BatamNow.com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, mempertanyakan kepastian penyediaan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk memenuhi kebutuhan air industri pusat data (data center) di Batam yang membutuhkan air dalam jumlah besar.
SWRO merupakan teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar atau air baku melalui proses reverse osmosis. Teknologi ini dinilai sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan industri berintensitas air tinggi terhadap sumber air baku daratan.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan BP Batam di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, 17 September 2026.
Besarnya kebutuhan air menjadi perhatian karena BP Batam menyebut kebutuhan beberapa data center di Batam secara keseluruhan dapat mencapai sekitar 1.000 liter per detik.
BP Batam Sebut Kebutuhan Capai 1.000 Liter per Detik
Dalam RDP tersebut, Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, menjelaskan kebutuhan air sejumlah pusat data yang mencapai ratusan liter per detik.
Menurut Denny, DayOne Data Center membutuhkan sekitar 350 liter per detik.
Angka tersebut setara sekitar 30.240 meter kubik per hari apabila kebutuhan berlangsung secara kontinu.
Namun dalam pemaparannya, Denny tidak menjelaskan secara eksplisit unit atau lokasi DayOne yang dimaksud, mengingat terdapat fasilitas DayOne di kawasan Kabil dan fasilitas yang sebelumnya telah beroperasi di Nongsa Digital Park (NDP).
Denny kemudian menyebut Equator Gate System membutuhkan sekitar 400 liter per detik, atau sekitar 34.560 meter kubik per hari.
“Dan beberapa data center lainnya, jadi kami totalnya mencapai 1.000 liter per detik,” kata Denny dalam RDP tersebut.
Besaran tersebut menunjukkan bahwa kebutuhanair industri pusat data bukan dalam skala kecil.
Jika kebutuhan 1.000 liter per detik berlangsung terus-menerus, volumenya mencapai sekitar 86,4 juta liter atau 86.400 meter kubik per hari.
@batamnow Permukaan air Waduk Nongsa di Kelurahan Sambau dilaporkan menyusut sekitar 2,5 meter. Temuan tersebut berdasarkan verifikasi lapangan yang dilakukan organisasi non-pemerintah Akar Bhumi Indonesia (ABI). Pendiri ABI, Hendrik Hermawan, menilai penyusutan muka air tersebut tidak semata-mata disebabkan minimnya curah hujan. Menurutnya, kondisi itu merupakan akumulasi dari menurunnya fungsi daerah tangkapan air (DTA), minimnya curah hujan, serta meningkatnya kebutuhan air yang disebut telah melampaui kapasitas produksi. “Jika merujuk pada kapasitas produksi optimal Bendungan Nongsa 60 liter per detik, maka dalam setahun diproyeksikan menghasilkan air sekitar 1,9 juta meter kubik,” ujar Hendrik melalui rilis yang diterima BatamNow.com, Sabtu (08/08/2026). Sementara proyeksi kebutuhan air domestik Kecamatan Nongsa pada 2026 mencapai sekitar 20 juta meter kubik (m³) per tahun. Angka tersebut, kata Hendrik, belum memperhitungkan kebutuhan air sektor industri, perdagangan, pariwisata, serta pusat data yang berkembang pesat di Batam Timur. Defisit Air Baku Batam Sekitar 141 juta Meter Kubik Untuk menjaga pasokan air domestik di Nongsa di tengah menyusutnya air Waduk Nongsa, BP Batam melalui Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (BU SPAM) disebut telah mengalihkan sebagian pasokan air baku dari Waduk Duriangkang. Namun, langkah tersebut dinilai hanya menjadi solusi jangka pendek. Pasalnya, Waduk Duriangkang selama ini disebut menopang sekitar 70 persen kebutuhan air Batam. Hendrik, yang organisasinya menjadi salah satu dari tujuh nominator Kalpataru 2026 kategori Penyelamat Lingkungan, menilai kondisi tersebut merupakan indikator bahwa Batam tengah menghadapi persoalan serius dalam ketahanan air baku. Data Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Batam Tahun 2026, yang ditandatangani Wali Kota Batam Amsakar Achmad pada 22 April 2026, mencatat kebutuhan air domestik sekitar 1,39 juta penduduk Batam mencapai 280 juta meter kubik per tahun. Sementara ketersediaan air tahunan diperkirakan sekitar 139 juta meter kubik. Dari perbandingan tersebut, Hendrik menyebut Batam menghadapi potensi defisit air baku sekitar 141 juta meter kubik. “Krisis air itu sudah terjadi, tapi BP Batam menutup-nutupi,” kata Hendrik. Menurut dia, kebijakan water rationing atau penjatahan air serta distribusi air menggunakan mobil tangki ke sejumlah permukiman menjadi indikator adanya tekanan terhadap sistem penyediaan air. Hendrik mendesak BP Batam membuka data kondisi air baku secara transparan dan mengambil langkah yang terukur untuk menghadapi persoalan tersebut… Baca di BatamNow.com #batam #batamnow #batamtiktok #batamhits #fyp ♬ I Think I Like When It Rains – WILLIS
BP Batam Siapkan Dua Lokasi SWRO
Denny mengatakan BP Batam sedang menyiapkan dua lokasi pembangunan SWRO, masing-masing di Nongsa dan Kabil.
