BatamNow.com – Mantan Direktur Pelabuhan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Dendi Gustinandar, mengungkapkan bahwa pelabuhan di Batam belum memiliki dokumen Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) hingga dirinya mengakhiri jabatan pada 2025.
Hal itu disampaikan Dendi saat dihadirkan sebagai saksi fakta dalam sidang gugatan PT Marina Intidaya Shipping (MIS) terhadap Direktur Badan Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan BP Batam di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang, Sekupang, Batam, Rabu (11/11/2026).
Dalam sidang lanjutan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Hari Murti Kridalaksana, didampingi hakim anggota Tessa Matondang dan Adji Suryapranata, Dendi dihadirkan oleh kuasa hukum tergugat.
Di hadapan majelis hakim, Dendi menjelaskan bahwa dirinya menjabat sebagai Direktur Pelabuhan BP Batam sejak 2021 hingga 2025.
Ia juga telah mengabdi di BP Batam selama 25 tahun dan kini menjabat sebagai Direktur Promosi dan Fasilitasi Investasi.
Saat ditanya hakim apakah mengetahui persoalan yang menjadi pokok gugatan, Dendi mengaku telah mendapat pengarahan singkat (briefing) dan membaca dokumen gugatan PT MIS terhadap BP Batam.
“Terkait dengan tagihan yang diberikan BP Batam kepada PT Marina Intidaya Shiping,” kata Dendi dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Hakim kemudian menanyakan apakah selama menjabat Direktur Pelabuhan, Dendi pernah bertemu dengan pihak PT MIS.
Dendi mengaku seingatnya tidak pernah bertemu langsung dengan PT MIS. Namun, ia beberapa kali bertemu Osman Hasyim yang adalah Direktur PT MIS sebagai Ketua Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), bukan dalam kapasitasnya sebagai pihak PT MIS.
Dendi Sebut DLKr/DLKp Belum Ada
Dalam persidangan, hakim menggali apakah BP Batam telah memiliki dokumen DLKr dan DLKp sebagai dasar pengelolaan wilayah pelabuhan.
“Belum ada. Saya tidak tahu sejak kapan, tetapi sampai dengan saya keluar dari pelabuhan dan mendapat penugasan lain, itu belum ada DLKr, DLKp,” kata Dendi.
Hakim kemudian menanyakan dasar yang digunakan BP Batam dalam mengoperasikan pelabuhan selama periode tersebut.
“Dalam mengoperasikan pelabuhan itu dasarnya apa seingat saksi? Kan direktur lah yang semuanya, sebagai unit di bawah BP Batam,” tanya Hari Murti.
Dendi menjelaskan, sepengetahuannya BP Batam memiliki Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dan izin operasional pelabuhan.
Hari Murti kembali menyakan, apakah selama ia menjabat ada usulan atau ada yang menanyakan terkait DLKr/DLKp.
“Atau memang setahu saksi dengan Rancangan Induk Pelabuhan saja sudah bisa menjalankan, pernah tidak diurus atau di tanya?” tanya Hari Murti.
Dendi menerangkan bahwa BP Batam membagi tugas dan fungsi (Tusi). Sementara Tusi BU Pelabuhan saat itu menjalankan perusahaan. Sedangkan fungsi pengembangan dan lain-lain bukan merupakan ranah BU Pelabuhan.
“Saat itu ada penyusunan dokumen-dokumen yang dilakukan oleh pusat rencana program strategis,” ujarnya.
Dendi juga mengingat adanya proses pengajuan dokumen terkait kepelabuhanan melalui konsultan hingga Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Namun, ia tidak mengingat secara terperinci tahapan maupun dokumen yang diproses karena hal tersebut menjadi ranah unit Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam.
Selanjutnya, Hari Murti menanyakan terkait proses penagihan jasa kepelabuhanan.
Selama ia menjabat, Dendi mengatakan untuk penarikan jasa kepelabuhanan itu sudah memiliki Sistem dengan nama Financial and Budget Management System (FBMS).
“Jadi setiap kegiatan yang dilakukan di pelabuhan, sudah ditetapkan uang (pembayaran) dulu, sesuai kegiatan,” jelas Dendi.
Setelah merasa cukup menanyakan Dendi, Hari Murti pun mempersilakan kuasa hukum tergugat untuk menanyakan saksi.
Rizal salah satu dari tiga kuasa hukum, menanyakan seperti apa bentuk RIP.
