BatamNow.com – Saat meresmikan jembatan layang atau Flyover Laksamana Ladi di Batam pada Selasa (31/12/2024), Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyampaikan narasi atau pesan praperpisahannya karena mendekati akhir masa jabatannya.
Di depan Forkopimda Kota Batam dan sejumlah hadirin di acara peresmian itu, Muhammad Rudi pun tak lupa menyampaikan ucapan terima kasihnya.
“Terima kasih kepada Forkopimda Kota Batam yang telah membantu saya sebagai wali kota dan kepala BP Batam. Pada kesempatan yang sangat baik ini karena mungkin tidak ada waktu lagi untuk meresmikan karena akhir jabatan kami mungkin di awal, bisa Januari bisa Februari, untuk serah terima,” ujarnya.
@batamnow Muhammad Rudi: Wali Kota Sudah Ada Penggantinya, Kepala BP Batam Itu Hak Prerogatif Presiden Hal tersebut diutarakan wali kota Batam selama dua periode ini, saat memberi sambutan dalam acara peresmian Flyover Laksamana Ladi. “Terima kasih kepada Forkopimda Kota Batam yang telah membantu saya sebagai wali kota dan kepala BP Batam. Pada kesempatan yang sangat baik ini saya menyampaikan terima kasih, dan mungkin tidak ada waktu lagi untuk meresmikan karena akhir jabatan kami mungkin di awal bisa Januari, bisa Februari, untuk serah terima,” kata Rudi di depan tugu Flyover Laksamana Ladi. Rudi menegaskan, jabatan wali kota periode selanjutnya sudah ada. Namun katanya, jabatan Kepala BP Batam adalah hak prerogatif Presiden. “Kepala BP Batam itu hak prerogatif pak Presiden. Kita masih menunggu perintah pak Presiden. Tapi untuk wali kota sudah jelas, dan sudah ada penggantinya,” katanya. Baca Beritanya di BatamNow.com #batamnow #batamtiktokcommunity #batamhits #batamnews #batamisland #batamsirkel #kotabatam #batampunyacerita #semuatentangbatam #fyp #fypシ ♬ original sound – BatamNow.com
Meski begitu soal masa jabatannya sebagai Kepala BP Batam, kata Rudi, masih menunggu perintah presiden.
“Sebagai Kepala BP Batam, itu hak prerogatif pak presiden. Kita masih menunggu perintah pak presiden. Tapi untuk wali kota sudah jelas, dan sudah ada penggantinya. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin,” katanya masih dalam sambutannya.
Menjabat dua periode sebagai Wali Kota Batam, Muhammad Rudi tak dapat mencalonkan lagi sebagai kepala daerah Batam.
Ia maju bertarung sebagai calon Gubernur Kepri berpasangan dengan Aunur Rafiq sebagai calon wakilnya dan belum beruntung.
Peraturan Pemerintah Sebagai Landasan
Lalu kapan jabatan Muhammad Rudi sebagai Kepala BP Batam ex-officio Wali Kota Batam, berakhir?
Keputusan untuk ini mengacu pada peraturan pemerintah yang ada, kata Ketua DPP LI Tipikor dan Hukum Kinerja Aparatur Negara, Panahatan SH.
Ia katakan, pada PP No 62 Tahun 2019 perubahan kedua PP No 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, telah mengatur masa jabatan Kepala BP Batam.
Pada Pasal 2 A ayat (1d), masa jabatan Kepala BP mengikuti ketentuan UU tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan UU tentang Pemerintahan Daerah.
Dapat dimaknai, ujarnya, karena jabatan Kepala BP Batam adalah ex-officio Wali Kota Batam, maka batas masa jabatan di BP Batam sesuai masa jabatan sebagai wali kota.
Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 80 Tahun 2024, pelantikan gubernur terpilih digelar pada 7 Februari 2025, sedangkan bupati dan wali kota pada 10 Februari 2025.
Jika pelantikan wali kota Batam dan wakil wali kota Batam terpilih pada Pilwako Batam 2024 dilakukan pada 10 Februari, maka hari itu juga jabatan Muhamamd Rudi sebagai Kepala BP Batam, berakhir juga sebagaimana PP 62/2019, tersebut.
Namun, jika keterpilihan Amsakar Achmad – Li Claudia Chandra sebagai wali Kota Batam dan wakil wali Kota Batam disengketakan ke MK, maka harus menunggu kepastian putusan sengketa itu, kata Panahatan.
Sedangkan menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin, ia menilai timeline sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) pada bulan Februari ada kemungkinan masih dalam tahap pemeriksaan.
Sehingga KPU meminta pelantikan para gubernur dan bupati serta wali kota termasuk para wakilnya supaya diundur serentak sampai Maret 2025 karena ada sekitar 300 gugatan yang masuk ke MK.
Namun solusi yang dilemparkan Menteri Tito Karnavian, para gubernur dan bupati serta wali kota terpilih bersama wakil masing-masing yang tidak disengketakan dapat terlebih dulu dilantik sesuai dengan Perpres 80 Tahun 2024.
Sedangkan hasil Pilwako Batam tahun 2024, putusan KPU Kota Batam digugat oleh tim Nuryanto dan Hardi Selamat Hood sebagai pasangan calon yang bertarung ke MK. Sehingga pelantikan Wali Kota Batam dan wakilnya berpotensi molor ke Maret.
“Itu pun kalau putusan hakim MK atas gugatan sengketa itu memihak pada Amsakar Achmad dengan Li Claudia Chandra,” kata Panahatan yang juga advokat muda ini.
Gugatan Nuryanto-Hardi ke MK, dimasukkan pada 9 Desember 2024, terdaftar sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Elektronik Nomor 171/PAN.MK/e-AP3 /12/2024. (red)
