BatamNow.com – Di tengah riuh rencana investasi sepuluh perusahaan asing di sektor pusat data (data center) di Batam, BP Batam ternyata telah lebih dahulu mengoperasikannya sejak 2011.
Pusat data tersebut dikelola unit Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) BP Batam di Gedung IT Centre, lantai 3, Jalan Ibnu Sutowo, Batam Centre.
Namun, keberadaan fasilitas milik BP Batam ini relatif senyap dari publikasi, berbeda dengan proyek data center asing yang kini ramai menjadi perhatian publik.
Berdasarkan laporan keuangan BP Batam tahun 2024 dan 2025 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pendapatan fasilitas tersebut mencapai Rp 11.791.375.000 pada 2024 dan turun menjadi Rp 10.481.500.000 pada 2025.
Meski telah beroperasi sekitar 15 tahun, perkembangan dan tingkat pemanfaatan pusat data tersebut belum banyak diketahui publik.
Proyek Dimulai dari e-Government
Data yang diperoleh BatamNow.com dari berbagai sumber menyebutkan, BP Batam mulai merintis proyek e-Government pada akhir 2007.
Pembangunan fisik data center dimulai pada 2009 dan resmi beroperasi penuh pada 2011 untuk mendukung layanan internal serta pertumbuhan industri teknologi informasi di Batam.
Pusdatin mengelola infrastruktur teknologi informasi, layanan pusat data, dan ekosistem data terintegrasi BP Batam.
Melalui layanan BP Batam Information and Technology (BP BIT), fasilitas ini menyediakan penyimpanan data, penyewaan rak dan ruangan server (colocation), bandwidth internet, VPN, Virtual Private Server (VPS).
Demikian juga keamanan informasi, hingga pengelolaan sistem. Layanan tersebut dikelola Divisi Strategic Business Unit (SBU) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Sekitar 70 persen penggunanya disebut berasal dari instansi pemerintah. Selebihnya, layanan juga terbuka bagi perusahaan swasta.
Infrastrukturnya dilengkapi jaringan serat optik, koneksi backbone, CCTV, akses kontrol, pendeteksi kebakaran, dan sistem pemadam FM200.
Pasokan listrik didukung dua unit generator set (genset) dengan sistem redundansi dan perangkat UPS. BP Batam juga menyebut memiliki sistem Disaster Recovery untuk pemulihan data apabila terjadi gangguan.
Fasilitas tersebut diklaim mengantongi sertifikasi ISO 9001:2015 untuk manajemen mutu dan ISO 27001 untuk keamanan informasi.
Selain itu, jaringan serat optik milik Telkom Indonesia sepanjang 105 kilometer dengan kapasitas 40 Gbps disebut menghubungkan seluruh unit kerja BP Batam.
Pusat data ini juga dikabarkan pernah dimanfaatkan sejumlah kementerian, termasuk untuk penyimpanan data e-KTP.
Namun, status keterlibatannya dalam infrastruktur Pusat Data Nasional serta pemanfaatannya saat ini belum mendapat penjelasan.
Kapasitas, Investasi, dan Nilai Ekonomi Perlu Dibuka
Meski telah beroperasi sejak 2011, sejumlah informasi penting mengenai pusat data BP Batam belum terungkap secara terbuka.
Di antaranya kapasitas penyimpanan, kemampuan pengolahan data, jumlah server, tingkat keterisian rak, jumlah pengguna aktif, serta nilai investasi awal dan biaya pemeliharaan.
Pendapatan Rp 11,79 miliar pada 2024 dan Rp 10,48 miliar pada 2025 juga perlu dijelaskan, termasuk sumber pendapatan, biaya operasional, kontribusi bersih terhadap penerimaan BP Batam, serta total biaya pembangunan fasilitas tersebut.
Persoalan ini semakin relevan ketika Batam diproyeksikan menjadi tujuan investasi pusat data berskala internasional.
Pembangunan data center asing di kawasan Nongsa dan Kabil kini tengah berjalan.
Di tengah geliat investasi tersebut, BP Batam perlu menjelaskan posisi dan daya saing pusat data miliknya.
BP Batam Belum Terbuka soal Perkembangan Terkini
Pemerhati keterbukaan informasi publik, Sahetapy, SE, meminta BP Batam menjelaskan perkembangan terkini pusat data tersebut kepada publik.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui sejauh mana fasilitas yang dibangun sejak 2011 itu berkembang dan dimanfaatkan.
Apakah fasilitas yang telah beroperasi sekitar 15 tahun itu masih kompetitif dan dikembangkan mengikuti kebutuhan industri digital, atau lebih banyak melayani kebutuhan internal BP Batam dan instansi pemerintah?
Perbedaan skala usaha antara pusat data BP Batam dan investasi asing juga perlu dijelaskan secara transparan.
Sebagai aset negara, pengelolaan, biaya pembangunan, tingkat pemanfaatan, dan kontribusi ekonominya penting diketahui publik.
Selain itu, perlu dijelaskan apakah fasilitas tersebut masih berjalan sesuai target awal pembangunan dan akan diintegrasikan dengan ekosistem investasi digital yang kini berkembang di Batam.
BatamNow.com telah mengirimkan permintaan konfirmasi kepada Sthefani Barlian, Direktur Diseminasi Informasi dan Antar Lembaga (DIHAL) BP Batam.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada respons dari Sthefani. (H/Red)
