BatamNow.com – Penutupan layanan permohonan alokasi lahan dan proses pengadministrasiannya di BP Batam, lewat laman Land Management System dengan tautan lms.bpbatam.go.id, tampaknya masih akan berkepanjangan.
Hingga pagi hari ini, Senin (11/11/2024), sudah masuk hari ke-47 sejak 25 September 2024, kondisi fitur alokasi lahan pada laman LMS itu belum bisa diakses.
Pemberitahuan di tampilan layar gawai, masih terpampang dengan narasi, “Layanan pengalokasian tanah untuk sementara belum dapat diakses dikarenakan sedang proses pemutakhiran dan penyempurnaan basis data”.
Awalnya pengumuman itu dengan narasi beda: Moratorium Pengalokasian Tanah.
Belum ada penjelasan formal dari BP Batam, terkait kondisi layanan kekinian lewat teknologi yang sudah umum ini.
Pun sejak ditutupnya akses alokasi lahan di laman LMS ini, tak pernah ada pengumuman resmi tentang batas waktu penutupan.
Justru kondisi pelayanan buruk ini menjadi isu nasional karena merangsek ke gedung dewan di Senayan di Jakarta yang diungkap blak-blakan di rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, minggu lalu.
Banyak pihak menduga kebijakan penutupan layanan LMS ini ‘satu modus kelas dewa’ di Dewan Kawasan dan jajaran BP Batam.
Susiwijono Moegiarso, Sesmenko Perekomomian yang juga sebagai Ketua Dewan Pengawas BP Batam, yang terseret di balik penutupan LMS ini, belum menjawab konfirmasi BatamNow.com pada Senin (11/11/2024) pagi, yang dikirim lewat WhatsApp.
Susiwijono, yang Sekretaris Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto ini dituding mengatur-ngatur alias cawe-cawe di pusaran penutupan layanan alokasi lahan.
Susiwijono pun disebut “bermain”di penerbitan 14 izin baru di saat LMS layanan alokasi lahan sedang ditutup.
Andre Rosiande, Anggota Komisi VI yang mengungkapkan itu pada RDP di gedung komplek Senayan di Jakarta, Rabu (06/11/2024).
Hingga Andre meminta ke pimpinan sidang RDP, Eko Hendro Purnomo dari Fraksi PAN, yang juga Wakil Ketua Komisi agar mengagendakan pemanggilan Susiwijono ke RDP susulan karena RDP pada minggu lalu itu diminta ditunda.
Belum terkonfirmasi nama 14 perusahaan yang mendapat alokasi tanah yang “diseludupkan” penerbitan perizinannya secara diam-diam sebagaimana diungkap Andre.
Plh Kepala BP Batam Purwiyanto yang dicecar saat RDP, juga belum merespons konfirmasi wartawan media ini.
Demikian juga Kabiro Humas BP Batam Ariastuty Sirait, yang dikonfirmasi redaksi media pada Senin (11/11/2024), belum merespons.
Agoes Pramudhy SH MH, pemerhati kebijakan publik sangat menyayangkan kondisi penutupan pelayanan alokasi lahan yang “mangkrak” hampir dua bulan.
Ia berkata di lingkungan gedung DPR RI di kompleks Senayan itu, Senin (11/11/2024), setelah mengetahui kondisi di BP Batam.
Ia uraikan, pengadaan tanah bagi investasi di Batam satu hal yang substantif. “Lalu mengapa sampai 47 hari layanan alokasi lahan masih ditutup secara resmi dengan alasan yang tidak dapat diterima akal sehat,” ujarnya.
Ia bilang, BP Batam sebagai Badan Layanan Umum (BLU) tak menunjukkan profesionalismenya dan yang lebih parah seperti ada “modus” internal penutupan fitur LMS yang diduga demi mengambil keuntungan pribadi.
Buktinya seperti yang diungkap di komisi VI DPR RI itu, ada persetujuan 14 perizinan baru alokasi hamparan tanah di beberapa titik,” tegasnya.
Ketua DPP Kepri LI-Tipikor dan Hukum Kinerja Aparatur Negara, Panahatan SH, juga sangat menyayangkan keadaan pelayanan BP Batam yang tergolong buruk ini.
“Patut diduga, ditutupnya laman LMS BP Batam ini bukan semata karena pemutakhiran basis data pertanahan, masa sampai 47 hari dan belum tahu sampai besok-besok apalagi tak ada pemberitahuan resmi selain di tampilan layar website BP Batam itu,” ujarnya.
Advokat muda ini menilai BP Batam kurangi kepercayaan publik. “Kondisi ini sangat berbahaya apalagi sampai menyeret nama Ketua Dewan Pengawas BP Batam Susiwijono,” kata Panahatan. (A/red)
