BatamNow.com, Jakarta – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjadi daerah terendah yang memiliki dana tersimpan di bank. Itu artinya, pemakaian anggaran di Kepri terbilang cukup baik.
“Minggu ini, kami akan panggil Sekretaris Daerah (Sekda), terutama mereka yang daerahnya memiliki dana menganggur terbesar berdasarkan data Kementerian Keuangan,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, dalam keterangan resminya, Senin (20/06/2022).
Dari catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), provinsi dengan dana yang mengendap tertinggi adalah Jawa Timur sebesar Rp 24,17 triliun. Sementara yang terendah Kepulauan Riau Rp 1,07 triliun.
Tidak disebutkan kapan para Sekda bakal dipanggil Kemendagri untuk menjelaskan alasan dana masih mengendap di rekening Pemda. “Kami akan panggil para Sekda untuk membahasnya,” tukasnya.
Mengendapnya dana Pemda membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani berang. Data yang ada menyebutkan, dana Pemda yang menganggur di bank hingga akhir Mei 2022 sebesar Rp 200 triliun. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, ini cukup besar. Pada Mei 2021, dana menganggur mencapai Rp 172 triliun, sementara pada pada Mei 2020, mengendap Rp 165 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan, belanja Pemda yang terealisasi hingga akhir Mei 2022 sebesar Rp 223 triliun, turun 17 persen dibanding periode yang sama tahun 2021. Itu pun didominasi oleh belanja pegawai, yakni untuk menggaji Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dipaparkan, untuk membayar gaji ASN, nilainya mencapai Rp 113 triliun. Sementara untuk belanja modal yang notabene dianggarkan untuk infrastruktur dasar, seperti akses air bersih hanya Rp 12 triliun, lebih rendah dibanding tahun lalu Rp 14 triliun.
“Ironis, kami rutin transfer dana ke daerah-daerah, tapi tidak sepenuhnya terpakai. Bahkan mengendap hingga lebih dari Rp 200 triliun,” seru Sri Mulyani lagi.
Menurutnya, dana ada tapi tidak mau dieksekusi. Ini sebuah keironisan, entah apa alasannya. “Kalau untuk bayar gaji pegawai saja, tidak perlu leadership, karena sistemnya sudah ada. Tapi untuk eksekusi proyek-proyek yang bertujuan untuk masyarakat, butuh kepemimpinan, ketegasan, dan keberanian dari seorang pemimpin,” tukasnya. (RN)
