Kantor Staf Presiden: Tuntutan Warga Rempang Kota Batam Sudah Sampai Istana Negara

BatamNow.com, Jakarta – Heboh ancaman penggusuran terhadap warga Pulau Rempang, Galang, Kota Batam, imbas rencana pengembangan kawasan eksklusif Eco-City, sudah sampai ke Istana Negara.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litaay mengaku, pihak Istana Negara sudah mengetahui hal tersebut.

“Ya, kami mengikuti perkembangan rencana investasi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau,” kata Theofransus kepada BatamNow.com, di Jakarta, Jumat (18/08/2023).

Diakuinya, ada investasi di Rempang yang dilakukan oleh Xinyi International Investments Limited (Xinyi Group) perusahaan asal Cina bersama PT Makmur Elok Graha (MEG). Rencananya, Xinyi Group bakal berinvestasi US$ 11,5 miliar atau Rp 172,5 triliun di kawasan Rempang Eco-City.

Kedua perusahaan itu telah meneken kerja sama terkait penggunaan lahan di wilayah Rempang untuk pengembangan Photovoltaic Solar Industrial Park (PSIP).

Soal permintaan warga Rempang yang terhimpun dalam Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT), Theo mengatakan, “Saat ini sedang didalami tim terkait”.

Meski begitu, dirinya belum memastikan tim dari mana dan siapa saja yang mendalami persoalan tersebut. “Tunggu saja hasil pendalaman tim terkait. Nanti akan disampaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perekonomian Perekonomian Airlangga Hartarto dan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso belum merespons pertanyaan yang dikirim BatamNow.com, sejak beberapa hari lalu.

Nama Pulau Rempang, Galang, Batam, Kepulauan Riau, akhir-akhir ini, mencuat ke permukaan. Bukan karena keeksotisan pemandangan alam di pinggir pantai berpasir putih tersebut, tapi lantaran wacana penggusuran penduduk asli yang telah mendiami pulau tersebut sejak tahun 1834 silam.

Ironis memang! Mengatasnamakan investasi, Pemerintah Pusat dan daerah ingin merelokasi sekitar 16 kampung tua berpenduduk sekitar 10.000 jiwa tersebut ke suatu tempat dengan iming-iming bakal dibikinkan rumah tinggal.

Warga Rempang menilai pemerintah seperti tak punya hati, seenaknya saja menggusur wilayah yang sudah mereka diami turun temurun. Bahkan, sejumlah lahan di pulau tersebut telah diolah oleh masyarakat setempat.

Aksi protes warga Rempang mulai bergerak.

Penolakan relokasi disampaikan dalam aksi demo warga berlangsung saat kedatangan Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadila ke Rempang pada Minggu, 12 Agustus 2023.

“Kami mendukung pengembangan Pulau Rempang, tapi kami dan 16 kampung tua kami jangan digusur,” protes warga. (RN)