BatamNow.com – Hasil visum et repertum dalam perkara terdakwa MI dipersoalkan dalam persidangan tertutup di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Rabu (11/11/2026). Dokter Indra Faisal, yang menandatangani dokumen visum tersebut, disebut mengakui tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap korban.
Pengakuan itu terungkap saat saksi dicecar pertanyaan oleh tim penasihat hukum MI, Firdaus Tarigan S.H., SE, M.M, CLA dan Yovi Saputra S.H., M.H dari Kantor Hukum S Firdaus Tarigan, S.H., SE, M.M, CLA & Rekan, terkait proses pemeriksaan korban hingga penerbitan visum.
Dalam persidangan, terungkap bahwa pemeriksaan fisik terhadap korban dilakukan oleh dokter lain, yakni dr. Alma. Sementara Indra hanya menandatangani dokumen visum et repertum.
Usia Korban Salah dalam Dokumen Visum
Usai persidangan, Firdaus mengatakan pihaknya juga menemukan kesalahan data usia korban dalam dokumen tersebut.
Korban yang saat itu berusia 1 tahun 8 bulan justru dicantumkan dalam kesimpulan visum berusia 3 tahun 8 bulan.
“Pertama, kami bisa buktikan bahwa visum itu bukan dokter Indra yang membuat. Dia mengakui bahwa memang visum tersebut bermasalah,” ujar Firdaus kepada wartawan.
Menurut Firdaus, kesalahan pencantuman usia bukan persoalan sepele karena visum tersebut menjadi salah satu alat bukti dalam perkara yang menjerat kliennya.
Pihaknya bahkan berencana menyurati Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk meminta perhatian atas persoalan tersebut.
“Kalau yang divisum berumur 1 tahun 8 bulan, tetapi kesimpulannya disebut 3 tahun 8 bulan, bagaimanapun itu bermasalah. Nanti kami juga akan menyurati IDI pusat terkait persoalan ini,” katanya.
Firdaus mengungkapkan, dalam persidangan, Indra juga menyampaikan permintaan maaf atas hasil visum yang dipersoalkan tersebut.
Meski menerima permintaan maaf itu, ia menegaskan hal tersebut tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menurutnya timbul akibat kesalahan dalam dokumen tersebut.
“Dia minta maaf atas hasil visumnya. Maafnya kami terima, tetapi secara hukum kami tidak bisa menerima begitu saja. Karena visum itulah yang membuat klien kami MI ditahan dan sudah lima bulan berada di dalam penjara,” ujar Firdaus.
Selain ketidaksesuaian usia, penasihat hukum juga mempertanyakan kesimpulan visum mengenai luka akibat benda tumpul.
Mereka menilai dokter belum memberikan penjelasan terperinci mengenai benda yang dimaksud maupun dasar penarikan kesimpulan medis tersebut.
Ia menilai keterangan saksi belum menjawab sejumlah pertanyaan penting terkait dasar pemeriksaan dan kesimpulan medis yang dituangkan dalam visum.
Penasihat hukum lainnya, Yovi Saputra, mengatakan pihaknya cukup puas dengan keterangan Indra dalam persidangan.
Menurutnya, pengakuan bahwa Indra tidak memeriksa langsung korban menjadi salah satu poin penting dalam pemeriksaan saksi tersebut.
“Beliau juga menyampaikan bahwa dirinya tidak memeriksa langsung. Ada tim, dokter Alma yang melakukan pemeriksaan. Dia hanya menandatangani terkait visum et repertum tersebut,” kata Yovi.
Yovi juga menyoroti ketidaksesuaian usia korban dalam dokumen visum. Ia menilai alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) harus memiliki dasar pemeriksaan dan keterangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia bahkan menyebut visum tersebut cacat hukum atau error in persona.
“Visum sebagai alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, jadi harus memiliki dasar yang kuat. Dan kami menganggap bahwa visum itu error in persona, artinya cacat hukum terkait alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum,” tegasnya.
Akan Surati Mantan Kanit Reskrim untuk Hadir Sidang
Pada persidangan berikutnya yang dijadwalkan Rabu (18/11/2026), tim penasihat hukum berencana menghadirkan sejumlah saksi yang dinilai dapat menguntungkan terdakwa MI.
Yovi menegaskan, saksi-saksi tersebut bukan sekadar dihadirkan untuk meringankan hukuman, melainkan untuk membuktikan bahwa kliennya tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan JPU.
“Kami akan menghadirkan saksi yang menguntungkan. Kami ingin melalui keterangan mereka, majelis hakim semakin yakin bahwa saudara MI tidak bersalah dan dapat dibebaskan dari tuntutan jaksa,” ujarnya.
Penasihat hukum juga berupaya menghadirkan mantan Kanit Reskrim Polsek Sekupang yang menangani perkara tersebut, yakni Rianto dan Bobby.
Yovi mengatakan pihaknya akan menyurati kedua penyidik tersebut agar bersedia memberikan keterangan dalam persidangan mendatang.
Ia juga menyayangkan sejumlah saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP) belum dihadirkan oleh JPU.
Dokter Jadi Saksi Setelah Tiga Kali Dipanggil
Sementara itu, Firdaus menyebut dokter yang memberikan kesaksian dalam persidangan kali ini sebelumnya telah tiga kali dipanggil sebelum akhirnya hadir.
Pihaknya berharap pemeriksaan saksi berikutnya dapat semakin memperjelas fakta-fakta dalam perkara tersebut dan membantu majelis hakim menilai dakwaan terhadap MI.
“Kami berharap pada sidang berikutnya, dengan hadirnya saksi-saksi yang menguntungkan, semakin terbuka bahwa MI tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan,” pungkasnya. (H)
