BatamNow.com – Transisi energi dari sumber energi fosil menuju energi terbarukan tidak cukup hanya dengan membangun pembangkit listrik. Keadilan publik, perlindungan pekerja, diversifikasi ekonomi daerah, hingga ketahanan air baku perlu menjadi aspek dalam perencanaan.
Persoalan tersebut dibahas dalam diskusi publik bertajuk “Just Energy Transition dan Mengapa Transisi Energi Harus Berkeadilan” dalam rangkaian Festival Media (Fesmed) Selat Malaka di Gedung Technopreneur Politeknik Negeri Batam, Minggu (20/09/2026).
Diskusi menghadirkan Beyrra Triasdian dari Trend Asia, Bagus Pradana dari Transparency International Indonesia, serta Sylvi Sabrina, Peneliti Divisi Keadilan Iklim dan Dekarbonisasi Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Diskusi diikuti peserta dengan berbagai latar belakang profesi dan dimoderatori Taufiq Siddiq dari AJI Padang.
Potensi Energi Surya Indonesia
Beyrra menyoroti besarnya potensi energi surya di Indonesia yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.
Menurut dia, Indonesia memiliki sumber energi matahari yang melimpah. Namun, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan karakteristik masing-masing wilayah.
Ia juga menyinggung rencana pengembangan kapasitas energi surya hingga 100 gigawatt peak (GWp). Menurut Beyrra, target tersebut perlu dipahami secara teknis agar publik dapat membedakan antara kapasitas terpasang dan produksi listrik yang dihasilkan.
“Kalau misalnya kita melihat pembangkit surya di Indonesia, potensi surya itu masif. Dia adalah sumber energi yang paling besar di Indonesia,” kata Beyrra.
Selain kapasitas pembangkit, kebutuhan lahan juga perlu menjadi perhatian. Pembangunan PLTS skala besar membutuhkan area yang cukup luas sehingga lokasi, penggunaan lahan, serta dampaknya terhadap masyarakat harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan.
Menurut Beyrra, pengembangan energi surya tidak harus selalu dilakukan melalui pembangkit berskala besar. Pemanfaatan panel surya atap atau rooftop solar juga dapat menjadi alternatif dengan tetap memperhatikan kondisi lahan dan aspek lingkungan.
“Ini juga harus melihat bagaimana kita bisa memasang rooftop solar,” ujarnya.
Transisi Energi dan Nasib Pekerja
Sementara itu, Sylvi Sabrina menyoroti dampak transisi energi terhadap perekonomian daerah dan pekerja.
Ia mengatakan sejumlah daerah seperti Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan masih memiliki ketergantungan terhadap industri berbasis energi fosil. Ketika industri tersebut mengalami penurunan atau penghentian aktivitas, pemerintah daerah perlu menyiapkan sumber ekonomi alternatif agar masyarakat tidak kehilangan mata pencaharian.
Transformasi ekonomi, kata dia, harus disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah. Dalam kajian terbaru ICEL, potensi ekonomi alternatif di sejumlah daerah antara lain berasal dari sektor pertanian dan perikanan.
“Untuk mencapai transformasi ekonomi daerahnya, dibutuhkan beberapa aspek. Yang pertama adalah diversifikasi ekonomi, kedua dukungan bagi tenaga kerja terdampak, dan terakhir stabilitas fiskal daerah,” kata Sylvi.
Menurut Sylvi, salah satu persoalan dalam perlindungan pekerja terdampak adalah pendataan. Belum seluruh kelompok pekerja yang berpotensi terdampak transisi energi teridentifikasi dengan baik.
Dampak tersebut juga tidak hanya menyangkut pekerja sektor formal. Pekerja informal dan musiman turut berpotensi mengalami perubahan pendapatan ketika struktur ekonomi berbasis energi fosil mulai beralih.
Karena itu, menurut Sylvi, kebijakan transisi energi perlu disertai program perlindungan serta penyiapan kembali pekerja agar mereka memiliki sumber penghasilan alternatif ketika terjadi perubahan struktur ekonomi.
Ketahanan Air Jadi Tantangan di Batam
Persoalan lain diangkat Bagus Pradana dari Transparency International Indonesia, yakni hubungan antara pembangunan energi terbarukan, ketahanan air baku, dan keadilan publik.
Menurut Bagus, isu tersebut relevan bagi wilayah kepulauan seperti Batam yang memiliki keterbatasan sumber air baku.
“Konteks kali ini adalah bagaimana kebutuhan ataupun pembangunan energi terbarukan itu dihadapkan kepada ketahanan air baku, kemudian juga bagaimana berkaitan dengan keadilan publik,” ujar Bagus.
Ia menjelaskan karakter geografis wilayah kepulauan berbeda dengan wilayah daratan. Ketersediaan sungai dan sumber air alami relatif terbatas sehingga waduk memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat.
Dalam konteks Batam, waduk menjadi sumber utama air baku. Karena itu, pembangunan infrastruktur energi terbarukan di sekitar kawasan sumber air perlu mempertimbangkan fungsi waduk dan keberlanjutan sumber daya air.
Bagus juga menyinggung kondisi sejumlah waduk di Batam yang menghadapi persoalan kualitas air dan tekanan aktivitas manusia.
Menurut dia, persoalan kualitas sumber air tidak dapat diselesaikan hanya dengan membangun kembali infrastruktur, tetapi membutuhkan proses pengelolaan yang kompleks.
Ia menilai pembangunan energi terbarukan juga berpotensi menimbulkan trade-off dengan perlindungan sumber daya air apabila tidak direncanakan secara matang.
Dengan demikian, pembangunan energi hijau tetap perlu memperhitungkan risiko lingkungan dan fungsi sumber daya yang telah ada.
Kebijakan Perlu Perkuat Aspek Keadilan
Dalam kajian yang dipaparkan, Bagus mengatakan analisis pembangunan energi terbarukan dilakukan melalui tiga kerangka, yakni kebijakan, kelembagaan, dan prosedural.
Analisis tersebut menggunakan triangulasi data melalui dokumen kebijakan, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta observasi lapangan.
Sejumlah dokumen perencanaan dan kajian lingkungan terhadap waduk turut menjadi bahan analisis. Bagus mengatakan karakter setiap waduk berbeda sehingga risiko dan kebutuhan perencanaannya tidak dapat disamaratakan.
Salah satu waduk, kata dia, memiliki kontribusi besar terhadap pasokan air baku Batam. Karena itu, perubahan kondisi waduk dapat berdampak langsung terhadap ketahanan air masyarakat.
Penilaian kebijakan menggunakan indikator antara lain integrasi prinsip keberlanjutan, pertimbangan lingkungan, kajian alternatif kebijakan, koherensi antarkebijakan, perlindungan fungsi air baku, serta aspek keadilan dalam transisi energi.
Menurut Bagus, hasil penilaian menunjukkan masih terdapat ruang untuk memperkuat aspek keberlanjutan dan keadilan dalam kebijakan energi.
“Dokumen memang secara makro sudah cukup kuat, khususnya berkaitan dengan energi baru terbarukan. Tetapi sifatnya karena ini sudah ditargetkan dan diarahkan dari pusat,” katanya.
Diskusi Fesmed 2026 tersebut menegaskan bahwa transisi energi bukan sekadar persoalan mengganti sumber energi fosil dengan energi terbarukan.
Perubahan tersebut juga membutuhkan perencanaan yang memperhitungkan kondisi daerah, perlindungan pekerja, diversifikasi ekonomi, serta keberlanjutan sumber daya air agar manfaat transisi energi tidak mengorbankan kepentingan masyarakat. (*)
