:batamnow:-KAPAN Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Ex Officio dilantik?
Itu pertanyaan sekaligus isu panas yang lagi menggelinding di tengah publik Batam.
Tak kalah panas dari polemik Quick Count Pemilu Pilpres dan Pileg itu.
Soal kepastian Ex Officio itu ,juga dipicu janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK): pelantikan seusai pilpres.
Janji yang sudah berkali-kali dikumandangkan.
Meski tak menunjuk hari, tapi jawaban pasti, ditongkrongi kini.
Belum lagi mengingat masa tugas Kepala BP Batam Eddy Putra Irawadi yang berakhir 30 April 2019 atau tinggal delapan hari lagi.
Eddy yang mantan staf ahli Menko Perekonomian Darmin Nasution itu, memang dijanjikan, hanya empat bulan masa tugasnya di Batam. Itupun fokus menyiapkan jalan transisi pejabat Ex Officio BP Batam.
Mengapa ada masa transisi? Karena banyak hal yang harus disiapkan. Utamanya pembuatan regulasi sebagai landasan hukum pejabat Ex Officio.
Rudi akan memegang dua jabatan pimpinan sekaligus di dua instansi yang berbeda. BP Batam dan Wali Kota Batam.
Bisa jadi, rangkap jabatan model baru yang pertama terjadi di Indonesia.
Menanti Konsistensi Jokowi
Sesungguhnya soal wacana Jabatan Ex Officio ini sudah cukup lama bergulir.
Pilihan konsep ini diyakini alternatif mengakhiri dualisme kepemimpinan di sini. Antara BP Batam dengan Wali Kota Batam.
Intinya, supaya penanganan pembangunan di kawasan ekonomi Free Trade Zone (FTZ) dan Kota Batam berada di satu tangan, meski berbeda landasan juridisnya.
Sebenarnya soal polemik Batam ini sudah lama menjadi “pasien” Jokowi. Solusinya pun sudah di tangan. Ya Ex Officio itu. Tapi tak kunjung dieksekusi.
Dalam upaya mengeksekusi konsep ini, memang bukan tanpa rintangan. Prokontra dan tarik menarik kepentingan pun tak dinafikan.
Bahkan polemik kawasan ekonomi Batam ini telah masuk ke ranah politik. Paling tidak, dua partai besar di koalisi Kabinet Kerja yang pro kontra, adu kuat.
Tak hanya itu, sebagian pengusaha juga menolak jabatan rangkap ini. Bahkan para legislator di Senayan Jakarta juga ikut lantang.
Begitu banyak waktu dan energi yang terbuang selama ini soal carut marutnya kondisi Batam ini. Sehingga terombang-ambing di tengah ketidakpastian.
Tak urung, kondisi ambigu ini menjadi momok bagi investor asing dan domestik. Sengkarut Batam pun membelit berkepanjangan.
Imbasnya, potensi kawasan ekonomi Batam menjadi tidak optimal bersaing dengan negara tetangga yang sangat maju.
Masyarakat Batam, khususnya, menjadi korban di tengah polemik para “naga” ini. Ekonomi kawasan inipun, kini merosot.
Sebagai suporting di kawasan industri, banyak usaha masyarakat bawah tengkurap. Barisan penganguran, lagi-lagi tak terbendung.
Bagi para pelaku bisnis berskala besar, khususnya yang existing, terpaksa menjadual ulang sekenario investasi bisnis mereka. Tak terkira yang hengkang.
Penyebab, ya itu tadi. Dipicu ketidakpastian hukum dan berusaha. Kebijakan yang bentar-bentar berubah-ubah. Pelayanan instansi pemerintah yang masih lelet dan berbelit.
Meski sudah ada Klinik Berusaha Mal Pelayanan Publik, misalnya, belum bisa menjawab banyak masalah.
Belum bicara tentang lemahnya aksesiblitas akan jaringan IT.
Akumulasi dari hal-hal di atas yang dituding menjadi biang kerok.
Mengapa kawasan ekonomi Batam di segitiga regional pertumbuhan Singapura dan Malaysia, tak bisa gaspoll?
Kondisi inilah yang terekam oleh Jokowi, sejak jauh hari. Dia pun berupaya melakukan revitalisasi agar kawasan ekonomi ini kembali kuat.
Tapi entah mengapa, masih pakai lama juga. Meski jawabnya sudah ada di tangan Jokowi, namun tak kunjung tereksekusi.
Itulah yang dinanti-nanti sekarang. Eksekusi yang tepat dan cepat. Sang presiden diharap konsisten dan konsisten. Khusus soal Batam ini.
Konsisten, misalnya, menyegerakan wujud pejabat Ex Officio Kepala BP Batam ini.
Toh itu keinginan Jokowi sendiri, yang diyakini dapat memperbaiki kondisi ekonomi di kawasan strategis ini.
Kalau tidak, nyatakan secepatnya. Jangan membiarkan banyak orang terjebak dalam ketidakpastian.
Janji dan program Jokowi untuk memajukan negri sungguh berapi-api. Khusus pada masa kampanye pilpres lalu.
Tentang seabreak masa depan ekonomi Indonesia. Batam tak ketinggalan digadang-gadang.
Niat baik ini jangan sampai terciderai karena gamang dan lelet mengeksekusi kebijakan sangat penting.
Suara atau janji Jokowi dan JK yang meledak-ledak, pasti dihargai, dicatat dan distabilo masyarakat.
Sebaliknya kita tak sudi, kelak, publik menganggap janji itu hanya seperti bunyi suara kaleng- kaleng “kelindas” roda pedati.
Masa akhir tugas transisi Eddy tinggal beberapa hari lagi. Coblos Pilpres pun telah usai.
Masyarakat dan banyak pihak di Batam tengah menanti janji Jokowi.
Mereka, kini, menghitung hari akan pelantikan Pejabat Kepala BP Batam Ex Officio itu. (Red-1)