“Apakah dia peraturan, sejenis peraturan atau sejenis dokumen?” tanya Rizal.
Dendi mengatakan, perkiraannya RIP itu merupakan Keputusan Menteri Perhubungan. Namun ia tidak mengingat secara persis.
“Karena ini wilayah yang dibawahi oleh Kementrian Perhubungan untuk RIP dan lain-lain,” ujar Dendi.
Dampak Belum Adanya DLKr dan DLKp
Giliran kuasa hukum penggugat, Beni Bereando Girsang, menggali konsekuensi belum adanya DLKr dan DLKp terhadap kegiatan kepelabuhanan di Batam.
Beni mempertanyakan bagaimana dampaknya jika pelabuhan belum memiliki kedua dokumen tersebut, sementara BP Batam dengan RIP tetap menjalankan pelayanan dan memungut jasa kepelabuhanan.
Dendi menjelaskan, BU Pelabuhan sebagai badan yang mengelola usaha terus memberikan pelayanan yang sesuai dengan kegiatan yang ada.
“Jadi saya sama sekali tidak bisa membandingkan jika memiliki atau tidak memiliki DLKr, DLKp, namun ada RIP,” katanya.
Beni kemudian menanyakan apakah seluruh pelabuhan di Indonesia wajib memiliki DLKr dan DLKp.
Dendi menjawab bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelabuhan di Indonesia harus memiliki kedua dokumen tersebut.
“Kalau yang ditanya itu apakah seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia harus punya DLKp/DLKr, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mempunyai DLKp/DLKr,” jelasnya.
Meski demikian, ketika ditanya mengenai kewajiban pembayaran tarif jasa labuh di wilayah yang belum memiliki DLKr dan DLKp, Dendi menjelaskan bahwa selama menjabat, BP Batam tetap mengenakan tarif berdasarkan peraturan yang berlaku.
Menurutnya, pengguna jasa kepelabuhanan wajib memberikan imbalan atas pelayanan yang diterima sesuai ketentuan.
“Berdasarkan peraturan yang ada di BP Batam, tarif yang dikenakan atas pelayanan jasa itu sah di dalam wilayah kerja BP Batam,” ujarnya.
Beni juga mempertanyakan apakah selama Dendi menjabat pernah ada usulan atau pembahasan mengenai pengurusan DLKr dan DLKp.
Dendi kembali menjelaskan bahwa pengurusan dokumen kelengkapan kepelabuhanan merupakan tanggung jawab Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam.
“Yang saat itu Perencanaan Program Strategis dijabat oleh bapak Fesly,” kata Dendi.
Ia mengaku tidak mengingat secara pasti apakah ada usulan khusus untuk mengurus DLKr dan DLKp. Namun, ia mengingat pernah mengikuti pertemuan dengan Kemenhub terkait pembahasan dokumen kepelabuhanan, termasuk usulan revisi.
“Saya tidak ingat, karena saat itu saya ikut proses ketika saya diundang oleh Kemenhub membahas dokumen-dokumen pelabuhan. Yang sangat ingat adalah usulan revisi,” katanya.
“Tapi isi dokumen lengkapnya itu saya tidak ingat. Saya tahu ada proses itu, tapi saya tidak ingat dokumen apa saja,” lanjutnya.
Setelah seluruh pihak selesai mengajukan pertanyaan, majelis hakim menunda persidangan hingga Rabu (18/11/2026) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi fakta dari pihak tergugat.
Diketahui, PT MIS menggugat Direktur Badan Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan BP Batam terkait pungutan jasa kepelabuhanan di wilayah yang belum memiliki penetapan DLKr dan DLKp.
Dalam petitumnya, PT MIS meminta majelis hakim menyatakan tindakan tergugat melakukan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di wilayah yang belum memiliki DLKr dan DLKp sebagai perbuatan melawan hukum.
Penggugat juga meminta agar seluruh pungutan maupun dokumen penagihan yang diterbitkan sebelum penetapan resmi DLKr dan DLKp dinyatakan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Selain itu, PT MIS meminta majelis hakim menghukum tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatan pemungutan jasa kepelabuhanan kepada penggugat sampai DLKr dan DLKp Pelabuhan Batam ditetapkan secara resmi oleh Menteri Perhubungan.
Kemudian PT MIS juga meminta majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. (A)
