BatamNow.com – Suasana rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR RI bersama BP Batam di Kantor BP Batam, Batam Center, Jumat (18/7/2025), diwarnai ketegangan.
Ketegangan yang terjadi antara anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra.
Pemicu ketegangan adalah isu seputar proyek Rempang Eco-City yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN), dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI dengan warga Rempang di Senayan, Jakarta, pada Senin (28/04/2025).
Dalam forum tiga bulan lalu itu, Rieke sebagai anggota Komisi menanggapi aspirasi masyarakat yang merasa lega karena menganggap proyek Rempang Eco-City tidak lagi tercantum dalam PSN setelah terbitnya Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Bahkan, setelah warga menyampaikan berbagai intimidasi yang mereka alami selama ini, Rieke tampak berpelukan haru dengan tokoh Rempang, Siti Hawa (Nek Awe), sebagai bentuk solidaritas atas perjuangan warga selama hampir dua tahun.
Muncul Siaran Pers BP Batam
Video Rieke bersama warga Rempang kemudian viral di media sosial dan menuai reaksi dari BP Batam.
BP Batam kemudian menanggapinya lalu mengeluarkan siaran pers pada Selasa (29/04/2025).
Dalam siaran pers tersebut, Li Claudia membantah adanya bentuk intimidasi terhadap masyarakat, terutama selama kepemimpinannya bersama Kepala BP Batam, Amsakar Achmad.
Li Claudia lewat siaran pers BP Batam, menuding Rieke menebar hoaks terkait dugaan kekerasan dan intimidasi terhadap warga Rempang terkait proyek Rempang Eco-City.
Li Claudia meminta Rieke menghentikan penyebaran informasi hoaks.
Ia menjelaskan bahwa potongan media sosial miliknya adalah cerita masa lalu yang disampaikan untuk menakuti masyarakat.
Pemkot Batam dan BP Batam, kata dia, tidak pernah melakukan kekerasan maupun kriminalisasi terhadap warga.
Dia justru mempersilakan anggota DPR melakukan kunjungan langsung ke Pulau Rempang.
Dalam siaran pers juga ditegaskan bahwa mereka hadir sebagai pemimpin Batam yang mengayomi masyarakat.
“Kami tidak memaksa atau mengintimidasi masyarakat untuk pindah, kami membawa kebaikan buat masyarakat Rempang,” bunyi siaran pers itu.
Li Claudia mewanti-wanti bahwa informasi yang disebarkan Rieke bisa berdampak pada proses investasi di Batam.
“Kami mengundang investor untuk berinvestasi di Batam. Hoaks tentang kekerasan kepada masyarakat jelas menyesatkan dan membuat investor ragu berinvestasi,” demikian dikutip dari siaran pers.
Ketegangan Memuncak di Rapat Panja (18 Juli 2025)
Dalam rapat di kantor BP Batam, setelah Komisi VI DPR RI menggelar forum pengaduan masyarakat di pagi hari di Marriott Harbour Bay Batam, dilanjutkan dengan rapat Panja bersama BP Batam, Rieke menumpahkan kekecewaannya yang terpendam selama tiga bulan sejak RDPU dengan warga Rempang di Jakarta.
“Saya sebetulnya agak kecewa. Ada siaran pers dari Badan Pengusahaan Batam 30 April 2025 yang diterbitkan oleh Plt Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam dengan judul ‘Wakil Kepala BP Batam Minta Rieke Tidak Sebarkan Hoaks Kekerasan-Kriminalisasi Warga Rempang’,” kata Rieke setelah menjelaskan beberapa hal terkait tugas Panja Komisi VI di Batam, Jumat (18/07/2025).
Dia bongkar isi siaran pers BP Batam tersebut. Rieke menyebut intrtaksinya dengan warga Rempang adalah dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam rapat resmi DPR RI.
Ia menolak dan tidak menerima isi siaran pers itu. “Pernyataan saya juga dapat dilihat secara resmi di media sosial saya,” ucapnya.
Hal itu menurutnya menjadi pelajaran bahwa ketika anggota DPR memperjuangkan suatu hal, itu bukan hoaks.
Jangan hanya melihat potongan-potongan pernyataan yang dibuat orang lain.
“Saya melakukan siaran langsung (live) agar apa yang saya sampaikan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, secara konstitusi, dan secara moral — dunia dan akhirat. Jejak digital itu tidak akan berubah,” katanya dengan nada meninggi.
Oleh karena itu, Rieke meminta pengertian agar, jangan sampai ada kekerasan atau intimidasi lagi dalam proses memperjuangkan kawasan Batam sebagaimana laporan warga .
“Benar atau salah, Pak Andre?” tanyanya kepada Ketua Panja yang duduk di depan.
Rieke memastikan bahwa ia tidak menyebutkan secara spesifik institusi atau individu tertentu di BP Batam saat menyampaikan statement-nya dalam RDP sebelumnya.
“Mari kita sama-sama berjuang. Saya sangat menginginkan Batam berkembang pesat,” ujar Rieke.
Di seberang Batam, katanya, ada Singapura. Jika Batam kokoh dan kuat, maka Batam bisa menjadi gerbang perindustrian Indonesia. Indonesia harus menjadi negara industri jika ingin maju, tetapi bukan dengan mengabaikan rakyatnya.
Rieke berharap kepada Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BP Batam agar ke depannya bisa memperbaiki komunikasi.
“Kepala daerah Batam adalah mitra Komisi II, sementara Kepala BP Batam adalah mitra Komisi VI. Kami tidak bermaksud menghalangi pembangunan di Batam, justru kami ingin Batam cepat maju,” ucapnya.
Rieke Direspons Li Claudia Lagi Dalam Rapat
Usai Rieke menyampaikan penjelasannya, saat Kepala BP Batam Amsakar Achmad sedang menjelaskan terkait situasi Rempang, Li Claudia tiba-tiba memotong pembicaraan dan mencoba menjawab Rieke.
Dia narasikan simpatinya yang ingin mengayomi warga Rempang.
“Saya lebih sayang masyarakat Batam karena saya kepala daerahnya. Setelah Pilkada, saya langsung turun ke Tanjung Banon dan melihat sendiri kondisi warga. Saya tahu tempat relokasi tidak layak, karena itu saya berjuang ke KKP agar dibangun dermaga dan kawasan yang memiliki ekosistem ekonomi,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa dalam masa kepemimpinannya bersama Amsakar Achmad tidak pernah memaksa warga untuk pindah.
Bahkan dia mengatakan sudah berbicara dengan Nek Awe, “Kalau tidak mau pindah, ya tidak usah”.
Nek Awe atau nama aslinya Siti Hawa adalah satu pejuang yang diakui warga Rempang.
Li Claudia juga meminta Komisi VI agar tidak langsung bereaksi dari potongan informasi dan jika ada isu, hendaknya diklarifikasi bersama.
“Kalau narasinya ribut terus, siapa yang mau investasi di Batam? Kami di daerah ini harus jaga iklim investasi.”
Namun, dia juga menjelaskan bahwa Batam punya kekhususan yang diatur dalam PP 46/2007, Perpres 62/2010, dan Perpres 132/2021. Lahan di Batam adalah milik negara.
“Kalau negara butuh, harus dikembalikan. Ini tidak berlaku di daerah lain.”
Li Claudia juga meminta agar setelah rapat ini, video jangan dipotong-potong. “Mari kita jaga komunikasi supaya hubungan Komisi VI dan BP Batam tetap baik.” (H/Red)