Untuk SWRO di Nongsa, BP Batam menyebut kapasitas yang disiapkan mencapai sekitar 1.000liter per detik, tetapi pembangunan dilakukan secara bertahap.
“Tapi modul yang kami bangun pertama adalah 400 liter per detik karena kebutuhannya memang bertahap. Jadi tidak langsung bangun sekali langsung seribu,” ujar Denny.
Menurutnya, kapasitas pengambilan air yang dipersiapkan mencapai 1.000 liter per detik, sementara kapasitas pengolahan tahap awal baru 400 liter per detik.
Adapun fasilitas SWRO kedua direncanakan dibangun di Kabil dengan kapasitas sekitar 350 liter per detik, menyesuaikan kebutuhan.
Mufti Minta SWRO Dibangun Sebelum Data Center
Persoalan kemudian mengarah pada kepastian apakah investor data center, khususnya industri berbasis kecerdasan buatan (AI), diwajibkan menyediakan sumber air alternatif melalui SWRO sebelum membangun atau mengembangkan fasilitasnya.
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam meminta BP Batam memastikan hal tersebut.
“Industri AI yang akan masuk ke sana itu semua wajib SWRO sendiri, betul tidak?” tanya Mufti.
Ia mengingatkan jangan sampai pusat data dibangun terlebih dahulu, sementara fasilitas SWRO baru menyusul setelah industri beroperasi.
Kondisi tersebut, menurut dia, berpotensi menambah beban terhadap sumber air yang juga digunakan masyarakat.
“Jangan sampai mereka sudah bangun di situ kemudian SWRO-nya baru menyusul. Nanti akan mengganggu air yang dimiliki oleh rakyat ini dari kebutuhan rakyat,” kata Mufti.
Ia kemudian menegaskan agar pembangunan SWRO dipastikan terlebih dahulu sebelum pembangunan atau pengembangan fasilitas pusat data.
