BatamNow.com – Speed Boat (SB) Garuda 82 oleh Bea dan Cukai (BC) Batam yang ditangkap pada Februari 2026 karena mengangkit barang tanpa dokumen kepabeanan resmi senilai Rp 3,6 miliar, diduga kembali beroperasi.
Kini, sembilan bulan setelah penindakan, kapal cepat berwarna putih bercorak merah tertanda “Garuda 82” pada bagian dindingnya itu diduga kembali beroperasi di perairan antara Kepulauan Riau (Kepri) dan Provinsi Riau.
Informasi yang diterima BatamNow.com menyebutkan, SB Garuda 82 terlihat dalam sebuah video sedang melintasi perairan menuju Tanjung Buton, Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau, pada akhir Oktober 2026.
Sebelumnya, SB Garuda 82 diamankan Satuan Patroli BC Batam di perairan Jembatan III Barelang pada Rabu malam, 11 Februari 2026.
Saat penindakan, petugas menemukan ratusan koli barang jasa titipan (jastip), rokok, minuman beralkohol, pakaian bekas, furnitur, suku cadang kendaraan, kosmetik, alat kesehatan, obat-obatan, serta 199 unit ponsel dan 13 unit laptop.
Petugas juga sempat mendalami informasi dugaan adanya muatan narkotika. Tim K9 dikerahkan untuk menyisir kapal hingga bagian-bagian tersembunyi. Namun, hasil pemeriksaan tidak menemukan narkotika.
Dari hasil penindakan tersebut, nilai barang yang diangkut ditaksir mencapai Rp 3,6 miliar, sedangkan potensi kerugian negara diperkirakan sekitar Rp1,1 miliar.
Kapal Sudah Didenda Rp 200 Juta dan Muatan Disita
Kepala Seksi Humas Kantor Pelayanan Utama (KPU) BC Tipe B Batam, Mujiono, mengatakan sarana pengangkut tersebut telah dikenakan sanksi administratif berupa denda.
“Untuk sarana pengangkut telah dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan total sekitar Rp 200 juta,” kata Mujiono saat ditemui di ruang kerjanya di KPU BC Batam, Batu Ampar, Kamis (12/11/2026).
Menurut Mujiono, denda tersebut telah dibayarkan kepada negara.
Sementara itu, barang-barang yang dimuat dalam kapal juga telah melalui proses pemeriksaan dan penelitian sebelum akhirnya ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN).
“Setelah barang-barang tersebut diamankan di gudang BC Batam dan ditetapkan sebagai BMN, namun bukti kepemilikan tidak ada, atau pemiliknya tidak ada,” ujarnya.
Nakhoda Disebut Menguasai Kapal
Ketika ditanyakan mengenai siapa pemilik SB Garuda 82 yang dikenakan sanksi administratif, Mujiono menyebut pihak yang menguasai sarana pengangkut saat penindakan adalah nakhoda kapal.
“Untuk pemilik kapal yang dikenakan denda administratif, yang menguasai pengangkut dalam hal ini ialah nakhoda kapal,” jelasnya.
Ia menerangkan, pengenaan sanksi administratif tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan, khususnya mengenai manifest dan Kuasa Sarana Pengangkut (KSP).
BC Batam Akan Tindak Lanjuti Informasi
Terkait dugaan SB Garuda 82 kembali beroperasi, Mujiono mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti informasi yang diterima dari masyarakat.
Menurutnya, BC Batam akan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut maupun barang yang dibawanya untuk memastikan terpenuhinya hak-hak negara.
“Atas informasi dari masyarakat itu, akan kami tindak lanjuti. Tentunya setelah kita lakukan penindakan, lalu mengenai sarana pengangkut atau barang akan kami lakukan pemeriksaan atas hak-hak negara,” katanya.
Ia menambahkan, sarana pengangkut pada prinsipnya dapat kembali beroperasi apabila seluruh kewajiban kepada negara telah dipenuhi dan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.
“Atas hak-hak negara itu sudah terpenuhi, terhadap sarana pengangkut tersebut boleh beroperasi tentunya dengan tetap memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Di sisi lain, informasi yang diterima BatamNow.com menyebutkan adanya dugaan keterkaitan seseorang berinisial TS dengan perusahaan ekspedisi pengiriman barang dari Batam ke Riau.
Saat ditanyakan mengenai dugaan keterkaitan TS dengan kepemilikan SB Garuda 82, Mujiono menyatakan pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran kepabeanan akan diproses sesuai ketentuan.
“Keterkaitan dengan pihak-pihak yang diduga mendalangi, jika ada pelanggaran terhadap BC, tentunya itu pasti proses,” ujarnya.
Terkait informasi adanya gudang penampungan sementara yang diduga digunakan untuk menyimpan barang sebelum dikirim melalui pelabuhan, Mujiono mengatakan pemeriksaan harus didasarkan pada informasi awal atau indikasi pelanggaran.
“Kami tidak bisa langsung memeriksa jika tidak ada info awal atau tindakan pelanggaran. Baru bisa kita tindaklanjuti, karena itu diatur di dalam KUHP yang baru,” jelasnya.
Mujiono menambahkan, BC Batam menerapkan pengawasan berlapis di wilayah perairan dan berkoordinasi dengan unit BC lainnya serta aparat penegak hukum.
Pihak BC Batam memastikan informasi yang diterima dari masyarakat akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut maupun barang, termasuk memastikan terpenuhinya hak-hak negara serta kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan yang berlaku. (A)
