BatamNow.com – Krisis air baku di Batam disebut bukan semata-mata akibat minimnya curah hujan.
Krisis kebutuhan vital ini disebut merupakan akumulasi persoalan defisit ketersediaan air, meningkatnya kebutuhan, menurunnya fungsi daerah tangkapan air (DTA), sedimentasi, pencemaran, serta tekanan pembangunan di sekitar bendungan.
Pendiri Akar Bhumi Indonesia (ABI), Hendrik Hermawan, menyebut kondisi tersebut mulai terlihat dari menyusutnya muka air sejumlah waduk/bendungan.
Berdasarkan verifikasi lapangan ABI, muka air Waduk Nongsa di Kelurahan Sambau mengalami penyusutan sekitar 2,5 meter.
Menurut Hendrik, kondisi itu harus dilihat sebagai indikator serius terhadap ketahanan air Batam. Terlebih, kebutuhan air terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, industri, perdagangan, pariwisata, hingga perkembangan pusat data.
“Jika merujuk pada kapasitas produksi optimal Bendungan Nongsa 60 liter per detik, maka dalam setahun diproyeksikan menghasilkan air sekitar 1,9 juta meter kubik,” ujar Hendrik melalui rilis yang diterima BatamNow.com, Sabtu (08/08/2026).
@batamnow Permukaan air Waduk Nongsa di Kelurahan Sambau dilaporkan menyusut sekitar 2,5 meter. Temuan tersebut berdasarkan verifikasi lapangan yang dilakukan organisasi non-pemerintah Akar Bhumi Indonesia (ABI). Pendiri ABI, Hendrik Hermawan, menilai penyusutan muka air tersebut tidak semata-mata disebabkan minimnya curah hujan. Menurutnya, kondisi itu merupakan akumulasi dari menurunnya fungsi daerah tangkapan air (DTA), minimnya curah hujan, serta meningkatnya kebutuhan air yang disebut telah melampaui kapasitas produksi. “Jika merujuk pada kapasitas produksi optimal Bendungan Nongsa 60 liter per detik, maka dalam setahun diproyeksikan menghasilkan air sekitar 1,9 juta meter kubik,” ujar Hendrik melalui rilis yang diterima BatamNow.com, Sabtu (08/08/2026). Sementara proyeksi kebutuhan air domestik Kecamatan Nongsa pada 2026 mencapai sekitar 20 juta meter kubik (m³) per tahun. Angka tersebut, kata Hendrik, belum memperhitungkan kebutuhan air sektor industri, perdagangan, pariwisata, serta pusat data yang berkembang pesat di Batam Timur. Defisit Air Baku Batam Sekitar 141 juta Meter Kubik Untuk menjaga pasokan air domestik di Nongsa di tengah menyusutnya air Waduk Nongsa, BP Batam melalui Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (BU SPAM) disebut telah mengalihkan sebagian pasokan air baku dari Waduk Duriangkang. Namun, langkah tersebut dinilai hanya menjadi solusi jangka pendek. Pasalnya, Waduk Duriangkang selama ini disebut menopang sekitar 70 persen kebutuhan air Batam. Hendrik, yang organisasinya menjadi salah satu dari tujuh nominator Kalpataru 2026 kategori Penyelamat Lingkungan, menilai kondisi tersebut merupakan indikator bahwa Batam tengah menghadapi persoalan serius dalam ketahanan air baku. Data Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Batam Tahun 2026, yang ditandatangani Wali Kota Batam Amsakar Achmad pada 22 April 2026, mencatat kebutuhan air domestik sekitar 1,39 juta penduduk Batam mencapai 280 juta meter kubik per tahun. Sementara ketersediaan air tahunan diperkirakan sekitar 139 juta meter kubik. Dari perbandingan tersebut, Hendrik menyebut Batam menghadapi potensi defisit air baku sekitar 141 juta meter kubik. “Krisis air itu sudah terjadi, tapi BP Batam menutup-nutupi,” kata Hendrik. Menurut dia, kebijakan water rationing atau penjatahan air serta distribusi air menggunakan mobil tangki ke sejumlah permukiman menjadi indikator adanya tekanan terhadap sistem penyediaan air. Hendrik mendesak BP Batam membuka data kondisi air baku secara transparan dan mengambil langkah yang terukur untuk menghadapi persoalan tersebut… Baca di BatamNow.com #batam #batamnow #batamtiktok #batamhits #fyp ♬ I Think I Like When It Rains – WILLIS
Sementara itu, proyeksi kebutuhan air domestik Kecamatan Nongsa pada 2026 mencapai sekitar 20 juta meter kubik (m³) per tahun.
Angka tersebut belum memperhitungkan kebutuhan air sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pusat data yang berkembang pesat di kawasan Batam Timur.
Defisit Air Mencapai 141 Juta Meter Kubik
Gambaran yang lebih besar terlihat dalam Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Batam Tahun 2026, yang ditandatangani Wali Kota Batam Amsakar Achmad pada 22 April 2026.
