BatamNow.com – Rapat dengar pendapat (RDP) perdana Komisi VI DPR RI dengan BP Batam mitra kerjanya, pada Rabu (06/11/2024) terpaksa ditunda disebab ketidakhadiran Kepala BP Batam, Muhammad Rudi SE MM.
Padahal Plh Kepala BP Batam, Purwiyanto dan jajarannya sudah berada di hadapan Komisi VI di Senayan itu.
Sebenarnya alasan M Rudi tak dapat hadir karena sedang masa cuti kampanye Pikada sebagai calon Gubernur Kepri, dan sudah disampaikan lewat satu surat yang dibacakan Wakil Ketua Komisi VI Eko Hendro Purnomo sebagai pimpinan rapat.
Tak dapat menerima alasan M Rudi absen di RDP perdana, para anggota dewan itu pun melampiaskan kekecewaannya.
Misalnya, Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Utara III menegaskan, Komisi VI lah yang melahirkan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
“Ketika diundang Kepala BP Batam, tidak hadir di hadapan Komisi VI, rasa-rasanya perasaan bapak bagaimana? Bapak itu anak kandung lho. Ketika ibunya memanggil anaknya, anaknya tidak datang, saya tanya kepada bapak, pantas teman-teman mengatakan lebih baik ditunda,” kata Nasril yang dua periode duduk di Komisi VI DPR RI, sejak tahun 2019.
Bahkan, ia mengungkap bagaimana M Rudi, dulu, sampai menyembah kepada Komisi VI agar menghilangkan dualisme kepemimpinan di Batam.
Jauh sebelumnya isu dualisme kepemimpin di Batam mengemuka, mempermasalahkan antara Kepala BP Batam dengan Wali Kota Batam.
Di era Wali Kota Batam M Rudi lah dua jabatan itu dipimpin sekaligus dengan label ex-officio, meski rangkap jabatan itu dinilai menyalahi ketentuan perundang-undangan.
“Sebelum ketika dualisme antara otoritas Batam dan pemerintah daerah, menyembah Pak Rudi itu ke Komisi VI, pak. Menyembah supaya tidak ada dualisme lagi. Ketika sudah menjadi ex-officio, anak ini saya pikir, bukan saya mengatakan seorang Rudi itu durhaka kepada ibu kandungnya, tidak. Tapi paling tidak, kami yang melahirkan dua lembaga ini,” terang Nasril.
Beda lagi Anggota Komisi VI Kawendra Lukistian. Ia mengaku kecewa berat Kepala BP Batam Muhammad Rudi tidak hadir dalam RDP itu hingga menyuruh M Rudi untuk sekalian berhenti saja dari jabatan Kepala BP Batam yang hanya tinggal beberapa bulan.
“Hari ini saya agak kecewa karena sepertinya BP Batam tidak serius untuk menerima panggilan dari kita yang mengajak
rapat di sini,” kata Kawendra dari Fraksi Gerindra itu.
Sedangkan Andre Rosiade di sela pemberitahuan penundaan RDP, mencecar Plh Kepala BP Batam, Purwiyanto terkait buka-tutup moratorium pelayanan alokasi pertanahan di BP Batam.
Ia pun mengkritisi tajam cawe-cawe Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Kawasan Batam, Susiwijono Moegiarso dalam operasional pengalokasian lahan di BP Batam.
Diduga saat moratorium pelayanan pengalokasian lahan, Susiwijono bersama Plh Kepala BP Batam Purwiyanto mengelurkan 14 izin baru alokasi lahan di Batam.
Soal cawe-cawe ini, Andre pun menyampaikan ke pimpinan sidang Eko, agar memanggil Susiwijono pada RDP selanjutnya.
“Kalau tidak mau paksa aja,” ucap Andre.
Permintaan anggota Komisi VI kepada pimpinan, RDP selanjutnya yang diminta dihadiri Kepala BP Batam dan Ketua Dewas diagendakan ke minggu depan. (red)
