BatamNow.com, Jakarta – Keputusan Partai NasDem menetapkan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden (Capres) dinilai sebagai tindakan tak terpuji dan menyalahi etika politik. Pasalnya, sampai saat ini tercatat NasDem masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Tindakan Partai NasDem yang mendeklarasikan calon presiden pada saat sekarang ini sangat menabrak etika dan fatsun politik. Sikap NasDem itu sangat tidak pantas dan tidak patut dikeluarkan saat ini, mengingat pemilu masih dua tahun lagi dan pemerintah saat ini pun sedang fokus mengendalikan kondisi kesulitan rakyat dan bangsa akibat krisis ekonomi yang melanda dunia,” kata Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Simson Simanjuntak, kepada BatamNow.com, di Jakarta, Rabu (05/10/2022) siang.
Menurut Simson, seharusnya Nasdem fokus dalam membantu kerja-kerja pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengatasi keadaan bangsa, bukan malah sibuk bermanuver politik. “Tidak pantas NasDem nyelonong ditengah kondisi pemerintah lagi fokus seperti saat ini,” ujarnya.
Ini diperparah lahi dengan terjadinya insiden maut di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur dan gempa di Tarutung, Sumatera Utara, yang menelan korban jiwa. “Bangsa kita lagi berduka, NasDem malah berakrobat politik. Bagaimana lagi bisa dibilang NasDem sekarang bisa mendukung Pemerintahan Jokowi, sementara sudah main dua kaki,” tukasnya.
Simson menyarankan baiknya NasDem keluar dari kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf untuk menghindari politik dua kaki yang pasti akan mengganggu konsentrasi kerja pemerintah dalam mengurus negara dan bangsa.
“Sebaiknya Nasdem fokus saja mengurus pemenangan Anies untuk menjadi Calon Presiden RI di Pemilu 2024 nanti. Itu mungkin lebih baik buat NasDem dan soliditas partai koalisi pemerintah,” cetusnya.
Di sisi lain, Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam mengatakan keputusan NasDem mendeklarasikan Anies sebagai capres dapat memicu migrasi politik pendukung partai.
Hal ini sudah dibuktikan dengan hengkangnya tiga orang pengurus yakni, Niluh Putu Ary Pertami Djelantik atau Niluh Djelantik, Andreas Acui Simanjaya dan Eddy Santry. Seiring waktu, bukan tidak mungkin akan bertambah kader NasDem yang resign. “Ini tentu kerugian bagi NasDem. Tapi itu konsekuensi dari keputusan yang terkesan sangat terburu-buru,” seru Arif.
Di sisi lain, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Advokat anggota Peradi, Petrus Selestinus, mencium dugaan adanya politik balas budi, utamanya terkait pembangunan NasDem Tower, di bilangan Gondangdia, Menteng.
Petrus menegaskan, yang disayangkan adalah motto Partai NasDem tentang restorasi, berpotensi dirusak oleh pencapresan Anies. Apalagi jika dalam waktu dekat KPK menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Formula E. (RN)
