BatamNow.com – Tim Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Tata Kelola Kawasan Batam dari Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Batam, Jumat (18/07/2025), guna menyerap langsung berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat serta pelaku usaha terkait tata kelola lahan dan tata ruang.
Audiensi yang berlangsung secara terbuka di Ballroom Batam Marriott Hotel Harbour Bay, Batu Ampar, ini dihadiri oleh 29 perwakilan masyarakat dan perusahaan.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai keluhan serta aspirasi disampaikan kepada Panja yang beranggotakan sejumlah anggota DPR RI Komisi VI.
Ketua Panja, Andre Rosiade, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, menegaskan bahwa seluruh aduan yang disampaikan akan dikompilasi dan diserahkan kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk dibahas bersama demi penyelesaian persoalan yang ada.
“Kita ambil seluruh aspirasi masyarakat, lalu kita serahkan kepada BP Batam, dan kita minta kepada BP Batam agar mengurai dan menyelesaikan permasalahan ini,” ungkap Andre kepada wartawan usai audiensi.
Andre menjelaskan bahwa hasil pertemuan ini akan menjadi bahan diskusi lanjutan dengan pihak BP Batam yang dijadwalkan akan dilakukan pada bulan Agustus atau September mendatang.
“Nanti kita rapatkan dengan BP Batam, lalu nanti di bulan Agustus atau September kami akan panggil lagi BP Batam, untuk bagaimana menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang kami sampaikan,” lanjutnya.
Andre menegaskan bahwa Panja tidak akan dibubarkan sebelum seluruh permasalahan yang disampaikan masyarakat mendapatkan solusi. Ia menekankan pentingnya proses dan kesabaran dalam menyikapi dinamika yang ada.
“Jadi ini kita kawal, kita belum tutup Panja sebelum permasalahan masyarakat selesai. Tentu ada prosesnya, jadi sabar dulu. Yang jelas, kami Dewan Perwakilan Rakyat membuka seluas-luasnya,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa audiensi digelar secara terbuka untuk memastikan transparansi dan menghindari anggapan negatif dari publik.
“Karena ini kan banyak masukan, masyarakat yang mengadu ini, mengadu itu, maka kita bentuklah Panja, lalu kita datang ke Batam untuk menerima pengaduan itu. Dan rapatnya kita buat secara terbuka agar bisa disaksikan masyarakat dan teman-teman media,” tegasnya.
“Intinya tidak ada yang mau kita tutup-tutupi,” sambungnya.
Lebih lanjut, Andre mengapresiasi semangat keterbukaan dari pemerintah daerah, termasuk Wali Kota Batam Ex-officio Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam, Ex-officio wakil kepala BP Batam, Li Claudia Chandra.
“Apalagi semangatnya Pak Amsakar dan Bu Li Claudia Chandra, punya semangat keterbukaan, transparansi, perbaikan,” ucapnya.
“Enaknya, komunikasinya baik dengan Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Karena memang semangat beliau berdua juga membuka diri untuk menyelesaikan permasalahan masa lalu,” jelas Andre.
Ia juga memuji keterbukaan Kepala dan Wakil Kepala BP Batam yang menurutnya siap bekerjasama dengan Komisi VI dalam menyelesaikan persoalan tata kelola kawasan Batam.
“Saya ingin menyampaikan bahwa Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BP Batam yang sekarang jauh membuka diri dan mau bersama-sama dengan Komisi VI untuk menyelesaikan permasalahan,” katanya.
“Jadi semangat perubahan yang dibawa mereka itu bukan hanya waktu kampanye, tapi mau direalisasikan. Jadi enak kerjasamanya,”tambahnya
Belum Bisa Jamin Pasti Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
Sementara itu, salah satu pimpinan Komisi VI DPR RI yang juga menjadi bagian dari Panja, Nurdin Halid, menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memberikan jaminan terhadap tindak lanjut konkret dari setiap aduan masyarakat.
“Kita tidak bisa menjamin, tapi kita memperjuangkan. Dan saya kira BP Batam pasti akan mendengar suara rakyat yang disuarakan oleh Komisi VI,” ujar politisi dari Fraksi Partai Golkar itu kepada BatamNow.com.
@batamnow Tim Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Tata Kelola Kawasan Batam dari Komisi VI DPR RI telah menerima aduan dari 29 perwakilan dari perusahaan maupun masyarakat Batam, Jumat (18/07/2025). Aduan itu disampaikan dalam audiensi mengenai persoalan tata kelola lahan serta tata ruang, digelar di ballroom Batam Marriott Hotel Harbour Bay, Batu Ampar. Seluruh laporan tersebut umumnya menyoroti permasalahan tata kelola yang berkaitan erat dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Usai kegiatan, Nurdin Halid, salah satu pimpinan Komisi VI dan menjadi tim Panja, memberikan keterangan kepada wartawan BatamNow.com. Ketika ditanya mengenai bentuk jaminan atau langkah konkret dari Komisi VI terhadap semua aduan warga yang diterima, Nurdin belum bisa memberikan jaminan atas tindak lanjut pasti. “Kita tidak bisa menjamin, tapi kita memperjuangkan dan saya kira BP Batam pasti akan mendengar suara rakyat yang disuarakan oleh Komisi VI,” ujar Nurdin. Anggota DPR dari dari Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan, keberadaan Panja memang dibentuk secara khusus untuk mengawasi tata kelola kawasan Batam yang dijalankan BP Batam. Tujuannya agar pengelolaan kawasan bisa dilakukan secara lebih profesional dan mengedepankan kepentingan publik, bukan kelompok tertentu. “Kita inginkan Kota Batam ini menjadi salah satu daripada kota yang aman, kota yang bisa menjadi destinasi investasi, bisa menjadi wisata investasi, bisa menarik investor dari luar,” tambah Nurdin. Menurutnya, iklim investasi yang sehat hanya bisa tumbuh dalam suasana yang kondusif serta dengan adanya kepastian hukum. Karena itu, Panja terus mendorong pengelolaan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. “Karena dengan adanya kepastian hukum serta kondisi yang aman dan damai, sehingga Kota Batam menjadi kota yang aman, kota yang indah,” lanjutnya. Baca selengkapnya melalui link di Bio. #batam #rempang #galang #barelang #batamnow #batamdaily #batamhits #batampunyacerita #semuatentangbatam #batamsirkel #batamnews #batamhariini #amsakarachmad #liclaudiachandra #dpr #dprri #fyp #fypシ #fypシ゚viral ♬ original sound – BatamNow.com
Ia menjelaskan bahwa Panja ini memang dibentuk secara khusus untuk melakukan pengawasan terhadap tata kelola kawasan Batam yang dijalankan oleh BP Batam. Tujuannya adalah agar pengelolaan kawasan bisa dilakukan dengan lebih profesional, adil, dan berpihak kepada kepentingan publik, bukan hanya kelompok tertentu.
“Kita inginkan Kota Batam ini menjadi salah satu dari kota yang aman, kota yang bisa menjadi destinasi investasi, bisa menjadi wisata investasi, bisa menarik investor dari luar,” pungkas Nurdin. (A)
