BatamNow.com – Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyatakan akan mendalami informasi yang beredar mengenai dugaan maladministrasi dalam pengangkatan 338 pejabat struktural di lingkungan BP Batam.
Isu tersebut mencuat karena sejumlah pejabat yang dilantik disebut-sebut belum memenuhi persyaratan kompetensi, jenjang jabatan, dan kualifikasi sebagaimana prinsip sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara.
Berdasarkan informasi yang beredar, dugaan tersebut antara lain berkaitan dengan pengisian jabatan struktural pada beberapa jenjang, mulai dari jabatan pimpinan tingkat II hingga pejabat administrator dan pengawas.
Informasi itu juga menyebut adanya dugaan ketidaksesuaian antara jenjang atau golongan ruang pegawai dengan kelas atau persyaratan jabatan definitif yang diduduki.
Dugaan maladministrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (4) Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kepegawaian Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural yang masih dua tingkat di bawah golongan terendah untuk menduduki jabatan dimaksud ditetapkan sebagai pelaksana tugas.
Menanggapi isu tersebut, Amsakar menegaskan belum dapat memberikan kesimpulan karena masih perlu melakukan pendalaman.
“Kalau memang ada informasi maladministrasi, saya kemarin sempat juga didiskusikan, tapi singkat sekali, karena agenda yang bolak-balik macet apalah, saya nggak sempat melakukan pendalaman soal itu. Kasih saya waktu ya,” ujar Amsakar kepada wartawan di Batam Centre, Rabu (05/08/2026).
Sebelumnya, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra melantik 338 pejabat struktural tingkat III dan IV sebagai bagian dari implementasi struktur organisasi baru BP Batam pada Senin, 20 Juli 2026.
Pelantikan tersebut mengacu pada Keputusan Kepala BP Batam Nomor 290 Tahun 2026 dan disebut bertujuan melengkapi struktur organisasi, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan maladministasi terhadap sistem merit masih diperbincangkan hangat dilingkungan BP Batam.
Berbagai pihak meminta Kepala BP Batam dan wakilnya Li Claudia Chandra menuntaskan masalah ini dan membukanya ke publik agar tidak menjadi isu liar. “Sesuai janji pak Amsakar, hasil pendalaman hendaknya segera dibuka ke publik secara transparan apa masalah seriuabyang terjadi dalam pengangkatan pejabat struktural tersebut,” kata Pariamda, pemerhati kebijakan publik. (H)
