ia juga meminta fakta persidangan dikonfrontasikan dengan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP), termasuk untuk mengetahui siapa pihak yang paling dominan mengendalikan situasi.
“Kalau begitu, apakah penyerangan pada organ vital tadi itu atas kehendak dia atau diarahkan supaya tekanan dan pukulan-pukulan itu diletakkan pada arah itu?” tanya Azmi.
Azmi menambahkan, apabila seseorang benar-benar menginisiasi suatu perbuatan, hal tersebut perlu dinilai secara berbeda. Akan tetapi, pengaruh kekuasaan dan dominasi dalam peristiwa tetap harus diteliti.
Hakim Gali Kemungkinan Mens Rea Berubah
Hakim anggota dalam persidangan turut menggali kemungkinan munculnya kesengajaan atau mens rea ketika tindak pidana sedang berlangsung.
Hakim mempertanyakan apakah seseorang yang awalnya tidak memiliki kesamaan kehendak dengan pelaku lain dapat kemudian memiliki niat yang sama di tengah berlangsungnya perbuatan. Sebaliknya, kesamaan kehendak yang sebelumnya ada juga dimungkinkan berubah.
Menjawab pertanyaan itu, Azmi memperkenalkan pendekatan yang disebutnya DNA, singkatan dari Delik, Nexus, dan Akuntabilitas.
Menurutnya, penentuan pertanggungjawaban pidana harus dimulai dengan mengidentifikasi subjek, objek, tempat kejadian (locus) dan waktu kejadian (tempus), delik, hubungan sebab akibat, hingga akuntabilitas masing-masing pihak.
“Di titik delik apa dan sebab akibat apa, saya menyebutnya DNA. Delik, nexus, dan akuntabilitas. Setelah kita lihat ada delik untuk melihat nexus-nya, menetapkan pada mens rea dan actus reus-nya,” ujarnya.
Terkait kemungkinan adanya relasi kuasa meski peristiwa terjadi di luar jam dinas kepolisian, Azmi menjelaskan bahwa hal tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh hubungan kedinasan.
Hal yang perlu diteliti adalah siapa yang memiliki dominasi, mengendalikan situasi, serta apakah senioritas memengaruhi tindakan pihak lainnya.
Menurutnya, penguasaan terhadap tempat kejadian juga dapat menjadi salah satu petunjuk untuk melihat dominasi seseorang.
“Biasanya dalam keadaan relasi kuasa, atau mungkin ada petinggi atau senior, maka yang dominan itu biasanya diletakkan pada senioritas. Lihatlah senioritas itu apakah bisa masuk ke ruang tersebut, apakah itu ruang dia,” jelasnya.
Selain membahas kesengajaan dan relasi kuasa, Azmi juga menjelaskan pentingnya melihat motif seseorang dalam melakukan tindak pidana, termasuk ketika seseorang melakukan pemukulan atau tendangan berulang kali hingga menghilangkan nyawa orang lain.
Azmi juga menyinggung Pasal 54 KUHP Nasional yang menurutnya menjadi pedoman dalam menilai motif, tujuan, dan sikap batin pelaku sebelum menjatuhkan pidana.
“Pasal 54 dijadikan pedoman untuk mengukur, bahkan menempatkan kata wajib. Untuk melihat pada motifnya, pada keinginannya, pada sikap batinnya. Itu adalah perintah dari undang-undang agar kita menetapkan dan menghukum seseorang secara proporsional,” katanya.
Ia menegaskan bahwa penilaian terhadap pelaku juga tidak boleh hanya berfokus pada individu yang melakukan perbuatan, tetapi perlu mempertimbangkan lingkungan yang turut membentuk terjadinya suatu peristiwa pidana.
Pada bagian akhir pemeriksaan, hakim memberikan ilustrasi mengenai seseorang yang mengajak korban ke tempat relatif sepi dan kemungkinan hal itu menunjukkan adanya persiapan tindak pidana.
Azmi mengatakan, tindakan tersebut memang dapat berkaitan dengan persiapan. Namun, harus diteliti siapa yang menginisiasi, apakah pihak lain mengetahui tujuan ajakan tersebut, serta apakah mereka memahami rencana tindak pidana yang akan dilakukan.
“Siapa yang menginisiasi? Apakah orang-orang ini sudah memang tahu tentang yang diinisiasi? Apakah menjanjikan dalam persiapan tersebut, jam sekian akan terjadi demikian?” pungkasnya.
Menurut Azmi, seseorang yang tidak mengetahui adanya rencana tindak pidana tidak bisa serta-merta dianggap terlibat dalam persiapan.
Sebaliknya, apabila sejak awal telah mengetahui dan memahami tujuan tersebut, keterlibatannya perlu dinilai lebih lanjut. (H)
