BatamNow.com, Jakarta – Penggerebekan di Jalan Pandan Laut Nomor 23 Cluster Nirwana Perumahan Sukajadi, sebuah pemukiman elit di Batam Center, yang diduga dijadikan tempat memproduksi narkotika jenis sabu, yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepulauan Riau, juga mendapat perhatian dari Anggota DPR RI H Dr KRH Henry Yosodiningrat, yang juga Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat).
Dalam penggerebekan di rumah yang dijadikan sebagai clandestine laboratory itu, disita sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk membuat sabu.
Turut diringkus pria berinisial NS (47 tahun), Warga Negara Indonesia (WNI) yang domisili Batam, serta MS (43) WN Malaysia dan eks polisi kerajaan negeri itu.
Pihak BNNP juga mengamankan pria lain yang diduga ikut serta menggawangi bisnis tersebut, yakni AS (25), di tempat yang berbeda.
“Saya mengapresiasi pengungkapan tempat yang diduga digunakan untuk memproduksi narkoba ini. Hanya perlu dipertanyakan, locusnya di Batam, tapi kok yang bergerak BNN Kepri? Bukankah secara struktur BNN juga ada sampai ke tingkat kota/kabupaten?” ujar Henry dalam perbincangan via telepon dengan BatamNow.com, Kamis (21/07/2022) malam.
Henry yang juga dikenal seorang politisi kawakan ini mengingatkan, BNN Kota Batam tidak boleh lengah, apalagi melakukan pembiaran bila mengetahui hal tersebut. “Jangan lengah! Harus dilakukan pengawasan melekat. Apalagi Batam khususnya, dan Kepri pada umumnya merupakan wilayah kepulauan yang tentu sangat rentan dimasuki narkotika dari luar negeri. Apalagi ini diproduksi sendiri,” tegasnya.
Masih membekas di benaknya, tatkala ia melantik Pengurus Granat Kepri, beberapa waktu lalu. “Saya sempat minta disediakan kapal khusus, karena saya mau melihat langsung kondisi perairan dan pulau-pulau di Kepri. Di situ saya melihat, masih banyak pulau tak berpenghuni. Juga pelabuhan-pelabuhan kapalnya masih sangat konvensional. Saya berpikir, kalau kondisi seperti ini sangat terbuka peluang masuknya narkotika. Karena pemasok akan dengan mudah mengirim barang melalui pelabuhan-pelabuhan tikus tadi,” kisahnya.
Oleh karenanya, Henry beranggapan, dengan wilayah kepulauan tersebut, pengawasan yang dilakukan harus lebih ketat lagi. “Kalau perlu personel di sana ditambah, baik BNNP, BNNK, polisi perairan, Angkatan Laut, dan sebagainya. Lakukan patroli secara masif dan terarah agar meminimalisir masuknya barang-barang haram tersebut,” tukasnya.
Selain itu, lanjutnya, pengawasan di darat juga harus masif dilakukan. Sebab, bisa jadi orang luar masuk, lantas bikin pabrik narkoba di sana, seperti yang baru saja digerebek. “Jangan justru malah aparat ikut mem-backing bisnis narkotika. Tapi kalau ditemukan demikian, segera laporkan supaya bisa diberikan hukuman aparat yang menjadi backing bandar narkoba,” tegasnya.
Henry juga meminta aparat pemerintah dan tokoh masyarakat secara aktif melakukan pengawasan. “Tidak bisa juga semua diserahkan kepada BNNP/BNNK atau polisi saja, sebab cakupan wilayahnya terlalu luas. Masyarakat harus berperan aktif. Kalau ada indikasi kegiatan yang mencurigakan, segera laporkan. Tidak hanya ke aparat, tapi bisa juga ke gubernur, wali kota/bupati, atau para anggota legislatif di sana. Dari laporan tersebut akan diambil tindakan secara cepat,” serunya.
Henry mencontohkan, baru-baru ini ia mendapat kabar dari masyarakat terkait adanya aktivitas mencurigakan di Kampung Bahari di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
“Dari laporan sederhana dari masyarakat, langsung saya koordinasikan dengan aparat kepolisian setempat. Dalam waktu singkat dilakukan penggerebekan. Ternyata benar, ada peredaran narkoba tingkat tinggi di sana. Langsung ditangkap bandar dan pihak-pihak lainnya. Begitu juga harusnya para anggota dewan dan pemerintah di sana. Jangan dibiarkan kalau ada laporan masyarakat, harus langsung ditindaklanjuti,” pesannya.
Dirinya juga berharap, para Pengurus Granat dan ormas-ormas anti-narkotika di Kepri, bisa ikut membantu dalam melakukan pengawasan. Bilamana ditemukan indikasi tidak baik, segera laporkan. (RN)
