BatamNow.com – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, resmi melakukan rotasi terhadap tujuh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Kota Batam, Rabu (30/07/2025). Pelantikan ini digelar di aula lantai IV Gedung Pemko Batam.
Salah satu posisi strategis yang mengalami pergeseran adalah Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Batam.
Salim yang sebelumnya menjabat sebagai Kadishub, kini mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
Diketahui, Salim telah menjabat sebagai Kadishub sejak 15 Oktober 2021, saat Wali Kota Batam dijabat oleh Muhammad Rudi dengan Amsakar Achmad sebagai wakilnya.
Sebelum menjadi Kadishub, Salim juga pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam.
Empat Tahun Target Retribusi Parkir Tak Pernah Tercapai
Dari penelusuran BatamNow.com melalui laman resmi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Batam di siepanda.batam.go.id, selama empat tahun terakhir realisasi retribusi parkir tepi jalan umum masih “jauh panggang dari api”.
Pada tahun 2021, target pendapatan dari retribusi parkir ditetapkan sebesar Rp 5,25 miliar. Namun, realisasi hanya mencapai Rp 4,36 miliar lebih, atau sekitar 83,23 persen.
Tahun berikutnya, 2022, target menjadi Rp 15 miliar. Sayangnya, capaian masih rendah, hanya Rp 4,47 miliar lebih atau sekitar 29,83 persen.
Tahun 2023, target kembali dinaikkan menjadi Rp 17 miliar. Namun, hasilnya tetap belum memuaskan, hanya tercapai sekitar Rp 4,62 miliar lebih atau 27,22 persen dari target.
Kondisi tak mencapai target juga terjadi di tahun 2024, meskipun Pemerintah Kota Batam melalui Wali Kota Muhammad Rudi telah menaikkan tarif parkir kendaraan bermotor hingga 100 persen.
Target tahun itu ditetapkan Rp 18 miliar, namun hanya tercapai sekitar Rp 11,2 miliar atau 62,32 persen.
Memasuki tahun 2025, target retribusi dipatok pada angka Rp 20 miliar. Hingga akhir Juli 2025, capaian retribusi baru mencapai Rp 6,5 miliar lebih atau 32,51 persen.
Wali Kota Beri Waktu 6 Bulan Bagi Kadishub Baru Tuntaskan Persoalan Parkir
Dalam pelantikan tersebut, Amsakar secara khusus menyoroti permasalahan klasik yang belum terselesaikan, yakni pengelolaan parkir di Batam. Ia pun memberikan mandat besar kepada Leo Putra yang kini menjabat sebagai Kadishub menggantikan Salim.
“Lalu Pak Leo, tugas awak agak berat. Di berbagai kesempatan soal parkir tak selesai-selesai,” kata Amsakar dalam sambutannya.
Ia menekankan pentingnya penyelesaian masalah parkir yang tak kunjung tuntas. Bahkan, Wali Kota Batam itu memberikan tenggat waktu enam bulan bagi Leo untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Maka tiba gilirannya awak menyelesaikan itu. Kalau juga tidak selesai-selesai enam bulan ke depan, tentulah kami yang akan menyelesaikan. Artinya ada tenggat waktu yang akan kami berikan,” ujar Amsakar dengan tegas.
Leo sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Batam.
Retribusi Parkir Pernah Jadi Temuan BPK
Persoalan retribusi parkir di Kota Batam bahkan sempat menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kepri.
Dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemko Batam tahun 2023 yang dirilis tahun 2024, ditemukan adanya selisih signifikan dalam pendapatan parkir.
Dalam laporan itu, disebutkan bahwa pembukuan bendahara Dishub Batam mencatat realisasi pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan umum tahun 2023 sebesar Rp 11,6 miliar. Namun, dana yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp 4,6 miliar.
Perbedaan angka sebesar Rp 7 miliar tersebut memunculkan tanda tanya besar terkait aliran dan peruntukan dana tersebut.
Laporan temuan ini sempat dilayangkan oleh Ketua DPP Kepri Lembaga Investigasi-Tipikor dan Hukum Kinerja Aparatur Negara, Panahatan SH, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam.
Kala itu, Kepala Kejari Batam, I Ketut Kasna Dedi membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut dan sedang dalam proses telaah.
“Yaa ini kan baru surat, masih perlu dilakukan telaah namanya, kita telaah dulu, ini perlu tindak lanjut atau enggak, tapi setiap laporan pasti segera kita akan tindak lanjuti. Hasilnya pasti kita undang mereka, sesuai hasil temuan kita,” ungkap Kasna kepada BatamNow.com, pada Selasa, 5 November 2024.
Hingga akhir masa jabatannya, laporan tersebut belum diketahui kelanjutannya secara resmi. (A)
