BatamNow.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya memastikan agar tidak lagi muncul spekulasi di masyarakat bahwa pemerintah sedang melakukan upaya penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Dilansir CNN Indonesia, Jokowi menugaskan menterinya agar menjelaskan kepada masyarakat bahwa tanggal Pemilu telah disepakati tanggal 14 Februari 2024. Sementara, Pilkada serentak digelar pada November 2024.
Hal ini Jokowi sampaikan dalam pengantar rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Negara.
“Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden atau yang berkaitan dengan soal tiga periode,” kata Jokowi, Minggu (10/04/2022).
Mantan Wali Kota Solo itu juga mengatakan kepada pejabat tinggi negara yang hadir bahwa komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota adan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan dilantik pada lusa, Selasa, 12 April.
Ia juga mengingatkan bahwa tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada pertengahan Juni tahun ini. Sebab, kata Jokowi, Undang-Undang Pemilu menyatakan tahapan Pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari H.
“Segera dikejar juga penyelesaian payung hukum regulasi yang di butuhkan untuk Pemilu dan Pilkada serentak 2024,” kata Jokowi.
Sebelumnya Jokowi telah melarang anggota kabinet Indonesia Maju berbicara penundaan Pemilu 2024. Dia meminta para menteri untuk fokus menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, perpanjangan,” ujar Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (05/04).
Wacana penundaan Pemilu mencuat dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah partai seperti PKB, Golkar, dan PAN menyatakan sepakat Pemilu ditunda. Wacana ini mendapatkan kritik keras dari banyak pihak.
Menurut Sumber CNNIndonesia.com, hulu dari semua arahan kepada partai politik bersumber dari Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.
Hal ini dikecam oleh banyak pihak. Ribuan mahasiswa di berbagai daerah kemudian melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menolak penundaan Pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, dan kenaikan harga kebutuhan pokok bahan bakar minyak. (*)