Dokumen tersebut mencatat kebutuhan air domestik untuk sekitar 1,39 juta penduduk Batam pada 2026 mencapai sekitar 280 juta meter kubik per tahun.
Sementara ketersediaan air tahunan diperkirakan hanya sekitar 139 juta meter kubik.
Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat potensi defisit sekitar 141 juta meter kubik.
Hendrik menilai angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan air Batam sudah berada pada tahap serius. “Krisis air itu sudah terjadi, tapi BP Batam menutup-nutupi,” kata Hendrik.
Menurut dia, kebijakan water rationing atau penjatahan air serta pendistribusian air menggunakan mobil tangki ke sejumlah permukiman merupakan indikator tekanan terhadap sistem penyediaan air.
Fungsi Daerah Tangkapan Air Menurun
Menurut Hendrik, persoalan utama tidak hanya berada pada volume air yang tersedia, tetapi juga pada kemampuan kawasan tangkapan air dalam menyimpan dan memasok air ke bendungan.
Batam merupakan wilayah kepulauan yang tidak memiliki sungai besar sebagai sumber air baku seperti banyak daerah lain di Indonesia.
Kota ini sangat bergantung pada bendungan atau waduk yang menampung air hujan sebagai sumber utama air baku.
Karena itu, menurut Hendrik, keberlangsungan enam waduk utama aktif di mainland Batam sangat bergantung pada kondisi DTA dan tali air yang memasok air ke masing-masing bendungan.
Enam waduk tersebut yakni Nongsa, Sei Harapan, Sei Ladi, Muka Kuning, Tembesi, dan Duriangkang.
Sementara Waduk Baloi telah berhenti beroperasi sejak 2012 akibat penurunan kualitas air yang dikaitkan dengan aktivitas permukiman di kawasan sekitarnya.
“Batam merupakan pulau kecil yang tidak memiliki sungai sebagai sumber air baku seperti wilayah lain di Indonesia. Kota ini hanya mengandalkan bendungan-bendungan yang dibangun melalui modifikasi kawasan muara dan teluk berair asin untuk menampung air hujan,” ujar Hendrik.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat perlindungan DTA harus menjadi prioritas.
“Perlindungan dan pemulihan DTA termasuk tali air harus dilakukan secara serius,” tegas Hendrik.
Bendungan Nongsa Tertekan Sedimentasi
Tekanan terhadap sumber air baku juga ditemukan ABI di Waduk Nongsa.
Hendrik menyebut sekitar 250 meter area permukaan bendungan telah dipenuhi sedimen yang terbawa melalui tali air.
Ia katakan sedimentasi tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas pemotongan bukit dan penambangan pasir ilegal di sekitar kawasan bendungan.
“Sedimen berupa material tanah merah itu telah menutupi sebagian area Bendungan Nongsa. Saat kami melakukan pengecekan, material tersebut bahkan sudah mengeras menyerupai daratan dengan permukaan yang retak seperti tanah yang mengalami kekeringan,” katanya.
Sedimentasi, lanjut Hendrik, tidak hanya mengganggu kualitas air, tetapi juga berpotensi mengurangi kapasitas tampungan bendungan.
Selain itu, tekanan terhadap DTA Nongsa juga datang dari aktivitas pertanian.
Dalam verifikasi lapangan, ABI menemukan pembukaan lahan baru seluas lebih dari dua hektare yang dilakukan menggunakan alat berat.
Tembesi Menghadapi Tekanan Pencemaran
Tekanan serupa ditemukan di DTA Waduk Tembesi.
Menurut Hendrik, aktivitas pertanian di kawasan tersebut berpotensi menurunkan kualitas air akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang terbawa aliran permukaan menuju badan air.
“Kondisi Bendungan Tembesi justru lebih mengkhawatirkan karena menghadapi tekanan pencemaran dari berbagai arah,” katanya
Ia menyebut sumber tekanan berasal dari aktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, pabrik batu bata, pabrik tahu, hingga tambak ikan yang berada di sekitar badan air.
Tekanan lainnya, menurut Hendrik, berasal dari pembakaran hutan dan aktivitas pengalokasian lahan di kawasan DTA untuk pengembangan pariwisata dan industri.
Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa persoalan air Batam bukan hanya masalah berapa banyak air yang tersedia, tetapi juga berapa banyak air yang masih dapat ditampung dan bagaimana kualitas air yang masuk ke bendungan.
Duriangkang Menjadi Penopang Utama
Di tengah tekanan tersebut, BP Batam melalui Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (BU SPAM) telah mengalihkan pasokan air baku untuk kebutuhan domestik di Nongsa dari Waduk Duriangkang.
Langkah tersebut dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menjaga pasokan air.
Namun, menurut Hendrik, ketergantungan pada Duriangkang juga harus diwaspadai karena bendungan tersebut selama ini menopang sekitar 70 persen kebutuhan air Batam.
“Pengalihan pasokan air dari satu bendungan ke bendungan lain hanya menjadi solusi jangka pendek,” ujarnya.
Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu memperkuat sumber air yang ada sekaligus menyiapkan sumber air alternatif.
