BatamNow.com, Jakarta – Kasus Covid-19 di Indonesia yang belakangan mengalami peningkatan membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati was-was.
Dilansir CNBC Indonesia, hari ini, kasus konfirmasi bertambah 1.173, menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Tambahan 1.173 kasus ini lebih rendah dibandingkan kemarin yang tercatat 1.242. Dengan demikian, total kasus konfirmasi mencapai 6.064.424.
Sri Mulyani mengatakan, kenaikan kasus Covid-19 itu akan terus dipantau oleh pemerintah guna menyusun kebijakan anggaran lanjutan.
Menurut Sri Mulyani, semua negara saat ini terus memperhatikan munculnya subvarian BA.4 dan BA.5 dari varian Omicron.
“Kalau jumlah kasusnya naik, namun jumlah masyarakat sudah vaksinasi, sudah booster dan tidak menimbulkan jumlah orang yang harus di rumah sakit, maka itu sudah memberikan suatu keamanan,” jelas Sri Mulyani saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/06/2022).
Saat ini juga banyak negara, kata Sri Mulyani, sudah mulai untuk mengkampanyekan vaksinasi penguat lanjutan untuk meningkatkan imunitas.
Seperti diketahui, pemerintah akan menghentikan dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) di tahun depan. Namun, naiknya jumlah kasus belakangan ini, Sri Mulyani menjelaskan pemerintah masih akan mempertimbangkan untuk adanya tambahan anggaran untuk penanganan Covid-19 lanjutan.
“Kita juga tetap waspada terhadap itu, kalau seandainya vaksinasi tetap membaik, jumlah kasus yang naik namun tidak menimbulkan perawatan di rumah sakit, sehingga kegiatan masyarakat masih bisa jalan dan kita berharap kegiatan ekonomi tetap jalan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan realisasi anggaran PC PEN hingga 3 Juni 2022 baru mencapai Rp 95,13 triliun atau 20,9% dari pagu anggaran yang sebesar Rp 455,62 triliun.
Capaian tersebut termasuk untuk penanganan kesehatan sebesar Rp24,46 triliun, terutama digunakan untuk insentif perpajakan vaksin/alat kesehatan, serta penanganan Covid-19 melalui Dana Desa.
Selain itu juga realisasi untuk sektor Perlindungan Masyarakat sebesar Rp 55,85 triliun terutama untuk program PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, BLT Minyak Goreng, dan Bantuan Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN).
Serta pencapaian di sektor penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp 14,83 triliun, terutama untuk program pariwisata, pangan, subsidi bunga dan IJP UMKM, serta insentif perpajakan. (*)
ID
EN