@batamnow Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam, menyoroti target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Pengelolaan Limbah BP Batam yang mencapai Rp 572 miliar pada 2027. Sorotan tersebut disampaikan Mufti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama BP Batam, Kamis (17/09/2026). Dalam rapat tersebut, Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam Tahun Anggaran 2027, termasuk target PNBP dari sejumlah unit kerja penghasil dan badan usaha di lingkungan BP Batam. Amsakar menyampaikan pagu anggaran BP Batam 2027 sekitar Rp 2,4 triliun. Anggaran tersebut terbagi dalam dua program utama. Program Dukungan Manajemen mendapat alokasi Rp 963 miliar atau sekitar 39,5 persen. Anggaran ini antara lain digunakan untuk belanja pegawai, pemeliharaan, utilitas, serta barang dan jasa. Sementara Program Pengembangan Kawasan Strategis mendapat alokasi Rp 1,4 triliun atau sekitar 60,5 persen. Program tersebut mencakup pelayanan promosi dan investasi, pelayanan publik, pengelolaan kawasan, serta pembangunan infrastruktur. Dari target PNBP yang dipaparkan, penerimaan terbesar berasal dari Direktorat Pengelolaan Pertanahan sebesar Rp 928 miliar atau sekitar 38,08 persen. Selanjutnya, Badan Usaha SPAM dan Pengelolaan Limbah ditargetkan memberikan PNBP sebesar Rp 572,36 miliar atau sekitar 23,48 persen dari total target penerimaan BP Batam tahun 2027. DPR Pertanyakan Target PNBP dan Kondisi Air Mufti mengatakan, sebelum mengikuti RDP, dirinya tidak hanya mengandalkan paparan BP Batam. Ia mengaku bertemu dengan sejumlah pihak, termasuk masyarakat dan Ombudsman, untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi di Batam. Dalam rapat, Mufti kemudian menyoroti persoalan pelayanan air SPAM jaringan perpipaan yang diterimanya dari informasi tersebut. Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ombudsman, terdapat masyarakat yang mengeluhkan akses air perpipaan. “Di sisi lain Pak Amsakar, kemarin kami baru mendengar kabar dari Ombudsman yang mereka sudah turun ke sana,” kata Mufti. Ia menyebut terdapat masyarakat yang hanya bisa mendapatkan akses air pada waktu tertentu. “Itu ada banyak masyarakat yang mengeluhkan soal air, bahkan air rakyat kami di sana bisa mengakses air hanya di antara jam 1 sampai 5 malam,” ujarnya. Menurut Mufti, di sejumlah wilayah kondisi tersebut bahkan disebut lebih parah karena masyarakat bisa tidak mendapatkan air hingga tiga hari. “Dan di berbagai tempat juga, ada yang sampai tiga hari tidak bisa dapat air. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kami,” katanya. Mufti kemudian mempertanyakan kondisi tersebut dengan target PNBP dari sektor SPAM dan pengelolaan limbah yang mencapai Rp 572 miliar. “Kalau dari air BP Batam bisa menarik penerimaan ratusan miliar, kenapa rakyat kami di Batam masih harus begadang agar bisa mengakses air, Pak,” tegasnya. Ia berharap pengelolaan air tidak hanya mengejar target penerimaan, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan akses air secara mudah dan tersedia sepanjang hari… Baca di BatamNow.com #batam #batamnow #batamtiktok #batamhits #fyp ♬ original sound – BatamNow.com
“Jadi pastikan bahwa SWRO dibangun dulu, baru mereka membangun. Jadi saat mereka selesai, mereka butuh air, mereka tidak mengganggu punya rakyat,” tegasnya.
Mufti juga meminta BP Batam menyerahkan data dan roadmap pembangunan SWRO yang berkaitan dengan kebutuhan investor pusat data.
Data Center Nongsa Gunakan Air dari Mana?
Di sinilah muncul persoalan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari BP Batam.
Di satu sisi, BP Batam kini menyatakan sedang menyiapkan SWRO untuk memenuhi kebutuhan air pusat data di Nongsa dan Kabil.
Namun, berdasarkan informasi dan publikasi yang beredar selama ini, pusat data yang berada di kawasan KEK Nongsa yang dioperasikan pada Juli lalu disebut memperoleh pasokan air dari sumber air baku yang berasal dari Waduk Nongsa dan Waduk Duriangkang.
Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan penting: apakah fasilitas pusat data yang telah beroperasi di KEK Nongsa selama ini menggunakan pasokan dari sistem air baku yang juga menopang kebutuhan masyarakat, atau telah memiliki sumber air mandiri?
Apakah pembangunan SWRO yang kini disiapkan BP Batam merupakan bagian dari persyaratan awal investasi, atau merupakan solusi yang baru disiapkan setelah kebutuhan air pusat data semakin besar.
BP Batam Belum Memberikan Jawaban
Atas pertanyaan mengenai kepastian sumber air pusat data di KEK Nongsa, termasuk apakah SWRO menjadi persyaratan sebelum pembangunan fasilitas, tampaknya belum terjawab dalam rapat di Senayan itu.
BatamNow.com telah meminta klarifikasi kepada BP Batam. Namun hingga berita ini disusun, BP Batam belum memberikan respons. (A)
