BatamNow.com – Lembaga Suku Laut Nusantara Indonesia (LSLNI) serta tokoh-tokoh masyarakat disekitaran pulau bulan, yang berprofesi sebagai nelayan tradisional mendatangi kantor penangkaran buaya yang ada di Pulau Bulan, Kota Batam.
Menurut Wakil Ketua Suku Laut, Tutik Indah Sari, kedatangan LSLNI itu meminta pertanggungjawaban kepada PT Perkasa Jagat Karunia (PJK) pemilik penangkaran yang jebol dan sejumlah buaya lepas hingga kini meneror keselamatan para nelayan.
“Kami mendatangi Pulau Bulan ini, untuk meminta pertanggungjawaban kepada PT PJK terkait buaya yang lepas dari penangkaran yang kini meresahkan para warga Suku Laut,” kata Tutik kepada BatamNow.com, Rabu (15/01/2025) melalui sambungan telepon.
Buaya lepas itu mengancam keselamatan warga terutama nelayan pun keluarga mereka yang kehidupan sehari-harinya di atas atau dekat dengan laut.
“Masyarakat Suku Laut khawatir untuk pergi melaut, dan sudah beberapa hari tidak pergi untuk mencari ikan, karena kita kan belum tahu berapa ekor yang lepas itu, dan kita juga nggak tahu buaya itu sudah sampai di mana saja,” jelas Tutik.
Namun kata Tutik, ketika perwakilan Suku Laut serta tokoh-tokoh masyarakat pulau, mendatangi kantor penangkaran buaya yang ada di Pulau Bulan, mereka hanya bertemu dengan para petugas keamanan (security) serta para pekerja yang berada di penangkaran.
Para pekerja di Pulau Bulan itu malah menyuruh para tokoh-tokoh masyarakat Suku Laut untuk mendatangi kantor PT Indotirta Suaka (ITS).
“Kami tadi hanya bertemu dengan security serta para pekerja lainnya, mereka menyuruh kami untuk mendatangi kantor PT ITS saja yang ada di Tiban,” ucap Tutik.
Menurut dari beberapa masyarakat pulau, bahwa PT Perkasa Jagat Karunia (PJK) di bawah naungan PT Indotirta Suaka (ITS). Setiap permasalahan yang terjadi di Pulau Bulan itu dilimpahkan ke PT ITS.
Setelah mendapat arahan dari para security di pulau itu, LSLNI langsung menuju ke kantor PT. ITS yang berada di Jl Culindo Lestari No.3 Blok B, Tiban Indah, Kecamatan. Sekupang, Kota Batam.
Masyarakat pulau berharap agar perusahaan pengelola penangkaran itu untuk dapat mempertanggungjawabkan lepasnya sejumlah buaya yang kini meneror masyarakat Batam yang utamanya mengandalkan hasil laut untuk kehidupan sehari-hari. (A)
