BatamNow.com, Jakarta – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut, fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, komisaris hingga manajer dihapus.
Dilansir detikcom, kebijakan tersebut dibicarakan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) karena dianggap sebagai kontrol dari pemakaian yang tidak tepat sasaran dan tidak ada hubungannya dengan upaya memajukan perusahaan.
Merespons hal tersebut, Anggota Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam mendukung langkah tersebut. Menurutnya, hal itu memperkuat kritik jika selama ini masih banyak yang tidak efisien di BUMN.
“Ada kartu kredit dan banyak fasilitas lain yang tidak relevan, padahal itu semua tak berdampak apapun untuk peningkatan kinerja bisnis BUMN,” katanya kepada detikcom, Selasa (15/06/2021).
Ia pun memberi sejumlah catatan pada fasilitas berlebihan yang diterima oleh para pejabat di perusahaan pelat merah selama ini. Pertama, Menteri BUMN perlu mengatur secara tegas fasilitas yang diberikan kepada direksi dan komisaris.
“Gaji, asuransi, biaya perjalanan dinas, dan tantiem sudah sangat cukup. Bahkan terhitung besar untuk beberapa BUMN tertentu,” katanya.
Kedua, bangun sistem yang lebih tegas terkait penilaian kinerja direksi-komisaris yang selama ini telah diberi fasilitas luar biasa. Menurutnya, selama ini memang ada indikator kinerja namun evaluasinya tidak pernah jelas. Ada yang memiliki kinerja baik namun tiba-tiba diganti. Menurutnya, subjektivitas kementerian tinggi.
“Ketiga, rakyat mengetuk nurani direksi-komisaris BUMN. Harus punya sense of crisis dalam situasi seperti ini. Beberapa BUMN itu remunerasi direksi-komisarisnya ada yang puluhan sampai ratusan miliar. Contoh BUMN perbankan. Padahal selama ini UMKM mengeluh akses kredit yang berbelit, plafon KUR tanpa jaminan Rp 100 juta tapi nyatanya di lapangan pakai jaminan. Akhirnya pinjol ilegal merebak, dan menjerat guru-guru dan rakyat kecil, akibat tidak cukup mampunya BUMN jasa keuangan memperluas inklusi keuangan,” paparnya.
Sementara, Anggota Komisi VI Andre Rosiade mengatakan, langkah Ahok yang menghapus fasilitas kartu kredit pejabat Pertamina tersebut perlu dilihat secara objektif dan adil, apakah fasilitas itu tuntutan atau kepentingan pribadi. Menurutnya, bagaimana pun manajemen banyak penugasan dan kartu kredit memberikan kepraktisan.
“Bagaimana pun manajemen banyak penugasan, direksi banyak tugas yang harus menerima tamu untuk urusan perusahaan, dan itu kalau dari segi kepraktisan dengan kartu kredit perusahaan itu jelas, dan bisa diaudit. Kalau misalnya dibayar dulu ama direksi nanti invoicenya dibawa ke kantor kan itu juga lebih panjang,” katanya.
Ia menyatakan mendukung semangat efisiensi. Namun, dia juga menuturkan manajemen juga kadang membutuhkan fasilitas itu.
Menurutnya, ke depan terpenting ialah memastikan agar fasilitas untuk para petinggi Pertamina tidak disalahgunakan.
“Terus terang, maju kena mundur kena juga. Kalau dari semangat efisiensi saya setuju, tapi bagaimanapun juga manajemen juga punya tugas-tugas yang kadang-kadang membutuhkan fasilitas itu. Dan kita tahu perusahaan-perusahaan besar semuanya menggunakan fasilitas itu dalam rangka transaparansi. Tinggal mungkin ke depan, jangan sampai fasilitas ini disalahgunakan, diaudit saja,” ujarnya.(*)
