BatamNow.com – Pasca banjir yang merendam sejumlah kawasan vital di Batam, Pemerintah Kota Batam kembali menjadi sorotan.
Sorotan tajam, datang dari akademisi dan analis kebijakan publik, Rikson Tampubolon, yang menilai bahwa penanganan banjir di Batam masih cenderung dengan pola reaktif dan tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh.
Menurut Rikson, yang juga merupakan dosen di Kampus IIBN Batam, pemerintah lebih sering datang setelah bencana terjadi, seperti halnya pemadam kebakaran yang baru bertindak ketika api sudah membesar.
Ia menilai bahwa masalah utama, seperti alih fungsi lahan, pembabatan bukit, dan penutupan dam, terus dibiarkan tanpa pengawasan yang serius.
“Penanganan banjir yang terjadi lebih banyak bersifat tambal sulam dan kurang ada strategi jangka panjang yang dijalankan secara sistematis. Ini masalah yang belum ditangani dengan serius,” ujar Rikson, yang juga merupakan alumnus Program Magister Perencanaan Wilayah Universitas Sumatera Utara, kepada BatamNow.com, Kamis (08/05/2025).
Rikson mengkritik pernyataan Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, yang menurutnya hanya mengandung narasi normatif dan tidak menjawab akar masalah yang ada.
“Di lapangan, banjir terus terjadi, sampah menumpuk, dan sistem drainase belum juga dibenahi. Pemerintah sibuk mencari kambing hitam, bukan menyelesaikan masalah yang ada,” tegasnya.
Selain itu, Rikson juga menyoroti masalah pengelolaan sampah di Batam yang dinilainya semakin parah.
“Tumpukan sampah di berbagai tempat menjadi pemandangan biasa, menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah dan lingkungan di Batam sangat kurang,” katanya.
Untuk itu, Rikson mendesak adanya reformasi kebijakan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan menyeluruh.
Ia juga mendorong dilakukannya audit independen terhadap pemanfaatan lahan dan dampaknya terhadap lingkungan.
“Batam membutuhkan perubahan besar. Jangan hanya mendengarkan retorika atau janji-janji kosong. Warga Batam butuh tindakan nyata, sistem pencegahan, bukan sekadar survei setelah banjir terjadi. DPRD juga harus lebih aktif dalam mengawasi kebijakan yang dapat merugikan publik,” pungkasnya. (A)
