BatamNow.com, Jakarta – Masalah agraria bakal menjadi salah satu pertanyaan yang akan muncul pada debat Capres-Cawapres, yang akan diadakan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024, mulai Pukul 19.00 WIB. Salah satu persoalan yang akan dikupas masalah konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Hal tersebut dikatakan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika di Jakarta, hari ini, Kamis (18/01/2024). “Seperti kita ketahui banyak persoalan yang dipicu oleh proyek strategis nasional (PSN). Kami mencatat sepanjang 2023 ada 42 konflik terjadi, termasuk di Pulau Rempang. Bahkan dalam 4 tahun terakhir telah terjadi 115 konflik,” kata Dewi.
Lanjutnya, dari berbagai kasus yang pihaknya telusuri ada kesan kesema-menaan dari pemerintah yang berdampak kepada masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat yang tidak memiliki surat kepemilikan tanah dianggap menempati lahan secara ilegal, meskipun sudah mendiami suatu daerah lebih dari 20 tahun.
“Jelas tindakan pemerintah ini mengabaikan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 yang mengamanatkan dilakukannya pendaftaran terhadap tanah-tanah rakyat,” seru Dewi.
Sebagai salah satu panelis pada debat ke-4 nanti, Dewi mengatakan, pihaknya akan mempertanyakan kepada para Cawapres terkait penyelesaian konflik di Pulau Rempang. “Kami akan diskusikan dengan panelis lainnya terkait pertanyaan yang mau diajukan nanti soal Rempang,” ujarnya.
Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 11 panelis pada Debat ke-4 Cawapres nanti yakni:
- Prof. Abrar Saleng (Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Universitas Hasanuddin)
- Dr. Arie Sujito (Sosiolog Pedesaan/Dosen Fisipol UGM)
- Prof Arif Satria (Ahli Ekologi Politik dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Rektor Institut Pertanian Bogor)
- Dewi Kartika (Ahli Agraria/Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria)
- Fabby Tumiwa (Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform atau IESR)
- Prof. Haryadi Kartodihardjo (Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor)
- Prof Ridwan Yahya (Ahli Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu)
- Rukka Somboling (Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/Ahli Masyarakat Adat)
- Prof. Sudharto, P. Hadi (Pakar Manajemen Lingkungan/Rektor Universitas Diponegoro 2010-2015)
- Prof. Dr. Sulistiyowati Irianto (Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
- Ir. Tubagus Furqon Sofhani (Ahli Perencanaan Wilayah dan Perdesaan Institute Teknologi Bandung).
Dewi menambahkan, masalah Rempang tidak sesederhana yang dibayangkan. “Apa cukup dengan Perpres 78/2023 selesai masalah? Justru dikhawatirkan akan muncul masalah-masalah lain karena pada dasarnya warga di sana sudah menolak untuk direlokasi,” tukasnya.
Menurutnya, kita perlu mendengar apa yang akan dilakukan para Capres-Cawapres terkait penanganan konflik akibat PSN, di mana masyarakat sekitar yang selalu dikorbankan. “Masyarakat akan bisa menilai nantinya mana jawaban dari para Cawapres yang rasional serta berdampak positif kepada masyarakat. Akan nampak apakah para Cawapres lebih pro ke rakyat atau PSN dan investor,” pungkasnya.
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman ketika ditanyakan, mendukung bila persoalan PSN Rempang Eco-City menjadi bahan pertanyaan di debat ke-4 yang akan menghadirkan 3 Cawapres, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD tersebut.
“Harus ditanyakan kepada para Cawapres supaya ada gambaran penyelesaian seperti apa yang ditawarkan oleh mereka terhadap masalah di Rempang dan PSN-PSN lainnya yang bermasalah di Indonesia,” serunya di Jakarta, Kamis (18/01/2023). (RN)