OPINI
Oleh: Omrad
Gagalnya rapat paripurna masa sidang ke II tahun 2020, dan isu suap Rp 300 Juta, suka tidak suka telah “mencoreng wajah” DPRD Batam.
Rapat paripurna untuk memutuskan laporan pansus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan Perda nomor 3 tahun 2017 dan dua agenda rapat lainnya, terpaksa ditunda. Itu masalah pertama.
Jumlah tak quorum pada sidang, Senin(24/2) itu, karena banyak anggota DPRD bolos. Ini mengingatkan pada olok-olok yang pernah populer di tahun 90 an, yakni stigma jelek akan kinerja wakil rakyat dengan istilah D5.
Sindiran: datang, duduk, diam, dengar dan dapat duit. Tapi untuk kali ini ditambah B atau bolos( D5 B). Keadaan yang muncul dipicu para anggota wakil rakyat, saat itu, tak konsisten menjalankan fungsi semestinya.
Tak tertib dan tak serius menjalankan fungsi dan wewenangnya sebagai anggota legislasi, anggaran dan pengawasan, termasuk tabiat bolos, itulah yang terjadi sehingga muncul sindiran itu.
Belum diketahui pasti penyebab bolosnya para anggota dewan terhormat di Batam itu. Apakah berlatar belakang perintah politik atau memang karena malas bekerja atau karena faktor lain.
Tapi, tindakan kurang mendidik itu seharusnya tak perlu terulang lagi ke depan, apalagi para wakil rakyat itu digaji oleh rakyat dan menggunakan uang rakyat untuk kepentingan rakyat yang diwakili.
Kondisi ini juga jangan sampai memunculkan olok-olok oleh Gus Dur, semasa hidupnya, akan sindiran satir, anggota DPR diibaratkan taman kanak-kanak.
Bolos sekolah, mengingatkan kita akan kenakalan di masa SD, SMP atau SMA. Satu perbuatan yang sering memancing guru dan orang tua marah. Perbuatan yang dianggap sangat jelek saat menjalani pendidikan, dulu.
Jangan Mengecewakan Rakyat
Fakta kejadian di atas hendaknya menjadi perhatian serius dari Badan Kehormatan(BK) DPRD Batam, untuk menjelaskan kepada publik, hal apa sebenarnya di balik bolosnya para anggota dewan terhormat itu.
Apalagi soal bantahan suap Rp 300 juta itu, perlu diperjelas lagi secara terang benderang.
Bisa jadi dengan cara merekomendasi penjatuhan sanksi tegas kepada pihak pembuat masalah, yakni perusahan pengembang. Kalau benar mereka teledor dan merugikan masyarakat dalam menjalankan usahanya.
Demikian juga sanksi etik terhadap anggota dewan yang bolos saat paripurna. Ini perlu, menjaga kepercayaan publik.
Kultur persidangan legislatif memang selalu diwarnai kepentingan politik. Tapi bukan berarti harus absen alias membolos.
Tindakan walk-out hal biasa dalam rapat legislatif, juga termasuk abstain alias tidak menyetujui keputusan rapat. Tapi kalau sampai paripurna tidak quorum, apalagi karena alasan pribadi beberapa anggota dewan, ini sama saja tak bekerja sesuai harapan rakyat.(***)