PLTS Terapung Tembesi Perlu Dikaji Hati-hati
Rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Waduk Tembesi juga dinilai perlu dikaji secara hati-hati.
Rencana tersebut mencakup pemanfaatan bentangan sekitar 864 hektare.
Hendrik menilai pemanfaatan permukaan bendungan untuk energi harus mempertimbangkan fungsi utama Waduk Tembesi sebagai salah satu sumber air baku Batam.
Ia membandingkannya dengan Waduk Cirata di Jawa Barat yang memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air.
“Jangan sampai demi mengejar energi bersih, kita mengorbankan sumber air baku. Apalagi jika energi yang dihasilkan nantinya sebagian besar justru untuk memenuhi kebutuhan luar negeri,” katanya.
Teknologi Air Alternatif Mendesak Disiapkan
Hendrik mendorong BP Batam tidak hanya mengandalkan bendungan sebagai sumber air baku.
Menurutnya, Batam perlu mulai mengembangkan sumber air alternatif melalui instalasi daur ulang air limbah dan desalinasi air laut.
Ia mencontohkan Singapura yang telah lama mengembangkan pemanfaatan air hasil daur ulang dan desalinasi sebagai bagian dari sistem ketahanan air nasionalnya.
Namun, Hendrik mengakui teknologi desalinasi memiliki tantangan, terutama kebutuhan energi dan biaya operasional yang tinggi.
Air hasil desalinasi juga memerlukan proses pengolahan lebih lanjut agar sesuai dengan kebutuhan pemanfaatannya.
Selain itu, rencana mendatangkan air dari luar Batam yang pernah disampaikan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dalam sebuah siniar sekitar lima bulan lalu, menurut Hendrik, perlu segera dikaji dan direalisasikan jika memang layak secara teknis dan ekonomi.
Namun, ia mengingatkan agar sumber pasokan tidak serta-merta diarahkan ke Pulau Bintan karena wilayah tersebut juga memiliki keterbatasan sumber air baku.
Teknologi modifikasi cuaca, menurut dia, juga dapat dilanjutkan sebagai langkah darurat ketika kondisi hidrologis semakin kritis, meskipun membutuhkan biaya besar.
Jangan Prioritaskan Industri di Atas Kebutuhan Dasar
Di tengah meningkatnya kebutuhan air untuk industri dan pusat data, Hendrik meminta pemerintah memastikan ketersediaan air bagi kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Jangan sampai pemerintah lebih memprioritaskan kebutuhan air untuk industri dan pusat data dibandingkan pemenuhan hak dasar warga,” tegasnya.
Ia juga mendorong kampanye penghematan air dilakukan secara masif sebagai bagian dari mitigasi jangka pendek.
Kerentanan Batam terhadap kekeringan juga tercermin dalam Kajian Risiko Bencana Kota Batam Tahun 2025–2029.
Dokumen tersebut mengidentifikasi sedikitnya tujuh ancaman bencana di Batam, yakni banjir, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, serta gempa bumi.
Kualitas Air Juga Menjadi Persoalan
Selain kuantitas, kualitas air baku menjadi persoalan lain.
Hendrik menyebut kualitas air merupakan salah satu dari lima isu prioritas lingkungan hidup Kota Batam.
Padahal, pemerintah melalui PP Nomor 22 Tahun 2021 menetapkan ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan mutu air serta baku mutu lingkungan.
“Kualitas baku mutu air pada bendungan yang ada, jauh dari kondisi layak,” ujar Hendrik.
Ia tambakan lagi, persoalan kualitas air harus dicegah sejak kawasan tangkapan air, bukan hanya ditangani setelah pencemaran masuk ke badan bendungan.
Belajar dari Waduk Baloi
Hendrik menilai pengalaman Waduk Baloi harus menjadi pelajaran penting bagi pengelolaan seluruh sumber air baku Batam.
Bendungan yang berhenti beroperasi sejak 2012 tersebut, menurut dia, kini tidak lagi berfungsi sebagai sumber air baku dan justru menghadapi persoalan lingkungan akibat aktivitas permukiman di sekitarnya.
“Jangan sampai tragedi Bendungan Baloi terulang di bendungan lain. Meskipun Bendungan Baloi hanya mampu menghasilkan 30 liter per detik, tetapi bagi Batam yang tidak memiliki sumber air baku lain, setetes pun sangat berharga,” ujarnya.
Menurut Hendrik lagi kehilangan satu sumber air baku harus menjadi pelajaran bahwa kerusakan DTA dan pencemaran jauh lebih mahal jika dibiarkan hingga menghilangkan fungsi bendungan.
Karena itu, ia mendesak BP Batam membuka data kondisi air baku secara transparan, termasuk volume tampungan setiap bendungan, kapasitas produksi, kebutuhan aktual, tingkat sedimentasi, kualitas air, serta proyeksi kebutuhan air Batam.
“Batam membutuhkan kebijakan air yang berbasis data dan perencanaan jangka panjang. Jangan menunggu krisis menjadi parah baru bertindak,” katanya. (Tim)
