BatamNow.com – Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kini bersikap terkait polemik Pulau Rempang, Galang, Kota Batam, yang menjadi isu nasional itu.
Satu maklumat keputusan dari hasil musyawarah LAM Kepri dibacakan Ketua Umum LAM Provinsi Kepri H Abdul Razak di Kantor LAM Kepri, Jalan Agus Salim Nomor 3, Kota Tanjungpinang, Sabtu (09/09/2023).
“Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hasil musyawarah Pengurus Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 Miladiah bersamaan dengan 22 Syafar 1445 Hijriyah di Kantor Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau di Tanjungpinang,” ucap H Abdul Razak sebelum membacakan poin-poin maklumat.
Adapun maklumat LAM Kepri tentang masyarakat Rempang, Galang, berisi enam poin, antara lain:
- Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau sebagai payung negeri mendukung sepenuhnya program pemerintah untuk pembangunan di segala bidang baik di pusat maupun di daerah
- Batalkan rencana relokasi 16 Kampung Tua masyarakat Melayu yang ada di Pulau Rempang dan Pulau Galang
- Membebaskan seluruh masyarakat yang ditahan akibat peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 September 2023
- Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau mengutuk keras tindakan represif, intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh tim gabungan terhadap masyarakat Pulau Rempang dan Pulau Galang yang terjadi pada tanggal 7 den 8 September 2023 sehingga masyarakat mengalami cedera, trauma dan kerugian materi
- Mendesak Presiden RI, Kapolri, Panglima TNI, DPR RI, DPD RI, Gubernur, DPRD Kepri, Kapolda, DPRD Kota Batam, Wali Kota Batam, BP Batam dan semua stakeholder terkait menghentikan segala tindakan kekerasan
- Mendesak pemerintah membuat kesepakatan tertulis dengan masyarakat Melayu di Pulau Rempang dan Pulau Galang terkait dampak jangka pendek dan jangka panjang dari Proyek Strategis Nasional di Pulau Rempang dan Pulau Galang.
Diberitakan, masyarakat Melayu tempatan di Pulau Rempang, Galang, menolak relokasi sepihak terhadap 16 titik kampun tua/sejarah yang telah mereka tempati turun temurun bahkan sejak ratusan tahun lalu.
Kamis (07/08), aparat Tim Terpadu dari berbagai unsur bentrok dengan warga sipil yang menolak kedatangan tim gabungan terkait pemasangan patok tata batas dan pengukuran tanah di Kelurahan Sembulang, Pulau Rempang.
Sebagai informasi, lahan seluas 17 ribu hektare di Pulau Rempang, Galang, bakal dikembangkan menjadi kawasan indsutri Eco-City oleh PT Makmur Elok Graha (MEG).
Warga tempatan menegaskan bahwa mereka mendukung masuknya investasi dan pembangunan ke Rempang, Galang. Namun, mereka juga menolak tegas bila kampung sejarah serta kuburan nenek moyangnya harus digusur/direlokasi. (*)
